Evaluasi Seluruh Izin Reklamasi di Kepri

(internet)

(internet)

Pemerintah Provinsi Kepri sebaiknya mengevaluasi seluruh izin yang berhubungan dengan reklamasi laut dan pertambangan. Demikian dikatakan pengamat politik dan pemerintahan, Endri Sanopaka.

“OTT yang dilakukan KPK terhadap gubernur, dua pejabat DKP dan pihak swasta itu menunjukkan bahwa ada yang keliru dalam pemberian izin tersebut sehingga melahirkan gratifikasi,” ujarnya, seperti dilansir antarakepri.com, Senin (15/7/2019).

Endri mengingatkan Pemprov Kepri untuk menaati ketentuan yang berlaku dalam memberikan izin reklamasi dan pertambangan. Izin yang diterbitkan tidak boleh “akal-akalan” atau dipaksakan untuk memenuhi keinginan pengusaha, dan menguntungan pribadi maupun kelompok.

Dikatakannya, Plt Gubernur Kepri, Isdianto, memiliki tugas yang berat dalam menghadapi permasalahan di pemerintahan pascapenangkapan Gubernur Kepri nonaktif Nurdin Basirun.

Menurutnya, perizinan pertambangan dan reklamasi yang tidak menguntungkan bagi pemerintah dan masyarakat sebaiknya dicabut.

“Jangan sampai izin yang diberikan justru sebagai pintu masuk merusak lingkungan, merugikan negara dan masyarakat,” ucapnya.

Praktik pemberian izin pertambangan dan reklamasi yang tidak melalui kajian yang matang selama ini menyebabkan kerugian negara dan masyarakat, selain menimbulkan kerusakan lingkungan dan hutan.

Semestinya, pengelolaan sumber daya alam memberi dampak positif kepada negara dan masyarakat, bukan malah sebaliknya.

“Saya pikir saatnya Plt Gubernur Kepri membuat gebrakan dengan mengevaluasi perizinan tambang dan reklamasi,” katanya.

Endri juga menyarankan Isdianto untuk mengevaluasi kinerja stafnya, jangan sampai peristiwa yang sama terulang lagi. Evaluasi dari hasil pengawasan internal dibutuhkan untuk meningkatkan birokrasi pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

“Jangan berikan tempat kepada orang-orang yang merusak nama baik pemerintahan,” tegasnya. *

(sumber: antarakepri.com)