Pengurus Karang Taruna Surati Inspektorat #Terkait Pembekuan Kepengurusan Karang Taruna Mukakuning

Pengurus Karang Taruna Mukakuning memperlihatkan surat yang akan dikirim ke Inspektorat Kota Batam. DAMRI/HALUAN KEPRI

BATAM (HK) – Pengurus Karang Taruna Kelurahan Mukakuning menyurati Insfektorat Pemerintahan Kota Batam, surat itu terkait tindakan Lurah Mukakuning, Yopi Himawan Perdana yang telah melakukan pembekuan pengurus karang taruna kelurahan Mukakuning, yang menurutnya tak berdasar.

Ketua Karang Taruna kelurahan Mukakuning, Harianto mengatakan bahwa tindakan yang dilakukan oleh Lurah Mukakuning sudah melebihi kewenangannya (Abuse of Power) dalam organisasi karang taruna Kelurahan Mukakuning.

Di Perwako Batam Nomor 24 tahun 2017, tidak ada menyebutkan kewenangan Lurah melakukan pembekuan pengurus Karang Taruna. Namun lebih kepada pengawasan dan pembinaan Pemuda-pemudi Karang Taruna.

Lurah Mukakuning sebagai penasehat sesuai tercantum pada SK yang dikeluarkan Lurah Mukakuning Sebelumnya, juga terkesan tidak menghargai penasehat dan pembina karang taruna kelurahan mukakuning lainnya serta pengurus karang taruna kelurahan mukakuning itu sendiri.

“Dalam pembekuan yang dibuatnya. Tidak ada musyawarah yang dilakukannya,” ujar Harianto, Jumat (12/7) sore setelah memberikan surat kepada Insfektorat Pemko Batam.

Lanjutnya, beberapa waktu lalu dalam RDP yang dilakukan bersama komisi I DPRD Kota Batam, Lurah Mukakuning itu beralasan bahwa salah satu sebab pembekuan pengurus Karang Taruna itu dilakukannya dikarenakan dia sebagai ketua Karang Taruna pernah bertanya tentang Ex Officio ke Walikota Batam dalam Musrenbang kelurahan Mukakuning.

“Menurut saya, Lurah terkesan tidak paham perwako Batam Nomor 24 tahun 2017 yang mengatur tentang organisasi Kelurahan,” ujarnya

Oleh sebab itu pihkanya meminta insfektorat Pemko Batam dapat mengambil tindakan tegas terhadap tindakan Lurah Mukakuning yang menurutnya sudah Abuse Of Power.

“Untuk itu saya harus laporkan ini ke insfektorat Pemko Batam dan telah saya tembuskan kepada pemangku kebijakan di Batam dan Kepri, bahkan surat saya sudah kirim ke Mendagri RI, Mensos RI dan Menpan RB. Semoga ada tindakan tegas,” harapnya. (cw64)

(Visited 54 times, 1 visits today)