Judi Hotel Satria Sudah Tutup

KARIMUN (HK)-Aktivitas perjudian dalam bentuk permainan bola ketangkasan di Hotel Satria sudah dihentikan pasca pemanggilan manajemen hotel oleh Satpol PP Karimun pada Senin (1/7) lalu. Di hari yang sama, Komisi I DPRD Karimun juga mendesak agar semua bentuk perjudian di hotel harus ditutup.

“Semua aktivitas di Hotel Satria sudah dihentikan setelah pemanggilan yang kita lakukan minggu kemaren. Sampai hari ini, anggota kami di lapangan terus memantau aktivitas di Hotel Satria dan melaporkan kalau aktivitas disana sudah dihentikan,” ungkap Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Satpol PP Karimun, Muhammad Tang, Senin (8/7) sore.

Kata Tang, penghentian aktivitas di Hotel Satria merupakan inisiatif yang dilakukan oleh manajemen hotel dan bukan atas permintaan Satpol PP. Menurutnya, Satpol PP hanya memiliki kewenangan untuk mengawasi kegiatan yang disinyalir melanggar peraturan daerah. Sementara, yang bertugas menindak perjudian adalah ranahnya kepolisian yang diatur berdasarkan Pasal 303 KUHP.

“Waktu pemanggilan manajemen hotel kemarin. Kita meminta pihak manajemen Hotel Satria agar menunjukkan perizinan yang mereka miliki. Namun, saat itu mereka menyebut perizinan mereka masih berada di Dinas Pariwisata Karimun. Kami meminta waktu 10 hari sejak pemanggilan itu agar Hotel Satria menunjukkan perizinan mereka,” sebutnya.

Untuk memastikan apakah Hotel Satria telah menyelesaikan perizinan mereka ke Dinas Pariwisata Karimun, koran ini berusaha mengkonfirmasi kepada Kepala Bidang Destinasi Dispar Karimun, Zuwarni melalui sambungan telepon. Namun, saat dihubungi ponselnya tak aktif. Informasinya, Zuwarni sedang melaksanakan tugas kedinasan ke Tanjungpinang.

Ketua Fraksi PKS DPRD Karimun, HM Taufiq sebelumnya mendesak Satpol PP Karimun untuk mulai menghentikan seluruh aktivitas perjudian di Hotel Satria mulai Senin (1/7) atau usai rapat dengan dinas terkait di DPRD Karimun. Menurut Taufiq, aktivitas perjudian di hotel itu ilegal. Karena yang namanya perjudian tidak ada izinnya di Karimun.

“Kenapa harus sampai menunggu 10 hari. Itu yang saya sampaikan. Yang jelas izinnya tidak ada dan bakalan tidak dapat izin. Karena yang memberikan izin itu sesuai dengan apa yang diajukan dengan di lapangan. Di lapangan mainnya bola atau judi, sementara izinnya ketangkasan,” ujarnya.

Kata Taufiq, hingga saat ini yang namanya judi tetap dilarang di Indonesia. Pasal 303 KUHP itu tetap berlaku. Sampai sekarang pasal yang mengatur tentang perjudian itu masih berlaku dan belum di amandemen. Dia berharap, kepada seluruh aparat penegak hukum untuk segera menutup perjudian di Hotel Satria, Wiko dan di Tanjungbatu.

“Dalam pasal 303 KUHP itu kan jelas, baca KUHP itu. Judi itu dilarang, ada sanksi hukumnya. Apalagi ini sudah menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. Masa kita masih diam aja sih. Gak mungkin kan masyarakat yang akan mengadili, harusnya pemerintah daerah berkoordinasi dengan FKPD di Karimun,” tegasnya.

Menurut dia, keresahan masyarakat Karimun soal maraknya judi ini sudah terjadi sejak Ramadhan. Masyarakat menunggu-nunggu kebijakan, mereka berharap segera diselesaikan. Sesuai dengan undang-undang saja. Selagi itu melanggar aturan undang-undang maka harus ditutup, supaya kehidupan berbangsa dan bernegara aman.

“Jangan mentang-mentang ada orang kuat di belakang semua main pejam mata saja. Ada apa sebenarnya di Karimun ini. Memang nggak ada pemerintah di Karimun, gak ada aparat memangnya. Kalau masyarakat yang akan mengadili nanti akan timbul keributan. Mari kita jaga kondusifitas Karimun ini biar tenang,” tuturnya. (ham)

(Visited 110 times, 1 visits today)