Dewan Nilai Seleksi Dirut BUMD Cacat Hukum

Walikota Tanjungpinang. H,. Syahrul. (rico/haluankepri.com)

Walikota Tanjungpinang. H,. Syahrul. (rico/haluankepri.com)

– Syahrul Tetap Jalankan Sesuai Aturan

TANJUNGPINANG (HK) – Walikota Tanjungpinang Syahrul menegaskan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tanjungpinang berhak menyampaikan pendapatnya, terkait seleksi perekrutan jabatan Direktur Utama (Dirut) Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Namun, dirinya tetap menjalankan sesuai peraturan yang berlaku.

“DPRD mempunyai hak dan dijamin menyampaikan pendapatnya, terkait hal tersebut. Namun kembali yang berbicara saat ini adalah peraturan. Silahkan DPRD bisa bertanya kepada daerah lain, seperti Kabupaten Bintan, Provinsi Kepri atau daerah lainnya apakah masih melibatkan DPRD atau tidak,” ungkap Syahrul saat dijumpai di Kantor Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Tanjungpinang, Selasa (9/7).

Hal tersebut, disampaikan Syahrul setelah mendapatkan penjelasan dari Bagian Perekonomian yang sebelumnya melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komsisi I dan II. Dikatakan Syahrul, sebelumnya ia mengintruksikan kepada Tim Panitia Seleksi (Pansel) untuk menjalankan penyeleksian sesuai aturan yang berlaku saat ini.

Dilanjutkan Syahrul, penyeleksian itu mengikuti aturan baru yakni Parturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 37 tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi BUMD.

“Memang dulu ada peraturan daerah yang melibatkan DPRD dalam penyeleksian tersebut. Namun setelah terbit Permendagri baru itu, agar hasilnya independen dan terlepas dari campur tangan politik didalamnya sehingga tidak dilibatkan lagi,” tegas Syahrul.

Syahrul juga meminta untuk lebih mengetahui teknisnya, bisa ditanyakan kepada Kepala Bagian (Kabag) Perekonomian, M Amin. Karena sebelumnya telah hearing dengan DPRD serta juga sudah menjelaskan terkait aturan baru tersebut. Tetapi DPRD tetap ngotot, katanya Perda Nomor 4 Tahun 2007 tentang BUMD harus dicabut dulu baru bisa melaksanakan seleksi tanpa DPRD.

“Yang saya tahu, di Indonesia ini, ada undang-undang yang lebih tinggi tentu yang dibawahnya gugur. Itu sepengetahuan saya,” ujar Syahrul.

Selain itu, Syahrul juga meminta untuk menunggu hasil koordinasi ke Menteri Dalam Negeri (Mendagri) oleh Kabag Perekonomian, M Amin. Setelah itu, pihaknya akan memberikan jawaban tertulis kepada DPRD Kota Tanjungpinang.

“Saya sudah perintahkan kepada Pak Amin (Kabag Ekonomi) untuk berangkat ke pemerintah pusat yakni Mendagri yang membawahi aturan itu. Kemudian memberikan surat tertulis kepada dewan menjawab itu semua. Kita lihat nanti hasil jawabannya, dari pemerintah pusat,” pungkasnya.

Sebelumnya, DPRD Kota Tanjungpinang menyatakan dalam penyeleksian Dirut BUMD, Pemko Tanjungpinang telah melanggar Perda Nomor 4 Tahun 2007 tentang BUMD yang telah disepakati bersama sebelumnya, namun tidak dilibatkan dalam seleksi saat ini.

Anggota Komisi II, Reni menegaskan bahwa dari hasil rekomendasi RDP tersebut meminta kepada pihak Pemko Tanjungpinang untuk membatalkan seleksi yang telah berjalan tersebut. Dan mengulang seleksi tersebut dari awal, karena telah melanggar Perda Nomor 4 Tahun 2007 yang disepakati bersama.

Apabila tidak diindahkan, tegas Reni pihaknya mewacanakan kemungkinan akan mengajukan hak angket terkait pelanggaran Perda Nomor 4 Tahun 2007.

“Tadi juga disampaikan Ketua Komisi I, Maskur dalam forum RDP tersebut, kalau seandainya tidak di indahkan berartikan kepala daerah pemerintah melanggar Perda sendiri yang telah disepakati bersama eksekutif dan legislatif. Sedangkan masyarakat yang melanggar Perda saja ada sanksinya,” ujarnya.

“Kalau seleksi ini tetap dilanjutkan kemungkinan, akan kesitu (ajukan hak angket). Namun kita tetap berharap ada upaya baik dari kepala daerah sebagai pemegang saham untuk mengambil alih dan menyelesaikan dengan baik masalah ini,” sambung Reni. (rco)

(Visited 33 times, 1 visits today)