DPRD Tanjungpinang ‘Ancam’ Hak Angket 

RENI, Anggota Komisi ISI DPRD Tanjungpinang.Foto:Rico Narimo/Haluan Kepri

TANJUNGPINANG (HK) – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tanjungpinang akan mengajukan hak angket terkait pelanggaran Peraturan Daerah (Perda) Nomor 4 Tahun 2007 tentang BUMD oleh Pemerintah Kota (Pemko) Tanjungpinang.

Wacana pengajuan hak angket tersebut, bergulir dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komsisi I dan II bersama Bagian Perekonomian Setdako Tanjungpinang terkait seleksi perekrutan jabatan Direktur Utama (Dirut) Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang dijalankan sepihak tanpa melibatkan DPRD sebagai fungsi pengawasan.

Anggota Komisi II, Reni menegaskan, dari hasil rekomendasi RDP tersebut meminta kepada pihak Pemko Tanjungpinang untuk membatalkan seleksi yang telah berjalan tersebut. Dan mengulang seleksi tersebut dari awal, karena telah melanggar Perda Nomor 4 Tahun 2007 yang disepakati bersama.

Apabila tidak diindahkan, tegas Reni pihaknya mewacanakan kemungkinan akan mengajukan hak angket terkait pelanggaran Perda Nomor 4 Tahun 2007. 

“Tadi juga disampaikan Ketua Komisi I, Maskurdalam forum RDP tersebut, kalau seandainya tidak di indahkan berartikan kepala daerah pemerintah melanggar Perda sendiri yang telah disepakati bersama eksekutif dan legislatif. Sedangkan masyarakat yang melanggar Perda saya ada sanksinya,” ujarnya.

“Kalau seleksi ini tetap dilanjutkan kemungkinan, akan kesitu (ajukan hak angket). Namun kita tetap berharap ada upaya baik dari kepala daerah sebagai pemegang saham untuk mengambil alih dan menyelesaikan dengan baik masalah ini,” sambung Reni. 

Dalam aturannya, lanjut Reni, Parturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 37 tahun 2018, Pasal 7 ayat (1) menyatakan Panitia Seleksi berjumlah ganjil dan paling sedikit beranggotakan, a. Perangkat Daerah dan b. unsur independen dan/atau perguruan tinggi (digaris bawahi).

Masih dijelaskan Reni, kalau di peraturan tersebut menyebutkan paling sedikit, dua unsur tersebut berarti boleh lebihkan. Kemudian terhadap Perda Nomor 4 Tahun 2007 Pasal 8 ayat (3 dan 4), menyebutkan Sebelum diangkat menjadi direksi, seorang calon harus lulus tes uji kemampuan dan kelayakan yang dilaksanakan oleh Tim  Independen yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota. Di ayat (4)-nya, Tim Independen sebagaimana dimaksud terdiri dari, a. 1 (satu) orang dari wakil Pemerintah Daerah, b. 1 (satu) orang dari unsur DPRD dan c. 1  (satu)  orang  tenaga  ahli  yang  memiliki  pengalaman  dalam  bidang  manajemen perusahaan. 

“Yang perlu digaris bawahi adalah, Panitia Seleksi unsur independen di Permendagri tidak menjelaskan bahwa tidak diperbolehkan itu adalah DPRD. Kemudian juga digaris bawahi, didalam Perda tersebut Tim Independen terdiri dari tiga unsur itu yang salah satunya DPRD. Jadi tidak ada peraturan yang menjelaskan secara detail atau jelas DPRD tidak dilibatkan,” jelas Reni.

Jadi, kata Reni, tidak ada Perda ini yang bertentangan dengan Permendagri tersebut. Sekali lagi, tidak ada konsul mana dari Permendagri tersebut yang mengatakan dilarang DPRD ikut serta dalam seleksi BUMD. Kalau memang berniat tidak mau melibatkan DPRD, silahkan mengubah terlebih dahulu Perda Nomor 4 Tahun 2007, untuk tidak melibatkan unsur DPRD. 

“Dan Pak Amin manjawab, saya bukan orang hukum jadi tidak mengerti masalah hukum,” ungkap Reni mengulang pernyataan Kepala Bagian (Kabag) Perekonomian, M Amin dalam RDP tersebut, yang dinilai tidak konsisten m dengan pernyataan Amin di media masa selama ini.

Dan dari RDP katanya, Bagian Perekonomian sepertinya telah menyadari bahwa ada kesalahan.

Selain itu, dalam konsideran SK Pansel maupun Perwako tentang seleksi ini masih mencantumkan Perda No 4 Tahun 2007 tentang BUMD berarti mereka masih mengacu pada Perda ini. 

“Kenapa kita diacuhkan, ada apa. Dan kita juga tidak tau Kabag Ekonomi ini, menyampaikan kepada pemegang saham (walikota) seperti apa dalam seleksi Dirut BUMD tersebut,” jelasnya.

Pada RDP tersebut, jelas Reni pihak perekonomian sebagai penyelenggara mengusulkan kembali melibatkan DPRD dalam Tim Pansel. Kenapa harus sekerang, yang tahapannya sudah berjalan selesai.

“Kita tidak berharap seperti itu, tiba-tiba masuk ke Tim Pansel. Seperti tidak layak saja seleksi ini. Selain itu, Bidang Perekonomian juga tidak ada menyampaikan secara formal terkait seleksi ini kepada DPRD sejak awal hingga kami memanggil,” pungkasnya.

Sementara itu, Kabag Perekonomian, M. Amin menyampaikan tidak bersedia dimintai tanggapannya oleh Haluan Kepri. “RDP ini, biasalah saling berkoordinasi dan bersinergi. Untuk lanjutnya tidak usah sekarang ya, besok saja di kantor,” ungkap Amin.(rco)

(Visited 88 times, 1 visits today)