PPK Proyek Dompak Divonis 6,5 Tahun- Kasus Tindak Pidana Korupsi

VONIS HAKIM- Terdakwa Hariyadi, PPK proyek pekerjaan lanjutan pembangunan fasilitas Pelabuhan Dompak, Tanjungpinang, dan Berto Riawan selaku kepala Cabang PT. KTMA divonis majelis hakim Tipikor Pengadilan Negeri (PN) Tanjungpinang selama 6 tahun 6 bulan penjara, Selasa (2/7).

TANJUNGPINANG (HK)- Hariyadi S,Sos MM Bin Tuginen, selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) proyek pekerjaan lanjutan pembangunan fasilitas Pelabuhan Dompak, Tanjungpinang, divonis majelis hakim Tipikor Pengadilan Negeri (PN) Tanjungpinang selama 6 tahun 6 bulan penjara, Selasa (2/7).

Majelis hakim dipimpin Sumedi, SH, MH, didampingi dua hakim Ad Hoc, Yon Efri, SH, MH dan Jonni Gultom, SH MH menyatakan terdakwa Haryadi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang menyebabkan kerugian negara sebesar Rp5.094.090.400 dari total dana senilai Rp9.783.700.000, APBN-P tahun 2015 dalam kegiatan proyek tersebut melalui Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas II Tanjungpinang.

“Terdakwa dinyatakan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-undang Undang Nomor 31 tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,” ujar majelis hakim.

Selain vonis tersebut, majelis hakim juga menjatuhkan hukuman tambahan kepada terdakwa Haryadi berupa denda Rp300 juta, subsider 5 bulan kurungan.

“Terdakwa Haryadi juga diwajibkan untuk membayar uang penganti (UP) kerugian negara sebesar Rp400 juta, melalui penyitaan seluruh harta kekayaannya. Namun jika harta benda terdakwa tidak mencukupi, maka akan diganti dengan hukuman tambahan selama 3 tahun penjara,” tegas majelis hakim.

Vonis majelis hakim tersebut lebih ringan dari tuntutan JPU dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Tanjungpinang sebelumnya selama 8 tahun 6 bulan penjara, ditambah denda Rp300 juta subsider 3 bulan kurungan, serta Uang Pengganti Kerugian Negera sebesar Rp500 juta, atau ditambah kurungan selama 4 tahun.

Dalam kasus melalui sidang terpisah dengan majelis hakim yang sama juga menjatuhkan vonis kepada terdakwa Berto Riawan ST Bin Lukito, selaku kepala Cabang PT. Karya Tunggal Mulya Abadi (KTMA), sekaligus pemenang tender pekerjaan proyek pembangunan fasilitas Pelabuhan Dompak, Tanjungpinang, dengan vonis selama 6 tahun penjara. Ditambah denda Rp300 juta, subsider 5 bulan penjara.

Selain itu, terdakwa Berto Riawan juga diwajibkan untuk membayar uang pengganti kerugian negara sebesar Rp170 juta, dengan ketentuan apa bila tidak sanggup dibayarakan melalui penyitaan seluruh aset harta kekayaannya, makan akan diganti kurungan selam 3 tahun.

Vonis terhadap terdakwa Berto Riawan tersebut juga lebih ringan dari tuntutan JPU sebelumnya selama 8 tahun 6 bulan dan denda Rp300 juta subsider 3 bulan, serta ditambah uang pengganti kerugian negara Rp500 juta, subsider 3 tahun kurungan.

Terhadap vonis majelis hakim tersebut, masing-masing terdakwa didampingi oleh tim penasehat hukumnya masih menyatakan pikir-pikir selama 7 hari batas waktu yang diberikan. Hal senada juga disampaikan JPU Noly Wijaya SH dari Kejari Tanjungpinang.

Dalam sidang terungkap, pelaksanaan proyek tersebut selayaknya selama 90 hari kalender, terhitung 29 September hingga 27 Desember 2015. Namun hingga batas kontrak berakhir, PT KTMA selaku penyedia tidak sepenuhnya melaksanakan pekerjaan fisik. Bahkan, perlengkapan dan kelengkapan yang seharusnya diadakan juga tidak dilaksanakan.

Sementara Hariyadi selaku PPK menyadari bahwa pekerjaan tersebut belum dilaksanakan 100 persen oleh pihak penyedia. Namun ia selaku PPK tetap melakukan pembayaran sebesar 100 persen.

Bahkan untuk dapat dilakukan pencairan sebesar 100 persen, PPK telah memalsukan dokumen PHO (Provisianal Hand Over-red) dengan cara menscan tanda tangan tim PPHP.(nel)

(Visited 46 times, 2 visits today)