DPRD ‘Ultimatum’ Pemko Tanjungpinang

KANTOR DPRD Kota Tanjung Pinang.Foto:Rico/Haluan Kepri

TANJUNGPINANG (HK) – Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tanjungpinang ‘ultimatum’ Pemerintah Kota (Pemko) Tanjungpinang terkait seleksi perekrutan jabatan Direktur Utama (Dirut) Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang dijalankan sepihak tanpa melibatkan DPRD sebagai fungsi pengawasan.

Anggota Komisi II, Reni menegaskan bahwa dari hasil rekomendasi DPRD sudah sangat jelas yakni untuk membatalkan seleksi yang telah berjalan tersebut karena telah melanggar Peraturan Daerah (Perda) Nomor 4 Tahun 2007 tentang BUMD.

Kemudian, lanjut Reni dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi BUMD yang menjadi acuan Pemko Tanjungpinang dalam melaksanakan seleksi BUMD tersebut juga tidak ada di tiap pasalnya yang menjelaskan secara detail atau jelas DPRD tidak dilibatkan.

“Rekomendasi kita hanya dua, yakni kalau mau ikut Perda berarti semua tahapan seleksi ini harus dihentikan. Dan kalau Pemko tetap ikut aturan pusat itu artinya, harus merevisi Perda Nomor 4 tersebut dulu, baru bisa melanjutkan tahapan,” tegas Reni, Selasa (16/7).

Menanggapi hasil petunjuk Kemendagri, yang dilakukan Bagian Perekonomian Setdako Tanjungpinang, Reni mengatakan seharusnya Kapala Bagian (Kabag) Perekonmian M Amin ketika diperintahkan ke Kemendagri juga mengajak turut serta unsur DPRD.

“Agar penjelasannya bisa sama-sama jelas. Ini pergi sendiri, kemudian pulang dari sana jawabannya juga seperti itu saja. Kita minta Pemko membalas surat rekoemndasi DPRD dan rincikan secara aturan apa, pasal berapa dan ayat mana yang dibunyikan,” jelas Reni.

Penjelasan sementara, kata Reni setelah berkoordinasi memalui WhatsApp oleh Bagian Perekonomian, mereka menyampaikan aturan lain lagi yakni Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 54 Pasal 39. Setelah dirinya cermati, ternyata dalam pasal tersebut untuk pengangkatan Dewan Pengawas dan Komisaris, bukan untuk Direksi.

“Kami akan menunggu jawaban tertulis dari Pemko Tanjungpinang. Terkait hal ini, akan kami bicarakan secara internal. Apa langkah selanjutnya ketika rekomendasi DPRD tidak diindahkan,” pungkas Reni.

Terpisah, Kabag Perekonomian M Amin menyampaikan pihaknya tetap akan melanjutkan tahapan berikutnya dalam seleksi BUMD Kota Tanjungpinang. Karena dari petunjuk Kemendagri menyatakan proses seleksi tidak bermasalah

“Yang membuat peraturan tersebut adalah Kemendagri sebagai pembina BUMD. Dan apa yang disangkakan oleh DPRD Kota Tanjungpinang sebelumnya tidak ada dasar semuanya. Jadi kita terus lanjut, pada pengumuman hasil pada 1 Agustus mendatang,” ungkap Amin kepada Haluan Kepri saat ditemui di Kantor Walikota Tanjungpinang, kemarin.

Dengan wacana DPRD Kota Tanjungpinang yang akan menggulirkan hak angket apabila rekomendasi sebelumnya tidak dindahkan, Amin menegaskan kembali bahwa pihaknya sudah melakukan dengan sesuai ketentuan dan peraturan yang ada dalam seleksi Dirut BUMD.

“Simpang siur selama ini, hanya miskomunikasi saja. Tapi kalau ada perbedaan pendapat itu akan kita luruskan dengan menjawab secara tertulis kepada DPRD Kota Tanjungpinang melalui Bagian Hukum. Karena ini menyangkut aspek hukum, jadi bagian hukum yang akan membuatnya,” pungkas Amin. (rco)