Pengusaha Gelper Bakal Dipanggil Paksa #Tak Penuhi Undangan Komisi II DPRD Batam

BATAM (HK) – Sejumlah pengusaha gelanggang permainan (gelper) di Kota Batam bakal dipanggil paksa. Tindakan tersebut terpaksa dilakukan lantaran para pengusaha gelper tersebut enggan memenuhi panggilan Komisi II DPRD Batam untuk mengikuti rapat dengar pendapat (RDP). Padahal, panggilan rapat itu sudah beberapa kali dilakukan.

” Pemanggilan paksa tersebut rencananya melalui bantuan Polresta Barelang. Sebab, yang bisa melakukan panggil paksa hanya polisi,” kata anggota Komisi II DPRD Batam, Uba Ingan Sigalingging,kemarin.

Pemanggilan paksa itu, kata Uba, dilakukan karena Komisi II DPRD Kota Batam sebelumnya telah mengundang para pengusaha gelper itu dengan baik-baik untuk datang mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) guna dimintai keterangannya terkait usaha yang mereka lakukan selama ini. Namun undangan tersebut hanya dihadiri satu dua orang saja.

Uba mengatakan para pengusaha gelper tidak perlu takut datang ke DPRD Kota Batam untuk mengikuti RDP, datang saja dan jelaskan saja apa adanya usaha yang dijalankan itu.

Menurut Uba, jumlah pengusaha gelper di Kota Batam berjumlah 41 orang. Yang aktif beroperasi saat ini 34 orang. Sedangkan yang menutup usahanya berjumlah tujuh orang.

“Dari 34 gelper yang masih beroperasi itu, pajak yang mereka bayar itu hanyalah pajak permainan anak-anak. Sementara jenis permainan yang sedang dibuka pengusaha gelper itu rata-rata permainan orang dewasa,” ujar Uba.

Ditegaskan Uba, besar kecilnya pajak yang dibebankan pada pengusaha Gelper itu bukanlah berdasarakan izinnya, tapi adalah dari segi kegiatannya. Kalau dia permaian anak-anak maka pajaknya 15 persen dan untuk orang dewasa pajaknya 50 persen.

“Para pengusaha gelper yang sudah memiliki izin beroperasi di Kota Batam itu yang datang dan memenuhi undangan komisi II DPRD Kota Batam untuk melakukan RDP hanya 8 orang saja yang mau datang, selebihnya tidak ada kabar beritanya,” tegasnya.

Selain itu ia juga meminta Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Batam segera merevisi data itu dan BP2RD juga harus mengejar ke lapangan, jangan pasif.
” Kita pertanyakan di sini adalah bagian bidang penagihan dan pengawasan dari BP2RD. Kalau dengan kondisinya saat sekarang ini berarti kedua lembaga itu tidak bekerja, mereka hanya menerima saja,” ujar Rudi.

Para pengusaha itu juga harus diberikan sosialisasi dan diberi penjelasan bahwa pajak yang harus dibayar itu adalah berdasarkan kegiatannya, selama ini acuan para pengusaha itu dalam membayar pajaknya adalah berdasarkan izin.

Yang dipajak itu bukan izinnya, tapi bentuk dari kegiatannya. Hal ini terlihat ada ketidak seriusan dari pemerintah (BP2RD) yang selaku dibidang penagihan pajak dan DPMPTSP selaku pengawasan.

“Bagaimana PAD Kota Batam bisa naik, sedangkan kinerja dari BP2RD dan DPMPTSP tidak maksimal,” cetus Uban.

Sekretaris Komisi II DPRD Kota Batam, Mesrawati Tanpubolon mengatakan, kalau tidak mau juga datang maka akan ada langkah-langkah yang akan dilakukan, lihat nantinya apa yang akan terjadi.

Hal itu dilakukan Komisi II DPRD Kota Batam guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Batam. Pihaknya tidak mau melihat PAD Kota Batam defisit-defisit lagi. ” PAD Kota Batam untuk selanjutnya harus meningkat,” ucap Mesrawati.

Selain itu, katanya, diharapkan kepada DPMPTSP Kota Batam untuk mengklarifikasi izin yang sudah dikeluarkan untuk para pengusaha Gelper itu dan disesuikan datanya.

Tapi jangan pula para pengusaha dipersulit, namun yang harus dilakukan adalah memberi masukan kepada para pengusa gelper itu mana yang permainan untuk orang dewasa dan mana yang untuk anak-anak.

Hal itu agar BP2RD Kota Batam bisa menagih pajaknya sesuai permainan yang dilaksanakan. Kalau semuanya dicampur adukan maka akan keliru menagih pajaknya.

Kemudian semabari menunggu data itu diperbaiki DPMPTSP agar menghentikan gelper orang dewasa untuk sementara waktu dulu hingga izin permainan dewasa selesai, tapi kalau untuk gelanggang permainan anak-anak itu silahkan dilanjutkan.

Mesrawati Tanpubolon menduga DPMPTSP dan BP2RD Kota Batam ada kong kalikongnya dalam mengawas dan menagih pajak dari pengusaha gelper di Batam.

Hal itu diketahui dari beberapa pertanyaan yang dilontarkan Mesrawati kepada DPMPTSP dan BP2RD Kota Batam dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang dilaksanakan Komisi II DPRD Kota Batam yang juga dihadiri oleh beberapa pengusaha gelper di ruangan rapat komisi II DPRD Kota Batam, Selasa (9/7).

Lanjutnya, izin gelper yang dikeluarkan DPMPTSP Kota Batam gelanggang permainan anak-anak dan BP2RD menagih pajaknya berdasarkan izinnya, padahal pajaknya itu seharusnya adalah berdasarkan kegiatan yang dilakukan pengusaha gelper tersebut.

“Laporan dari DPMPTSP untuk BP2RD itu harus singkron dengan apa yang dilakukan oleh para pengusaha gelper di lapangan, agar pajak yang dikeluarkan oleh para pengusaha itu sesuai dengan ketentuan yang ada.

Kalau gelanggang itu diperuntukkan untuk orang dewasa maka pajak yang harus dikeluarkan oleh pemiliknya jauh lebih besar dari pada pajak gelanggang permainan anak-anak. Rinciannya gelanggang untuk orang dewasa 50 persen sedangkan gelanggang untuk anak-anak hanya 15 persen.

“Bagaimana BP2RD bisa menerima pajaknya itu sesuai dengan aturan yang ada, yang dilihat DPMPTSP adalah gelper tapi pajak yang ditagih BP2RD adalah time zone,” ujar Mesrawati dalam RDP itu.

Sementara itu, Kabid Perizinan Ekonomi dan Sosial DPMPTSP Kota Batam, Resa mengakui bahwa pihaknya tidak ada melakukan koordinasi dengan BP2RD walaupun berada satu tempat.

Selama ini memang tidak ada berkoordinasi dan memberikan data-data masalah gelper itu kepada BP2RD, namun kelemahan selama ini akan diperbaiki untuk kedepannya dan akan melakukan koordinasi.

“Kedepannya akan dilakukan cek ulang data pengusaha Gelper itu dan juga akan dihitung masing-masing pajak para pengusaha itu,” tuturnya. (cw64)

(Visited 99 times, 1 visits today)