Kemendagri Minta Daerah Terapkan Transaksi Non Tunai

WAKIL Walikota Batam, Amsakar Achmad didampingi Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Keuangan Kemendagri RI, Agus Fatoni sedang memukul Gong untuk pembukaan rapat koordinasi dan evaluasi implementasi transaksi non tunai. Kamis (18/7). Foto: Damri/Haluan Kepri

BATAM (HK) – Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI, Agus Fatoni mengatakan, seluruh pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kota se Indonesia agar pelaksanaan transaksi non tunai agar segara di implementasikan dalam setiap transaksi yang dilakukan, baik dipemerintah pusat, pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kota se Indonesia.

Karena itu adalah suatu kebutuhan dan tuntutan, dimana revolusi industri 4.0 sudah semuanya pakai IT, semuanya bisa dikendalikan dari iphone yang kita miliki dimana saja, maka itu harus disesuaikan dengan pemerintah daerah.

Kemendagri sebagai pembina otonomi daerah mempunyai tanggung jawab bersama-sama mendorong agar implementasi non tunai itu bisa jalankan diseluruh pemerintah daerah.

“Hal itu berdasarkan Undang-undang nomor 23 tahun 2014 yang mengatur pengelolaan keuangan daerah harus dilakukan secara tertib, taat kepada peraturan perundang-undangan, efesien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab,” ucap Agus dalam sambutannya pada acara pembukaan rapat Koordinasi dan evaluasi implementasi transaksi non tunai provinsi, kabupaten dan kota se-Indonesia di Hotel Best Western Premiere Panbil, Batam, Kamis (18/7).

Selanjutnya terkait hal itu juga berdasarkan instruksi Presiden RI yang sudah dikeluarkan tahun 2016 nomor 10 dan itulah yang menjadi landasan untuk melakukan implementasi transaksi non tunai itu.

Dengan transaksi non tunai itilu khususnya untuk pendapatan daerah akan sangat membantu dalam rangka peningkatan PAD secara singnifikan. Dimana seluruh pelayanan sudah bisa dimonitor dan terus diketahui perkembangannya setiap saat.

Dijelaskannya, Menteri Dalam Negeri sudah membuat surat edaran pada 17 april 2017 lalu, yakni memerintahkan pemerintah daerah dan meminta agar transaksi non tunai itu harus dilaksanakan paling lambat 1 januari 2018 lalu, namun hanya beberapa daerah yang baru melaksanakannya, maka untuk kedepannya agar itu dilaksanakan, yakni transaksi tunai dilingkungan pemerintah daerah se Indonesia.

“Beberapa daerah sudah melakukan transaksi non tunai ini dan salah satunya adalah Kota Batam. Untuk saat ini Batam adalah terdepan untuk transaksi non tunai,” ujarnya Agus.

Ditegaskannya, kepada seluruh Gubernur, Walikota dan Bupati harus berkoordinasi dengan lembaga keuangan Bank maupun non Bank yang ada didaerah masing-masing dan mau tidak mau itu harus dilaksanakan karena transaksi non tunai harus melibatkan lembaga keuangan baik itu Bank maupun non Bank.

Selain itu semua pemerintah daerah harus membuat kebijakan transaksi non tunai itu dan juga rencana aksi yang terukur agar bisa menjadi peganggan bersama agar semua implementasi itu jelas dalam pelaksanaanya dan evaluasi serta monitoring.

“Apabila ada terkendala terkait infrastruktur di masing-masing daerah maka bisa dilakukan secara bertahap namun tidak mengurangi semangat untuk terus mendorong agar transaksi non tunai betul-betul dilaksanakan,” jelasnya.

Sementara itu, ketua panitia pelaksana, Zaref Riadi mengatakan rapar evaluasi dan koordinasi itu bertujuan untuk saling berbagi pengalaman dalam pelaksanaan transaksi non tunai dan mengetahui kendala-kendala yang dihadapi serta alternatifnya dan solusi untuk masing-masing daerah.

Selain itu mendorong stakeholder terkait agar mensosialisasikan kepada masyarakat dalam transaksi yang dilakukan secara non tunai, seperti di kantor, pusat perbelanjaan, tempat hiburan, perhotelan, restoran, tempat parkiran dan lain-lainnya.

“Peserta rapat ini adalah seluruh kepala BPKAD, kepala bidang kebendaharaan, direksi Kabupaten Kota seluruh Indonesia dan Direksi Bank pembagunan daerah. Jumlahnya lebih kurang 1000 orang. Terimakasih kepada Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri beserta jajaran atas kesempatan yang diberikan kepada Pemko Batam sebagai tuan rumah dalam dalam rapat ini,” ucap Asisten Administrasi Umum Sadako Batam itu. (Cw64)

(Visited 48 times, 1 visits today)