Pemerintah Dihujani Saran dan Pendapat

Bupati Natuna menerima buku Perda LKPJ ABD 2018 pada Paripurna LKPJ 2018.

NATUNA (HK)- Seluruh fraksi di DPRD Natuna sepakat meminta Bupati Natuna Hamid Rizal lebih transparan dalam pengelolaan anggaran daerah.

Hal itu disampaikan dalam rapat Paripurna tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2018 di Gedung DPRD Natuna, Selasa (16/7).

Pernyataan tegas itu diutarakan langsung dalam pidato Ketua Fraksi PAN, Yohanis. Ia menilai pemerintah selama ini berjalan sendiri (one man show).

“Sering sekali pemerintah mengambil kebijakan secara diam-diam tanpa koordinasi dengan DPRD. Hal ini tidak baik bagi demokrasi pembangunan daerah,” tegas Yohanis.

Hal senada juga disampaikan Ketua Fraksi Demokrat, Dwitra Gunawan. Ia lebih menjurus pada penghasilan PAD Natuna yang hingga saat ini belum memberikan kontribusi pada APBD Natuna.

“Potensi alam kita berlimpah, pengelolaannya mulai jalan. Namun kontribusinya belum bisa diandalkan dalam mendongkrak PAD. Tentunya perku kerja keras dari pemerintah khususnya dinas terkait,” katanya.

Demikian juga diengan Fraksi Gernas (Gerinda Nasdem) dalam hal ini disampaikan langsung oleh Marzuki. Ia terfokus pada pemanfaatan anggaran oleh Pemkab Natuna agar lebih proporsional.

“Pembangunan jangan numpuk di ibu kota Kabupaten saja. Tolong perhatikan wilayah kecamatan. Kedepan kegiatan overlay jalan bisa dikurangi untuk mengkafer keperluan jalan di daerah kecamatan,” pungkasnya.

Hadir dalam rapat tersebut, Bupati Natuna Hamid Rizal, wakil ketua II Daeng Amhar selaku pimpinan rapat. Sekda Natuna Wan Siwandi dan para OPD serta tamu undangan lainnya.(fat)

(Visited 29 times, 1 visits today)