Komisi I Temukan Sejumlah Kejanggalan, Sidak Komisi I di Perusahaan Plastik

Salah seorang staf Komisi I DPRD Batam memperhatikan dari dekat bahan baku plastik di salah satu perusahan plastik di Batam Centre. IST

BATAM (HK) – Anggota Komisi I DPRD Batam, Jurado Siburian mengatakan ada kejanggalan dari legalitas izin impor yang dimiliki sejumlah perusahaan plastik di Batam. Pasalnya, ia menemukan sebagian perusahaan plastik di Batam memiliki izin impor dari pusat, akan tetapi tidak memiliki UKL dan UPL.

Hal tersebut disampaikan Jurado Siburian bersama rekannya Sukaryo dan Yudi Kurnain usai melakukan Inspeksi mendadak (Sidak), Selasa (16/7/19) siang, di PT Passion Plastics dan PT AV Plastik Industri Batam di salah satu kawasan industri di Batam Center.

Kejanggalan yang dimaksudkan Jurado, karena menurutnya salah satu persyaratan untuk mendapatkan izin impor bahan baku plastik dari pemerintah pusat, yakni adanya dokumen Upaya Pengelolaan lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL).

“Anehnya ada izin impor dari pemerintah pusat, tapi mereka tidak memiliki dokumen UKL dan UPL. Sementara untuk mendapatkan izin impor dari pusat harus ada UKL dan UPL,” ungkap Jurado ke awak media, usai Sidak.

Tidak hanya sampai disitu, kata Jurado, yang lebih anehnya lagi justru pihak Dinas Lingkungan Hidup (DLH) kota Batam justru mengeluarkan rekomendasi terhadap beberapa perusahaan plastik untuk mendapatkan izin kuota.

“Banyak keanehan, dan ini harus ada penjelasan. Karenanya kita akan memanggil pihak terkait dalam agenda Rapat Dengar Pendapat,” tegas Jurado.

Aksi turun langsung ke lapangan, dilakukan oleh Komisi I yang membawahi izin, dikarenakan pihak perusahaan dalam RDP sebelumnya mengundang pihak Komisi I turun langsung ke lapangan untuk melihat kondisi sebenarnya perusahaan plastik di Batam.

Ditambahkan oleh Sukaryo, bahwa dalam sidak juga ditemukan adanya keluhan bahwa perusahaan plastik di Batam kekurangan bahan baku lokal. Sehingga kemudian muncul impor bahan baku dari luar.

“Kita mendapat informasi kalau perusahaan plastik di Batam kekurangan bahan baku lokal,” ujarnya.

Meski demikian, menurutnya tidak ada alasan pihak perusahaan melakukan pelanggaran di lapangan. (ays)

(Visited 18 times, 1 visits today)