Ketua PPK Bintim Divonis Percobaan- Kasus Tindak Pidana Pemilu

Mohammad Ridhwan, Ketua PPK Bintan Timur (Bintim) Kabupaten Bintan, divonis 1 tahun penjara dengan masa percobaan selama 2 bulan dalam kasus tindak pidana Pemilu, Selasa (2/7).

TANJUNGPINANG (HK)- Mohammad Ridhwan, Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Bintan Timur (Bintim) Kabupaten Bintan, divonis 1 tahun penjara dengan masa percobaan selama 2 bulan oleh majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Tanjungpinang atas kasus tindak pidana Pemilu, Selasa (2/7).

Majelis hakim PN Tanjungpinang dipimpim Sumedi SH MH didampingi Awani Stiyowati dan Jhonson Fredy Erson Sirait SH dalam putusan menyatakan terdakwa terbukti bersalah sebagai anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, dan PPS yang karena kelalaiannya mengakibatkan hilang atau berubahnya berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara atau sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara.

“Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum (JPU), Romano Suryo Prayogo SH dan Yogi Nugraha Setiawan SH dari Kejari Bintan, melanggar pasal 505 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum,” ucap majelis hakim.

Disamping vonis tersebut, Ketua PPK Bintim ini juga dikenakan hukuman tambahan berupa denda Rp4 juta subsider 1 bulan kurungan, dengan ketentuan, pidana tersebut tidak perlu dijalani oleh terdakwa.

“Kecuali, sebelum habis masa percobaan selama 2 bulan, terdakwa melakukan tindak pidana sebagai mana putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap,” ujar hakim.

Vonis majelis hakim tersebut lebih ringan dari tuntutan JPU sebelumnya dengan tuntutan selama 3 bulan penjara dan denda Rp8 juta subsider 2 bulan kurungan.

Terhadap vonis tersebut, terdakwa Mohammad Ridhwan didampingi Penasehat Hukumnya, Agus Riawantoro SH, M Indra Kelana SH, Janurasyah SH dan Gini Panjaitan SH menyatakan pikir-pikir. Hal senada juga disampaikan oleh JPU dari Kejari Bintan.

Mohammad Ridhwan selaku PPK Bintan Timur, Kabupaten Bintan sebelumnya, diduga telah melakukan kecurangan dengan sengaja menghilangkan dokumen logistik Pemilu C1-Plano Rekapitulasi perolehan suara DPRD Kabupaten Bintan.

Hasil temuan Bawaslu Kabupaten Bintan yang dilaporkan ke Bawaslu Kepri, diketahui adanya kecurigaan awal atas selisih perolehan suara salah seorang Caleg yang jumlahnya berbeda di C1 hologram.

Atas adanya perbedaan di C1 Hologram tersebut, selanjutnya Bawaslu merekomendasikan agar C1-Plano Rekap suara PPK-nya dibuka. Ternyata C1-Plano tersebut hilang dan tidak ditemukan di dalam kotak suara.(nel)

(Visited 43 times, 1 visits today)