13 Perusahaan di Batam Langgar Aturan Ketenagakerjaan *Divonis Bersalah di PN Batam

Sejumlah manajemen perusahaan di Batam sedang mengikuti sidan Tipiring di PN Batam, Jumat (19/7), atas pelanggaran UU Ketenagakerjaan. IST

BATAM (HK) – Sedikitnya 13 perusahaan di Batam diseret ke meja hijau oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Provinsi Kepri. Ke-13 perusahaan terbatas dan Subkon tersebut menjalani sidang Tindak Pidana Ringan (Tipiring) karena tidak melaporkan tenaga kerjanya ke Disnaker dan juga tidak mematuhi aturan keselamatan kerja.

Dalam sidang terbuka untuk umum di Pengadilan Negeri (PN) Batam, Jumat (19/7), yang dimpimpin oleh hakim tunggal Muhammad Chandra, sebanyak 13 perusahaan yang dimajukan ke depan persidangan dinyatakan bersalah, karena melanggaran Undang-undang ketenagakerjaan.

Ke-13 perusahaan yang dimaksud, masing-masing CV Fajar Mulia Utama, dengan tersangka Mohammad Masngud, PT Sumatera Perkasa Abadi dengan tersangka Agus Akbar Sutrisna, PT Centra Utama Sejati dengan tersangka Andika Supoyo.

Kemudian, PT Jaya Guna Sakti dengan tersangka Subur, PT Gelar Gatralaras dengan tersangka Sulistijono, PT Sahabat Daya Mandiri dengan tersangka Anang Setiawan dan PT Dwi Berkah Arga Kencana dengan tersangka Matius Devy Juniardo.

Selanjutnya, PT Indoflex Jaya Sakti dengan tersangka Puyudi, PT Prima Dinamika Abadi dengan tersangka Iksanudin. PT Caraka Mandiri Pratama dengan tersangka Indra Saputro, PT PP Presisi dengan tersangka Aris Setiawan dan PT Mitra Wiratindo Indonesia dengan tersangka Isnawan serta PT Persero dengan tersangka Enos Friendly Lase.

Para perusahaan ini disangkakan melakukan pelanggaran terhadap Pasal 6 ayat (1) juncto pasal 10 ayat (1) UU No.7 Tahun 1981 tentang wajib lapor ketenagakerjaan, dengan pidana denda Rp700 ribu subsider 3 hari kurungan.

Sementara itu, PT PP (Persero) disangkakan melakukan pelanggaran terhadap pasal 11 ayat (1) Undang -undang No.1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja dan pasal 43 ayat (2) PP 44 Tahun 2015, dengan pidana denda Rp1,2 juta.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Unit Pelayanan Tugas (UPT ) Dinas Tenaga Kerja Kepri, Sudianto mengatakan bahwa pihaknya sudah melakukan upaya pembinaan kepada perusahaan sebelum menempuh jalur hukum.

“Pembinaan sudah kita lakukan secara berkala, namun perusahaan tetap saja membandel,” ujarnya singkat. (ays)