Dirut PT IMS Segera Disidangkan, Lanjutan Kasus Korupsi Pelabuhan Dompak

TANJUNGPINANG (HK)- Kejaksaan Negeri (Kejari) Tanjungpinang telah menerima pelimpahan berkas perkara Abdul Rohim Kasim Jo, Direktur Utama (Dirut) PT Iklan Maju Sejahtera (IMS), sebagai tersangka dugaan korupsi proyek finishing pembangunan Pelabuhan Dompak Tanjungpinang dari penyidik Polres Tanjungpinang untuk disidang di Pengadilan Tipikor Pengadilan Negeri (PN) Tanjungpinang.

“Berkas perkara tersangka atas nama Dirut PT IMS telah dinyatakan P21. Dalam waktu dekat segera kita limpahkan, berkas tersangka tersebut ke Pengadilan Negeri Tanjungpinang untuk disidangkan,” kata Kepala Kejari Tanjungpinang, Ahelia Abustam SH MH melalui Kasi Intel sekaligus Humas Kejari, Rizky Rahmatullah SH, Jumat (12/7).

Diterangkan, Abdul Rohim Kasim Jo sendiri merupakan tersangka baru ditetapkan penyidik Unit Tipkor Satreskrim Polres Tanjungpinang, menyusul penetapan tersangka (terdakwa) Hariyadi selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Berto Riawan selaku Direktur PT Karya Tunggal Mulya Abadi (KTMA) sebagai pemenang tender proyek pekerjaan lanjutan pembangunan fasilitas Pelabuhan Dompak, Tanjungpinang, Provinsi Kepri tersebut.

“Saat ini ada tiga JPU yang dintunjuk tengan menyusun dakwaan tersangka,” ucap Rizky.

Dikatakan, dalam perkara tersebut, tersangka dijerat sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 3, Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP.

Sekedar diketahui, dalam perkara ini, Hariyadi selaku PPK proyek, telah dijatuhi vonis selama 6 tahun 6 bulan penjara oleh majelis hakim Tipikor pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang pada sidang, Selasa (2/7) lalu.

Disamping itu, ia juga dijatuhi hukuman membayar denda Rp300 juta, subsider 5 bulan kurungan. Kemudian ditambah uang pengganti (UP) kerugian negara Rp420 juta, subsider 3 tahun kurungan.

Bersama Haryadi, majelis hakim Tipikor juga memvonis Berto Riawan ST Bin Lukito, selaku kepala Cabang PT Karya Tunggal Mulya Abadi (KTMA), sekaligus pemenang tender pekerjaan proyek selama 6 tahun, ditambah denda Rp300 juta, subsider 5 bulan penjara.

Selain itu, Berto Riawan juga diwajibkan untuk membayar uang pengganti kerugian negara sebesar Rp170 juta, dengan ketentuan apa bila tidak sanggup dibayarakan melalui penyitaan seluruh aset harta kekayaannya, maka akan diganti kurungan selama 3 tahun.

Dalam sidang perkara dugaan korupsi yang menyebabkan kerugian negara sebesar Rp5.094.090.400 dari total dana senilai Rp9.783.700.000, APBN-P tahun 2015 tersebut, terungkap adanya peranan pihak lain yang ikut menikmati uang haram hasil korupsi tersebut.

Saksi lain, Zulifah, Staf Keuangan PT Iklas Maju Sejahtera (IMS) menyebutkan bahwa sejumlah aliran dana proyek tersebut mengalir ke Ikhsan, sejak 9 Januari 2015 sebesar Rp10 juta, 23 Januari 2015 sebesar Rp125 juta, 6 Maret 2015 sebesar Rp25 juta, 10 Maret 2015 sebesar Rp10 juta, 16 Maret sebesar Rp50 juta dan pembayaran di bulan Oktober 2015 sebesar Rp60 juta, Rp400 juta dan Rp100 juta.

Menyikapi fakta persidangan dan keterangan sejumlah saksi tersebut, Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tipikor yang menyidangkan perkara dua terdakwa (Haryadi dan Berto), menyimpulkan, bahwa keterlibatan Ikhsan cukup dominan dalam proyek tersebut.

Sementara nama Ikhsan sendiri tidak masuk dalam Berkas Berita Acara (BAP) atas dua terdakwa Haryadi dan Berto tersebut.

Dalam sidang terungkap, pelaksanaan proyek tersebut selayaknya selama 90 hari kalender, terhitung 29 September hingga 27 Desember 2015.

Namun hingga batas kontrak berakhir, PT KTMA selaku penyedia tidak sepenuhnya melaksanakan pekerjaan fisik. Bahkan, perlengkapan dan kelengkapan yang seharusnya diadakan juga tidak dilaksanakan.

Sementara Hariyadi selaku PPK menyadari bahwa pekerjaan tersebut belum dilaksanakan 100 persen oleh pihak penyedia. Namun ia selaku PPK tetap melakukan pembayaran sebesar 100 persen.

Bahkan untuk dapat dilakukan pencairan sebesar 100 persen, PPK telah memalsukan dokumen PHO (Provisianal Hand Over-red) dengan cara menscan tanda tangan tim PPHP.(nel)