by

Warga Bingung Proyek Reklamasi #Terkait OTT Gubernur Kepri

Batam (HK)- Warga Kampung Tua Piayu Laut, Kecamatan Sei Beduk, Batam, Kepulauan Riau mengaku bingung dan tidak tahu atas proyek reklamasi seluas 10,2 hektar, yang belakangan menghantarkan Gubernur Kepri Nurdin Basirun ke penjara.

Bahkan warga Piayu Laut menantang pihak terkait untuk membuktikan atau menunjukan di mana lokasi yang disebut-sebut telah dilakukan reklamasi di kawasan itu.

Ketua RT 001 RW 010 Kampung Tua Piayu Laut, Abdul Rahman mengaku reklamasi lahan seluas 10,2 hektar yang disebut-sebut pihak terkait, tidaklah benar.

Bahkan dirinya bisa memastikan reklamasi seperti yang digadang-gadangkan itu sama sekali tidak ada.

Kalaupun ada, lanjut Abdul Rahman hanya penimbunan untuk pembuatan lokasi pasir yang luasnya hanya 80 X 50 m2.

“Inilah lokasinya yang disebut-sebut penimbunan dengan luas 10,2 hektar. Dan inilah lahannya yang ditimbun, tidak ada lagi selain ini,” kata Abdul Rahman ditemui di lokasi penimbunan, Selasa (16/7).

Pria yang akrab disapa David ini menjelaskan, ditimbunnya lokasi ini nantinya akan dijadikan lokasi parkir, sementara lokasi bibir pantainya akan dibangun kelong.

Sebab selain ada lokasi pembudidayaan lobster, juga akan ada restoran yang dibangun tanpa merusak bakau dan terumbu karang seperti isu yang berkembang.

“Jadi kalau ada yang menyebutkan ada kerusakan terumbu karang maupun bakau, jelas itu tidak benar. Karena kami masyarakat Piayu Laut kesehariannya sebagai nelayan, bagaimana pula kami mau menghancurkan tempat periuk nasi kami sendiri,” jelas David.

“Kalau memang ada reklamasi, kami orang pertama yang menentang dan melakukan demo,” katanya menambahkan.

David juga mengakui awalnya memang ada seseorang atas nama Kock Meng yang mendatangi dirinya dan memberitahukan kalau yang bersangkutan memiliki izin atau dokumen untuk pemanfaatan lahan ini.

Dimana ada 2 dokumen yang ditunjukan Kock Meng, dokumen pertama izin prinsip pemanfaatan Ruang Laut, dengab diregister Nomor : 120/0797/DKP/SET.

Izin itu sendiri langsung diteken oleh Gubernur Kepri, Dr. H. Nurdin Basirun, S.Sos, M.Si, Selasa, 7 Mei 2019.

Dokumen Kock Meng

Dokumen kedua adalah denah lokasi lampiran izin reklamasi, dengan judul Peta Izin Prinsip Pemanfaatan Ruang Laut atas nama Kock Meng dengan tujuan untuk Pengembangan Pariwisata dengan Membangun Rumah Kelong di Perairan Pesisir dan Laut Tanjung Piayu Kota Batam.

Bahkan dokumen kedua ini diteken langsung oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kepri, Edi Sofyan yang kini juga ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK.

“Di dokumen itu luas peruntukan lahan yang akan ditimbun 6,2 hektar atau sekitar 6000 m2, namun dimana titik dan lokasinya, sampai saat ini tidak jelas keberadaannya dan yang kami tahu hanya lokasi yang saat ini kita berdiri,” terang David.

“Kami hanya tahu lahan di bibir laut itu untuk warung ikan bakar terapung, layaknya beberapa restoran sea food yang ada di kampung tua Piayu Laut ini,” katanya menambahkan.

Abdul Rahman juga mengatakan yang mengaku Abu Bakar bukanlah pengusaha, melainkan seorang nelayan yang tinggal di Pulau Panjang Jembatan V Barelang, Batam.

Pria yang akrab disapa David ini menilai bisa saja saat dilakukannya penangkapan Abu Bakar, pas berada didekat pak Gubernur.

Atau bisa saja, Abu Bakar ini hanya orang suruhan saja.

“Tapi itu yang sepengetahuan saya, tidak tahu juga kalau di luar sepengetahuan saya,” kata David ditemui di Piayu Laut, Selasa (16/7).

Kaitan Kock Meng dan Abu Bakar

Ditanyai apakah antara Abu Bakar dan Kock Meng ada kaitannya dan mereka saling kenal dari kasus ini, David mengaku tidak tahu persis.

Sebab sampai saat dirinya baru satu kali bertemu dengan Kock Meng, sedangkan Abu Bakar kerap ketemu apabila dirinya turun melaut.

Lebih jauh David mengaku, jika dilihat dari dokumen yang diperlihatkan kepada dirinya, diketahui Kock Meng tinggal di Kompleks Nagoya City Center Blok H No 6, RT 002 RW 003 Kelurahan Lubak Baja Kota, Kecamatan Lubuk Baja, Batam.

Di dokumen itu juga mengungkap identitas Kock Meng, usianya 57 tahun.
“Itu seperti yang tertuang dari fotokopian dokumen yang saya pegang,” jelasnya.

Sekilas Piayu Laut
Untuk kampung tua Piayu Laut sendiri, selain terdapat budi daya udang, sekitar bibir pantai kawasan ini juga sudah terbangun beberapa restoran sea food dan kelong.

Ada juga kawasan pemukiman, namun hanya terdapat sekitar 30-an rumah, dimana rata-rata rumah tersebut berbentuk rumah panggung.

“Alhamdulillah sekarang bus milik pemerintah sudah masuk, yakni trans Batam. Dulunya tidak ada,” ujarnya.

Miliaran Duit Berserakan

KPK telah menggeledah rumah dinas Gubernur Kepulauan Riau nonaktif Nurdin Basirun dan menyita duit bernilai miliaran. Duit itu, kata KPK, ditemukan di dalam sejumlah tas dengan kondisi berserakan.

“Tas ini ada tas plastik, tas ransel dan ada tas dalam bentuk yang lain yang isinya semua adalah uang dalam bentuk rupiah ataupun mata uang asing. Itu tidak kami temukan di satu tempat di kamar rumah dinas Gubernur, tapi kami temukan di beberapa tempat di kamar yang tidak disusun sedemikian rupa jadi agak berserakan uang di sana dalam beberapa tas tersebut. Itu yang kami kumpulkan dan kami sita,” kata Kabiro Humas KPK Febri Diansyah di gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Selasa (16/7).

Febri menyebut uang itu terkait dugaan gratifikasi yang diterima Nurdin. Namun, dia tak menjelaskan secara detail sejak kapan Nurdin menerima uang-uang tersebut.
“Diduga merupakan gratifikasi yang berkaitan dengan jabatan,” ujarnya.

Dia kemudian menjelaskan soal status perusahaan yang bakal digunakan oleh salah satu tersangka di kasus ini, Abu Bakar. Perusahaan itu, kata Febri, belum terdaftar di Ditjen AHU (Administasi Hukum Umum) dan sengaja disiapkan untuk keperluan proyek reklamasi yang kemudian berujung dugaan suap.

“Perusahaannya belum terdaftar di Ditjen AHU. Jadi sejak awal ini disiapkan untuk mengambil atau memplot lokasi tertentu yang diduga dalam proses itu ada suap,” tuturnya.

KPK sebelumnya menetapkan empat orang tersangka dalam kasus dugaan suap perizinan reklamasi di Kepri. Mereka ialah:

Diduga sebagai penerima
1. Nurdin Basirun sebagai Gubernur Kepri;
2. Edy Sofyan sebagai Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Pemprov Kepri;
3. Budi Hartono sebagai Kepala Bidang Perikanan Tangkap DKP Pemprov Kepri; dan

Diduga sebagai pemberi
4. Abu Bakar sebagai swasta.

Nurdin diduga menerima suap dari Abu Bakar. Jumlah suap yang diduga diterima Nurdin yaitu sebesar SGD 5 ribu dan 45 juta pada 30 Mei 2019 dan sebesar SGD 6 ribu pada 10 Juli 2019. Bila dijumlahkan dalam pecahan rupiah maka totalnya sekitar Rp 159 juta.

Sedangkan untuk dugaan gratifikasi KPK menduganya dari temuan uang di rumah Nurdin. Uang dalam berbagai pecahan mata uang itu ditemukan KPK dalam tas yang totalnya lebih dari Rp 666 juta, dengan rinciannya adalah sebagai berikut:
– SGD 43.942 (Rp 456.300.319,3)
– USD 5.303 (Rp 74.557.528,5)
– Euro 5 (Rp 79.120,18)
– RM 407 (Rp 1.390.235,83)
– Riyal 500 (Rp 1.874.985,75)
– Rp 132.610.000.

Terbaru, KPK juga menyita duit dan dokumen dalam 13 tas dan kardus dari rumah dinas Nurdin. Uang Rp itu senilai Rp 3,5 miliar serta mata uang asing, yakni USD 33.200 dan SGD 134.711.

“Dari 13 tas ransel, kardus, plastik, dan paper bag ditemukan uang Rp 3,5 miliar, USD 33.200 (Rp 465.731.260), dan SGD 134.711 (Rp 1.388.540.368,05),” ujar Febri kepada wartawan, Jumat (12/7).(kcm/dtc)

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.

News Feed