Fasilitas Pelabuhan Batuampar Kurang Memadai – Evaluasi Komisi VI DPR RI

Kepala BP Batam, Edy Putra Irawady bersama Dito Ganinduto, selaku pimpinan rombongan kunjungan kerja Komisi VI DPR RI ke Batam sat meninjau langsung kondisi pelabuhan Batuampar. BOBI/HALUAN KEPRI

BATAM (HK) – Komisi VI DPR RI melakukan kunjungan kerja spesifikasi ke Provinsi Kepulauan Riau, masa persidangan V tahun sidang 2018-2019 terkait pengembangan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (KPBPBB), Rabu (10/7) sore, di Golden Prawn Bengkong Laut.

Dito Ganinduto, selaku pimpinan rombongan kunjungan kerja Komisi VI DPR RI ke Batam mengatakan, pembangunan dan pengembangan Batam kedepan salah satunya pengembangan Pelabuhan Batuampar. Sebab menurutnya fasilitas di pelabuhan tersebut kurang memadai.

“Salah satu persoalan di Batam adalah pengembangan pelabuhan logistik di Pelabuhan Batuampar. Banyak hal yang kurang sesuai dengan yang diharapkan, salah satunya fasilitas bongkar muat dan tingginya biaya pengiriman sehingga tidak efisien,” ujar Tito disela-sela acara berlangsung.

Dijelaskan, bahwa saat ini Investor yang masuk ke Batam sudah meningkat dengan baik. Fasilitas yang ada di Batam harus didukung oleh infrastruktur yang memadai, seperti pelabuhan.

“Semakin banyak investor yang melakukan investasi, maka fasilitas infrastukturnya juga harus diperbaiki khususnya pelabuhan,” jelasnya.

Pihaknya akan menyampaikan kepada pemerintah khususnya Kemeterian Perekonomian untuk dapat merealisasikan perluasan pelabuhan Batuampar, sehingga kedepannya pelabuhan ini bisa menjadi fasilitas yang memadai.

Kunjungan tersebut disambut baik oleh Kepala BP Batam, Edy Putra Irawady didampingi oleh Anggota 3 Deputi Bidang Sarana Usaha Dwianto Eko Winaryo.

Edy menyampaikan, BP Batam dalam menyusun rencana strategis (RENSTRA) tahun 2020-2024 mendatang dengan berpatokan kepada Pembangunan Ekonomi dan Pembangunan Infrastruktur Batam dalam 4 Sektor prioritas utama.

“Adapun empat sektor prioritas utama yakni pertama, pengembangan industri manufaktur yang berorientasi pada industri bernilai tambah tinggi, Kedua, pengembangan sektor jasa seperti MRO (Maintenance and overhaul), shipbuilding dan shipyard,” jelas Edy.

“Ketiga, pengembangan logistik hub yang berskala internasional pengembangan pelabuhan transhipment, terakhir pengembangan pariwisata seperti pengembangan objek wisata yang berskala internasional serta industri kreatif,” tambahnya.

Salah satu fokus BP Batam pada sektor prioritas pembangunan Batam yakni memperbaiki dan mengembangkan logistic hub seperti fasilitas di pelabuhan Batuampar.

“Kondisi semula kapasitas di pelabuhan ini memang sangat terbatas hanya beroperasi untuk 400.000 TEUs. Hal ini yang mengakibatkan pola perdagangan biaya logistik di Batam sangat tinggi,” kata Edy.

Permasalahan tersebut disebabkan oleh sejumlah faktor yaitu, tata kelola logistik di pelabuhan yang masih dilakukan perusahaan logistik asal Singapura secara door to door, menghadapi beban handling cost, fasilitas bongkar muat kontainer tidak teratur dan kurang dari standar kepelabuhan.

“Sehingga rencana kedepannya BP Batam segera melakukan perbaikan di pelabuhan batu ampar,” ucap Edy.

Edy berharap, komisi VI DPR RI dapat membantu terealisasinya anggaran untuk pelabuhan tersebut, dikarenakan Batam salah satu logistik hub. Barang logistik yang masuk ke Batam selanjutnya akan dikirim ke Singapura. (cw63)