Pengawalan Proyek TP4D Berkurang

Kasi Intelijen Kejari Karimun Khairur Rahman. foto: ILHAM

KARIMUN (HK)-Pengawasan proyek fisik yang dilakukan Tim Pengawal, Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan (TP4) Kejaksaan Negeri (Kejari) Karimun pada tahun anggaran 2019 ini berkurang jika dibandingkan tahun sebelumnya. Pengurangan itu dampak dari adanya tunda bayar pemerintah terhadap proyek 2018 dan dibayarkan pada 2019.

“Penandatanganan kerjasama pengawasan proyek fisik dibawah organisasi perangkat daerah oleh TP4D Kejari Karimun pada tahun ini jauh berkurang jika dibandingkan tahun kemarin. Kurangnya pengawasan itu karena jumlah kegiatan fisik Pemkab Karimun juga berkurang,” ungkap Ketua TP4D Kejari Karimun, Khairur Rahman di Tanjungbalai Karimun, Jumat (12/7).

Kata Khairur, kurangnya kegiatan fisik yang dilakukan Pemkab Karimun tahun anggaran 2019 ini, karena pemerintah daerah saat ini lebih fokus menyelesaikan tunda bayar proyek yang dilakukan pada 2018, namun dibayarkan menggunakan APBD Perubahan 2019. Anggaran tunda bayar itu sekitar Rp50 miliar lebih.

Menurut dia, program TP4D ini merupakan program Kejaksaan Agung dengan tujuan demi tercapainya cita-cita pembangunan nasional. Jika di pusat disebut Tim Pengawalan Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan (TP4), maka di daerah disebut TP4D. Meski tugas TP4D mengawal pembangunan, namun bukan berarti tugas kejaksaan dalam menindak terjadinya indikasi korupsi dalam kegiatan tersebut ikut berkurang.

“TP4D Kabupaten Karimun dibentuk atas dasar Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi tahun 2015, Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategi Nasional, Surat Keputusan Jaksa Agung Nomor: KEP-152/A/JA/10/2015 tanggal 1 Oktober 2015, tentang pembentukan TP4D,” ujarnya.

Dijelaskan, dalam penanganan perkara korupsi, kejaksaan tidak lagi melakukan upaya represif melainkan ncara-cara yang prefentif. Jika sebelumnya, jaksa mencari menahan orang atas perbuatan tindak pidana korupsi yang dilakukannya, maka sekarang bagaimana mencegah agar tidak timbulnya tindak pidana korupsi tersebut.

Terkait tunda bayar kegiatan proyek fisik, Bupati Karimun Aunur Rafiq sebelumnya mengatakan, Pemkab Karimun memiliki utang lebih dari Rp50 miliar kepada kontraktor pelaksana proyek fisik yang dikerjakan pada tahun anggaran 2018. Meski proyek sudah dilakukan provisional hand over (PHO), namun pemerintah belum membayarkan nilai proyek sesuai kontrak kerja.

Munculnya utang Pemkab Karimun kepada pihak ketiga selaku rekanan karena terjadinya defisit anggaran yang dialami Pemkab Karimun. Pemerintah berjanji akan menyelesaikan utang piutang tahun anggaran 2018 kepada pihak ketiga tersebut pada APBD-Perubahan 2019 mendatang.

“Saya sudah minta kepada Kepala Dinas PUPR Kabupaten Karimun untuk bersama-sama duduk dengan rekanan agar memberikan penjelasan bahwa proyek tetap akan dibayarkan sesuai dengan keuangan yang ada. Pembayaran itu setelah selesai PHO sesuai tanggal urutannya,” ungkap Bupati Karimun Aunur Rafiq di Tanjungbalai Karimun, belum lama ini.

Bupati Rafiq meminta kepada seluruh kontraktor yang terlibat dengan proyek pembangunan di Kabupaten Karimun agar bersabar. Sebab, Pemkab Karimun pasti akan membayarkan semua utang kepada rekanan itu. Pemkab Karimun meminta tenggat waktu pembayaran melalui APBP-P 2019 mendatang.

Aunur Rafiq menyebut, saat ini APBD Kabupaten Karimun tahun anggaran 2018 masih diaudit oleh BPK RI. Dari hasil audit itu nanti akan diketahui berapa silpa anggaran yang ada. Setelah hasil audit BPK keluar, kemudian dilakukan review dan penghitungan dan baru dialokasikan untuk pembayaran utang tersebut. (ham)

(Visited 25 times, 1 visits today)