Orangtua Murid Datangi Disdik Tanjungpinang

ORANG tua murid mendatangi Dinas Pendidikan Kota Tanjungpinang.Foto:Rico Narimo/Haluan Kepri

TANJUNGPINANG (HK) – Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun ajaran 2019-2020 di Kota Tanjungpinang masih menyisahkan masalah khususnya di daerah Kecamatan Tanjungpinang Timur. Sejumlah orangtua murid mengaku was-was anaknya tidak bisa masuk sekolah negeri dan kecewa dengan sistem zonasi.

Hal ini terlihat setelah ditutupnya PPDB secara online pada Sabtu 6 Juli 2019 lalu, puluhan orangtua murid terkhusus tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) berbondong-bondong mendatangi Kantor Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Tanjungpinang, Senin (8/7). Mereka, rata-rata memiliki persoalan yang sama yakni hasil verifikasi pada jalur zonasi PPDB online, menolak anaknya masuk sekolah yang terdekat sesuai sistem.  

Salah satu orangtua murid ditemui dilokasi, warga Batu 9 Junerta mengatakan awalnya dirinya tidak merasakan was-was karena anaknya terdaftar disekolah yang dituju uai zonasi yakni SMPN 7. Namun pada akhirnya nama anaknya terlempar dari sistem PPDB online tersebut. Bahkan tiga sekolah yang didaftarkan itu, tidak satupun ada nama anaknya.

“Saya bingung dan pasrah, dengan sistem ini tiga sekolah sesuai zonasi tidak diterima. Tanggal 5 masih ada, tanggal 6 sudah tak ada lagi nama anak saya, saya harus bagaimana,” ujarnya.

Datang ke Kantor Disdik ini, kata Junerta, mengharapkan ada solusi yang berikan. Dirinya rela anaknya ditempatkan disekolah mana saja, asalkan berstatus negeri. Karena, ia tak ingin anaknya melanjutkan pendidikan di sekolah swasta dengan berbagai pertimbangannya.

“Saya sudah ketemu dengan orang dinas, kata mereka sedang diupayakan, mungkin nanti akan disisipkan ke sekolah-sekolah negeri. Kalau disuruh lanjut ke swasta, kami tidak mampu, tak apa lah kalau anak saya diterima di sekolah negeri mana saja, tapi jangan juga di Penyengat, karena harus menyeberang lagi,” harapnya.

Persoalan ini, juga dialami sama sejumlah orang tua murid yang mendatangi Kantor Disdik. Selain itu, ada juga orangtua murid bermasalah dengan domisili alamat tempat tinggal yang tidak sesuai dengan alamat di Kartu Keluarga (KK). 

Kepala Disdik Kota Tanjungpinang Tamrin Dahlan menjelaskan bahwa pihaknya memberikan tiga solusi kepada siswa yang belum diterima di sekolah. Ia menegaskan, sudah dipesan oleh Walikota Tanjungpinang untuk menjamin anak Tanjungpinang seluruhnya bisa sekolah dan tidak ada yang tidak bisa masuk sekolah hanya karena PPDB Online ini. Tetapi PPDB online ini tetap harus dijalankan, karena ini sistem.

“Jadi kembali kami sampaikan, untuk orangtua murid tidak perlu dirisaukan. Karena kami sudah menghitung jumlah siswa pasti tertampung semua, dengan ruang kelas yang ada. Cuman saat ini, yang menjadi masalah, ada keinginan masyarakat untuk memaksakan bahwa anaknya masuk ke sekolah tertentu,” jelasnya.

Dijelaskan Tamrin kembali, dari tanggal 1 sampai dengan 6 Juli itu menggunakan pendaftaran sistem online, kalau sudah berbicara tentang sistem berarti tidak berbicara prikemanusiaan, yakni berbicara “prikomputeran”. Artinya kalau berbicara sistem, diluar sistem itu berarti tidak bisa. Apakah dia bergeser, apakah dia bergerak dan tidak diterima itu adalah sistem.

“Sekarang sistem sudah selesai dan berdasarkan Permendikbud 51 tahun 2018 ada titik pasal yang memberikan kesempatan kepada pemerintah daerah untuk memberikan solusi dan alternatif, dengan itu kita sudah menghadap walikota tanjungpinang dan hearing bersama DPRD Kota Tanjungpinang serta kita juga sudah mencari solusi-solusinya,” jelasnya.

Solusi pertama, bagi siswa yang tidak tertampung sama sekali, pihaknya akan mencari sekolah yang memungkinkan untuk bisa masuk lagi. Ada beberapa sekolah menjadi catatan pihaknya yang memungkinkan masih ada peluang untuk masukkan siswa lagi. 

“Namun dari itu, orangtua murid juga harus mengerti tidak bisa memaksakan kehendaknya harus di sekolah yang diminta. Ini kita harap benar orangtua, juga harus semua zonasi,” jelasnya.

Kemudian solusi yang kedua, yakni dalam sistem mengharuskan dalam satu ruang kelas diisi sebanyak 32 siswa. Itu sistem, namun setelah sistem ini berakhir. Pihaknya akan melihat, jumlah pendaftar berapa dan kemampuan sekolah berapa.

“Jadi ada kemungkinan kita akan ‘melanggar’ Permendikbud tersebut. Tidak sebanyak 32 siswa, bisa jadi kita tampung sebanyak 36 sampai 40 siswa dalam satu kelas, sesuai dengan jarak radius siswa yang mendaftar ke sekolah tersebut,” ujarnya.

Solusi yang diberikan itu, sudah tidak lagi berbicara sistem, ini sudah berbicara prikemanusiaan. Itu solusinya, yang saat ini petugas Disdik sedang mendata. Kemudian solusi ketiga, ada kemungkinan orangtua memang waktu mendaftar tidak paham dan tidak ada pilihan, dan pilihannya itu cuman satu. Maka kalau dia tergeser dipilihan yang satu-satunya itu otomatis di sistem tidak bisa sekolah. Nah persoalan ini, bisa memilih pada solusi pertama dan kedua.

“Setelah dua hari ini, Senin dan Selasa adalah pendaftaran ulang. Dan pada hari selasa siang itu sudah ada laporan dari seluruh Kepala Sekolah, untuk melihat daya tampung sekolah masing-masing,” ujarnya.

Kembali dijelaskan Tamrin, banyak laporan persoalan itu di SMP 1, SMP 4, SMP 5, SMP 7, dan SMP 16. Terlebih lagi, kata Tamrin, untuk SMP 7 dan 16 itu memang di kelilingi 34 Perumahan di Tanjungpinang Timur. Jadi kalau dilihat dari sistem untuk SMP 7, untuk jauh radius diatas 1 kilometer sudah tidak menerima lagi. Kemudian untuk SMP 16, itu radiusnya hanya sampai 449 meter, diatas itu sudah tidak diterima lagi dan 500 meter pasti tertolak di sistem.

“Jadi kami berikan solusi-solusinya tersebut. Dan untuk di SMP 16, karena sangat ramai maka kemungkinan akan ada masuk sore,” ujarnya. 

Komunikasi dan koordinasi antara pihak sekolah dan disdik, kata Tamrin terus dilakukan, seperti sudah melapor pihak sekolah apabila ada penambahan ruang kelas. Maka meminta tambahan tenaga pendidik (guru) honor. Permintaan ini sudah disetujui walikota. Namun hal ini juga terbentur dengan peraturan lain, bahwa pemerintah pusat melarang Kepala Sekolah tidak diperbolehkan lagi untuk menerima guru honor. 

“Hal ini juga akan dicari solusi-solusinya. Tapi Insya Allah, hari Rabu dan Kamis (10-11) saya kira masalah ini sudha selesai. Makanya kita di Tanjungpinang tidak menggunakan gelombang ke2. Tetapi kita cukup mendata yang sudah mendaftar di online, dan belum mendapatkan sekolah kita carikan sekolah terdekatnya,” tutupnya.(rco)

(Visited 36 times, 1 visits today)