Biaya Pilkada Bintan Besar, Struktur APBD Jadi Tak Sehat

Wakil Bupati Bintan Dalmasri Syan menyerahkan berkas KUA-PPAS APBD Bintan 2020 kepada Ketua DPRD Bintan Nesar Ahmad saat usai sidang paripurna di Kantor DPRD Bintan, Rabu (3/7) pagi. Foto Humas DPRD Bintan YUD

BINTAN (HK) – Biaya Pilkada Bintan tajun 2020 mendatang ditaksir membutuhkan biaya sebesar Rp27 miliar ternyata membuat struktur APBD Bintan di tahun mendatang menjadi tak sehat. Sebab, komposisi belanja langsung dan tak langsung justru berbalik jika dibandingkan komposisi pada APBD sebelumnya.

Hal ini terlihat dari proyeksi APBD Bintan tahun 2020 yang diajukan Pemkab Bintan ke DPRD Bintan saat sidang paripurna penyampaian rancangan kebijakan umum APBD dan prioritas plafon anggaran sementara (KUA-PPAS) yang digelar di Kantor DPRD Bintan, Rabu (3/7) pagi.

Dari proyeksi belanja sebesar Rp1,294 triliun lebih, porsi belanja tak langsung mengalami peningkatan sebesar Rp43 miliar lebih dibandingkan tahun 2019 hanya sebesar Rp606 miliar lebih. Sedangkan biaya keperluan pembangunan infrastruktur yang masuk sektor belanja langsung mengalami penyusutan. Proyeksi belanja langsung pada porsi APBD Bintan tahun 2020 mencapai Rp644 miliar atau turun sekitar Rp2 miliar jika dibandingkan pada APBD tahun 2019 sebesar Rp649 miliar.

Wakil Bupati Bintan Dalmasri Syam menyampaikan secara garis besar penerimaan daerah pada tahun 2020 diproyeksikan sebesar Rp1,240 triliun lebih yang bersumber dari PAD sebesar Rp 294,43 miliar lebih, dana perimbangan sebesar Rp 809,49 miliar lebih dan lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp 136,79 miliar lebih.

“Sedanhkan pada sisi belanja, pada tahun 2020 diproyeksikan sebesar Rp 1,294 triliun lebih yang terdiri dari belanja tidak langsung sebesar Rp 649,97 miliar lebih dan belanja langsung sebesar Rp 644,88 miliar lebih,” sebut Dalmasri

Dari perbandingan pendapatan dan belanja menurut Dalmasri, terdapat selisih atau defisit sebesar Rp 54,12 miliar lebih. Akan tetapi, karena terdapat sisa lebih perhitungan anggaran (Silpa) tahun sebelum sebesar Rp 56,12 miliar lebih maka menutup defisit yang terjadi.

“Sedangkan pada pengeluaran pembiayaan yang merupakan penyertaan modal pemerintah diproyeksikan sebesar Rp 2 miliar. Sehingga secara struktur sisa lebih perhitungan anggaran tahun berkenaan sebesar Rp 0,” tutupnya. (oxy)