Pemprov Kepri Ringankan Pajak Kendaraan hingga 50 Persen

KEPALA Bagian Penerimaan Berkas Kendaraan BP2RD Kepri, Diky Wijaya, Kepala PT Jasa Raharja Cabang Kepri, Tamrin Silalahi dan Pamin STNK Samsat Batam Centre, Armed Sumedi sedang memberikan penjelasan Damri/Haluan Kepri.

BATAM (HK) – Gubernur Kepulauan Riau (Kepri) mengeluarkan peraturan nomor 22 Tahun 2019, tentang penghitungan dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor tahun 2019.

Dalam peraturan itu berisi pengurangan pajak kendaraan bermotor, dimana pengurangan pajak itu mencapai hingga 50 persen.

Penyesuaian pajak kendaraan bermotor dikelompokkan berdasarkan tahun pembuatan dan persentase, yakni kendaraan tahun 1999 penyesuaian 50 persen. Untuk tahun 2000 – 2003 penyesuaian 40 persen.

Selanjutnya, untuk tahun 2004 – 2007 penyesuaian 30 persen, tahun 2008 – 2011 penyesuaian 20 persen, tahun 2012 – 2014 penyesuaian 10 persen dan untuk tahun 2015 – 2019 0 persen.

Kepala Bagian Penerimaan Berkas Kendaraan Bidang Pendapatan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD) Kepulauan Riau, Diky Wijaya mengatakan Perlunya dilakukan penyesuaian pajak kendaraan bermotor tahun pembuatan tua, karena tidak sesuai lagi dengan harga pasaran umum (HPU) dan nilai ekonomis kendaraan saat ini.

“Penyesuaian pajak kendaraan bermotor berlaku sejak 02 Mei lalu dan berlaku untuk seluruh Provinsi Kepri,” ujar Diky kepada awak media dalam konferensi pers yang digelarnya, Rabu (3/7) di gedung Graha Kepri Batam Centre.

Lanjutnya, terhadap kendaraan roda empat ditetapkan Jual Kendaraan Bermotor (NJKB) terendah Rp 20 juta dan untuk kendaraan roda dua terendah Rp 1 juta.

Dengan diberlakukannya penyesuaian pajak kendaraan bermotor diharapkan masyarakat akan datang dan melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor sehingga dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“Terimakasih kepada seluruh masyarakat dan perusahaan yang wajib pajak telah taat membayar pajaknya,” tuturnya.

Kepala PT Jasa Raharja (Persero) Cabang Kepulauan Riau, Tamrin Silalahi mengatakan pembayaran Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) dilakukan secara bersamaan pembayaran pajak kendaraan bermotor di kantor Samsat.

Dimana pada saat masyarakat atau perusahaan membayar pajak kendaraan, maka secara otomatis nama yang tertera dalam STNK terdaftar dalam asuransi yang dikelola oleh Jasa Raharja.

Besarnya tarif SWDKLLJ yang dibayarkan berbeda-beda, yakni bergantung dari tipe kendaraannya. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Rl nomor 16/PMK.01O/2017 tentang besar santunan dan sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan, ditetapkan berdasarkan golongannya.

Dengan membayar pajak tempat waktu, maka secara otomatis masyarakat membayar Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan atau SWDKLLJ.

“Saat ini sudah ada pengurangan pajak dan di retribusi SWDKLLJ juga ada penyesuaian dendanya. Oleh larenya masyarakat jangan takut untuk bayar 100 persen, sebab mulai saat ini telah ada penyesuaiannya,” ucap Tamrin.

Dijelaskannya, berkenaan dengan denda pembayaran SWDKLLJ selama ini di wilayah Kepri masih merujuk pada peraturan Gubenur Provinsi Kepri. Pada peraturan tersebut, pengenaan denda SWDKLLJ baru dilakukan sctelah 14 hari sejak tanggal mati STNK.

Namun per 1 juli kemaren denda dari SWDKLLJ akan kembali menginduk kepada Peraturan Menteri Keuangan Rl Nomor l6/PMK.010/2017 tanggal 13 Februari 2017. Sehubungan PMK merupakan peraturan yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan Pergub. Sehingga denda SWDKLLJ akan berlaku sejak satu hari habis masa berlaku.

Mengenai penerapan prosentase denda, PT Jasa Raharja (persero) menggunakan sistim denda progresif, dimana dengan pembayaran lewat jatuh tempo 1 – 90 hari dikenakan denda sebanyak 25 %. Untuk denda 91 – 180 hari dikenakan denda sebanyak 50%, untuk denda 181 – 270 hari sebanyak 75% dan terakhir apabila pambayaran diatas 270 haru dikenakan denda sebanyak 100%.

Denda tersebut dikenakan berbeda pada setiap jenis kendaraan tergantung pada tarif SWDKLLJ kendaraan yang bersangkutan.

Sementara itu, Pamin STNK Samsat Batam Centre, Armed Sumedi mengatakan, dengan kebijakan baru Gubernur itu ada antusiasme masyarakat meni gkat untuk membayar pajak, karena jika tidak membayar pajak maka selalu dihantui rasa was-was di jalan raya saat berkendaraan.

Samsat juga memberikan kemudahan kepada masyarakat yang akan membayar pajak. Bisa via online atau ke perwakilan Samsat seperti di beberapa Corner wilayah Batam yang buka setiap hari, yakni di Samsal Corner BCS, Samsat Corner Harbourbay dan Samsat Batam Centre.

“Ayo masyarakat Kepri yang belum melaksanakan kewajiban pajak bisa manfaatkan invovasi yang sudah ada saat ini,” pungkasnya. (Cw64)

(Visited 204 times, 1 visits today)