Direktur Penais Kemenag RI Juraidi Apresiasi BP4 Kepri

Direktur Penais Kemenag RI, Juraidi. (istimewa)

Direktur Penais Kemenag RI, Juraidi. (istimewa)

Direktur Penerangan Agama Islam (Penais) Kemenag RI, Dr. Juraidi mengapresiasi eksistensi BP4 Kepulauan Riau yang masih terus eksis hingga kini. Hal tersebut disampaikannya saat memberikan sambutan pada Pelantikan Pengurus BP4 Kepri di Gedung Daerah Tanjungpinang, Rabu (10/7/2019).

“Salut saya BP4 Kepri masih terus bergerak, karena sejak tidak mendapat dukungan anggaran lagi dari Kemenag, BP4 di propinsi lain langsung tidak aktif lagi. Padahal sejarahnya BP4 terbukti terus bergerak dan memberi manfaat kepada masyarakat sejak 1960,” kata Juraidi.

Menurutnya BP4 sudah berkontribusi besar dalam kehidupan bangsa Indonesia. Membentuk keluarga sebagai pilar bangsa. Dimulai dari keluarga yang sakinah bangsa menjadi kuat.

“Tidak salah jika Gubernur Kepri memberi anggaran kepada BP4 Kepri. Karena mewujudkan keluarga samawa tidak serta merta tetapi diberikan nasihat-nasihat oleh BP4,” ujar Juraidi.

“Dalam rumah tangga pasti ada perselisihan, maka diperlukan pihak yang netral dalam hal ini BP4 untuk mengislahkan kedua belah pihak yang berselisih untuk berdamai tanpa melalui proses peradilan,” tambahnya.

Sementara itu Sekda Kepri TS. Arif Fadillah dalam kesempatan yang sama mengatakan selama menjabat sebagai Sekda Kepri sudah banyak PNS yang menghadap dirinya karena ingin bercerai dengan berbagai alasan.

“Saya kira persoalan utamanya karena lemahnya iman dan taqwa. BP4 diharapkan membina pasangan muda dengan motivasi iman dan taqwa,” pesan Sekda Kepri.

# MoU

Pelaksana Harian (Plh) Pengadilan Tinggi Agama (PTA) Pekanbaru Samparaja Isa dan Ketua BP4 Kepri Fauzi Mahbub menandatangani MoU tentang tata kelola mediator perkawinan di Kepulauan Riau. Penandatangan MoU dilaksanakan di Gedung Daerah Tanjungpinang, Rabu (10/7/2019) disejalankan dengan pelantikan dan raker BP4 Kepri.

Dalam sambutannya Samparaja mengatakan BP4 sudah mengalami beberapa perubahan sejak tahun 1960. BP4 bertugas membantu mengembangkan kualitas keluarga sakinah, mawaddah, dan warahmah melalui mediasi.

Dengan merintis MoU dalam mediasi non hakim akan ada peluang yang lebih luas dalam perbaikan bangsa dan keluarga di Indonesia. MoU tidak saja dalam perselisihan tapi bisa pada warisan, hibah, zakat, wakaf dan lainnya dengan kerjasama dengan lingkungan peradilan lainnya.

“Menjadi mediator di PA harus bersitifikat sesuai Peraturan Mahkamah Agung (MA). Sertifikat diperoleh dengan mengikuti pendidikan dan pelatihan serta seleksi karena mediator membutuhkan keahlian khusus,” kata Samparaja.

Samparaja berharap Raker BP4 bisa menciptakan mediator yang berkompeten. Untuk itu Gubernur diharapkan beri dukungan penuh dalam rangka menciptakan keluarga-keluarga sakinah di Kepulauan Riau yang tanpa perselisihan.

PTA Pekanbaru, kata Samparaja telah mengadili 15.735 perkara selama tahun 2018 dan angka tersebut terus meningkat. Untuk itu menurutnya diperlukan mediator yang andal yang bisa memperbaiki kondisi rumah tangga- rumah tangga tanpa perselisihan lanjutan. (r)

(Visited 65 times, 2 visits today)