Dewan: Tutup Judi Hotel Satria!

HEARING SEPUTAR JUDI - Hearing Komisi I DPRD Karimun terkait aktivitas judi di hotel. Mereka sepakat judi ditutup. ILHAM/HALUAN KEPRI

KARIMUN (HK)-Komisi I DPRD Kabupaten Karimun meminta kepada seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) terkait di Pemerintah Kabupaten Karimun untuk menutup aktivitas judi di Hotel Satria yang diduga melanggar aturan. Permintaan itu disampaikan saat hearing di ruang Banmus DPRD Karimun. Senin (15/7).

Ilham
Liputan Karimun

Ketegasan DPRD Karimun tidak lanjut dari hearing sebelumnya. Sebab, Hotel Satria sebelumnya telah diberikan tenggang waktu selama 10 hari untuk mengurus izin, namun hingga saat ini izin tersebut belum mereka dapatkan. Sementara, untuk perizinan di Hotel Wiko dianggap telah memenuhi aturan.

Sekretaris Komisi I DPRD Karimun Sulfanow Putra mengatakan, pihaknya meminta kepada Pemkab Karimun agar Hotel Satria sementara waktu tidak beroperasi selama izin tersebut belum dikantongi. Sedangkan, untuk Hotel Wiko sudah melengkapi perizinan sebagaimana ketentuan yang berlaku

Kata

Putra, mencuatnya permasalahan tersebut karena munculnya keresahan di tengah-tengah masyarakat Karimun yang melihat maraknya praktek perjudian di hotel. Bahkan, sejumlah elemen dan ormas di Karimun telah melayangkan surat kepada DPRD Karimun terkait aktivitas judi di Hotel Satria.

“Kalau tidak ada konflik yang muncul mungkin permasalahan ini tidak akan pernah terungkap. Maka kita meminta kepada Pemerintah Daerah dalam hal ini Dinas Pariwisata Kabupaten Karimun, Dinas Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu (DPMTSP) Kabupaten Karimun bersikap konsisten dalam mengeluarkan izin,” ungkap Putra.

Menurut dia, DPRD Kabupaten Karimun tidak anti dengan para pengusaha perhotelan yang tidak memiliki izin. Hanya saja, pihaknya meminta agar seluruh pelaku usaha bisa mengikuti seluruh aturan, khususnya perizinan yang dikeluarkan oleh OPD terkait di Pemkab Karimun.

“Bagi usaha yang memiliki izin, silakan beroperasi, sementara yang tidak memiliki izin kita minta izinnya diurus namun sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP). Dan kami berharap Pemerintah Daerah tidak mempersulit untuk mereka dalam mengurus perizinan,” pungkasnya. (ham)

(Visited 177 times, 1 visits today)