Pekerja Perketat Pengawasan, Setelah Pemberitahuan Tutup di September

MOGOK KERJA - Puluhan karyawan dari PT Unisem di kawasan industri Batamindo Mukakuning, mogok kerja dengan cara duduk di luar pintu gedung perusahaan. Sekaligus melakukan pemantauan secara ketat terhadap orang dan mobil yang keluar masuk ke perusahaan, guna memastikan tidak ada aktivitas penyelematan dokumen dan aset oleh pihak managemen. DEDI/HALUAN KEPRI

MUKAKUNING (HK) — Pasca pemberitahuan PT Unisem akan tutup pada September 2019 mendatang, membuat karyawan cemas akan nasib mereka yang hingga kini belum ada gambaran penyelesaian dari pihak managamen.

Karenanya pekerja memperketat pengawasan aktivitas pihak managemen perusahaan, salah satunya dengan memeriksa setiap mobil yang keluar dan masuk ke perusahaan guna mewaspadai adanya aktivitas pengangkutan dokumen atau juga aset perusahaan secara diam-diam.

“Kami khawatir pihak perusahaan tak mau terbuka soal pesangon kami. Karenanya teman-teman mogok kerja sembari melakukan pengawasan,” ujar Ketua DPC FSPMI, Rotiana Ginting di lokasi, Selasa (16/7).

Apalagi menurutnya, selama ini belum ada penawaran dari perusahaan terkait permasalah hak-hak pekerja, tapi justru perusahaan terkesan cuek. Sementara karyawan hanya diberitahu perusahaan akan tutup pada September 2019 melalui pemberitahuan yang foto copy.

“Jadi, kita juga bingung mau berunding sama siapa lagi. Tak ada satu orang pun manajemen yang bisa diajak untuk berunding untuk mengambil keputusan dan memberi kepastian hukum,” ujar Sekretaris PUK FSMPI PT Unisem ini.

Oleh karna itu, para pekerja pun meminta owner PT Unisem agar turun langsung menyampaikan hak-hak karyawan. Karena sejauh ini pihak perusahaaan menginformasikan yang katanya kami telah menerima Rp1 miliar, sementara pihak karyawan meminta Rp4 miliar sesuai aturan.

“Itu semua bohong. Padahal jelas kami belum ada adakan perundingan dengan pihak pengusaha,” paparnya.

Memang, lanjutnya, pihak manajemen PT Unisem telah ditemui oleh perwakilan karyawan PT Unisem, bahkan Muspida juga bertemu dengan manajemen PT Unisem di Batam, dengan menjelaskan bahwa manajemen tak mampu memberi keputusan, atau tak diberi kewenangan menentukan keputusan.

Sementara itu, Ketua SPSI Provinsi Kepri, Syaiful Badri Sofyan yang turun langsung ke lokasi dan ikut dalam pertemuan dengan pihak perusahaan menekankan agar perusahaan ikut aturan. Agar buruh juga bisa ikut aturan.

Pasalnya, kata Syaiful, pihak perusahaan telah menunjukkan etikat tidak baik salah satunya dengan memberitahukan penutupan perusahaan ke publik, padahal secara aturan pemberitahun tersebut harus disampaikan ke pekerja 7 hari sebelum diumumkan.

Kedua, terangnya, perusahaan telah memberikan komentar-komentar yang tidak sesuai aturan main. Seperti halnya bahwa perusahaan hanya mampu memberikan Rp1 miliar pesangon. Padahal selama ini perusahaan tidak pernah menyampaikan hasil auditnya yang menegaskan bahwa perusahaan merugi selama dua tahun berturut-turut.

“Saya turun untuk memastikan agar perusahaan ikut aturan, agar buruh juga bisa ikut aturan. Tapi ini perusahaan telah menunjukkan etikat tidak baik terhadap pekerja,” pungkasnya. (ded)

(Visited 39 times, 1 visits today)