Warga Kuda Laut Desak BPN Terbitkan Sertifikat

Warga Kuda Laut mendesak BPN terbitkan sertifikat tanah milik mereka. (ilham/haluankepri.com)

Warga Kuda Laut mendesak BPN terbitkan sertifikat tanah milik mereka. (ilham/haluankepri.com)

KARIMUN (HK) – Sekitar 200 orang warga RT 01 RW 03, Kuda Laut, Kelurahan Baran Timur, Kecamatan Meral mendatangi kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN), Selasa (2/72019). Warga mendesak penerbitan sertifikat tanah mereka melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Desakan itu muncul karena munculnya Rusli Effendi, ahli waris Hj Rusminah yang mengklaim sebagai pemilik sah tanah warga disana.

Alfaizul, warga Kuda Laut mengatakan, BPN Karimun telah turun mengukur tanah milik warga untuk segera diterbitkan sertifikat tanah. Namun, karena tiba-tiba ada yang mengklaim tanah warga itu miliknya, maka sertifikat akhirnya penerbitan sertifikat tanah itu ditunda. Warga belum pernah mengetahui pihak yang mengklaim pemilik tanah tersebut.

“Saat ini kan ada pengurusan sertifikat tanah gratis melalui program prona dan BPN. Warga kemudian mengurus proses sertifikat tersebut. Bahkan, BPN telah turun mengukur tanah milik warga. Namun, tiba-tiba saja ada yang mengklaim kalau tanah itu miliknya. Kami sampai sekarang belum tahu siapa orang yang mengaku sebagai pemilik tanah itu,” ungkap Alfaizul.

Pada saat aksi unjuk rasa itu, BPN menghadirkan Rusli Effendi. Dia mengaku, kalau tanah seluas 2,8 hektar di kawasan Kuda Laut merupakan tanah milik orang tuanya. Rusli menyebut, tanah itu berdasarkan akte no: 771181923/571. Berdasarkan akte itu terbitlah sertifikat no: 1a.13/PHM/TPISH/TSH/1967 tanggal 30 Oktober 1967 dengan luas 4.94 hektar.

“Tanah yang ditempati warga sekarang, merupakan tanah milik ibu saya, Hj Rusminah. Sertifikat tanah itu, awalnya diterbitkan pada tahun 1967. Kemudian, sertifikatnya berubah pada 1991. Orang tua saya meminta Tukimin untuk menjaga tanah itu. Namun, sekarang tiba-tiba saja tanah itu dikapling-kapling milik warga,” ujar Rusli.

Ketua RW 03 Kuda Laut, Hasanuddin yang hadir saat itu mementahkan semua pernyataan Rusli Effendi. Menurut Hasanuddin, dia sudah mendiami kawasan itu selama 61 tahun. Dan sudah 20 tahun menjadi RW di daerah itu. Selama ini, warga yang mendiami kawasan itu membeli tanah secara sah.

“Cerita yang disampaikan Pak Rusli ini tak benar, saya adalah warga asli Kuda Laut. Saya dilahirkan dan dibesarkan disana sejak 61 tahun yang lalu. Tak ada yang namanya tanah milik orang tua bapak ini. Semua cerita itu bohong. Saya juga memiliki tanah yang luas disana. Begitu juga semua warga memiliki tanah disana dengan cara dibeli dan bukan tanah garapan,” terang Hasanuddin.

Kepala BPN Karimun, Jemmy Dolly Manurung mengatakan, pihaknya akan mengkaji permasalahan itu. Pertemuan antara warga dengan ahli waris yang mengaku sebagai pemilik pertama itu untuk menampung semua pendapat warga. Untuk mencarikan solusi atas permasalahan itu, maka akan dilakukan pertemuan ulang.

“Kami sudah mendengar penjelasan ahli waris pemilik pertama tanah. Kami juga sudah menampung penjelasan warga. Tapi persoalan ini belum bisa diputuskan. Kami akan menjadwalkan pertemuan ulang dengan warga. Namun, pertemuan itu hanya dihadiri perwakilan warga bersama aparat kecamatan dan kepolisian,” terangnya.

Jemmy menyebut, surat tanah yang disampaikan Rusli Effendi selaku ahli waris Hj Rusminah pada tahun 1991 ketika di cek memang terdaftar di BPN. Sekarang, pengukuran tanah warga untuk penerbitan PTSL juga sudah selesai. Makanya, BPN tidak mungkin menerbitkan sertifikat tanah diatas tanah yang sudah memiliki sertifikat. Kalau itu dilakukan akan terjadi tumpah tindih.

“Dalam kasus ini, hanya ada dua pilihan. Pilihan pertama salah satu pihak harus mengalah. Pilihan kedua, kalau kedua belah pihak tak ada yang mengalah maka kasus ini tentu berlanjut ke penegak hukum. Artinya, kasus ini akan dibawa ke pengadilan. Biar hakim yang memutuskan perkara ini nanti,” pungkas Jemmy. (ham)

(Visited 23 times, 1 visits today)