Penyidikan Pertambangan Bauksit Lanjut

TANJUNGPINANG (HK)- Tim penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kepri terus menyidiki dugaan kasus tindak pidana korupsi pemberian izin usaha pertambangan (IPU) bauksit melalui dinas Sumber Daya Manusia (ESDM) Provinsi Kepri 2018-2019 di wilayah Kabupaten Bintan.

Asisten Tindak Pidana Khusus (Aspidsu) Kejati Kepri, Tety Syam SH MH mengatakan proses penyidikan dugaan kasus tersebut masih terus berlanjut melalui pengumpulan sejumlah data dan keterangan sejumlah saksi dari pihak terkait.

Kendati demikian, mantan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Pelalawan, Provonsi Riau ini masih enggan memberikan rincian. “Masih sebatas Pulbaket,”ucapnya saat dikonfirmasi Haluan Kepri terkait proses pengembangan penyidikan dugaan kasus yang diduga telah merugikan keuangan negara senilia ratusan miliar dari sektor perbacakan tersebut.

Tety juga meminta media ini untuk mengkonfirmasi kepada Kasipenkum Kejati Kepri Ali Rahim Hasibuan SH MH untuk mendapatkan keterangan lebih jelas, Sementara Ali Rahim sendiri ketika dihubungi melalui handponda beberapa kali, meskipun terdengar aktif, namun tidak mengangkatnya.

Informasi diperoleh sebelumnya, sedikitnya sebanyak 15 pegawai di lingkungan Dinas ESDM Pemprov Kepri telah diperiksa oleh penyidik Kejati Kepri. Hal ini sesuai surat pemanggilan dari Kejati Kepri Nomor B126/L10.5/Fd.1/07/2019 kepada Kepala Dinas ESDM Provinsi Kepri.

Diantara isi surat tersebut menyebutkan sehubungan dengan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi pemberian izin usaha pertambangan di Provinsi Kepri 2018 sampai dengan 2019.

Hal ini juga diperkuat surat perintah penyidikan dari Kepala Kejati Kepri Nomor Print-241/L.10/Fd.1/07/2019 tanggal 04 Juli 2019 tentang pemanggilan sejumlah saksi untuk dilakukan pemeriksaan oleh jaksa penyidik pada Kejati Kepri.

Meski demikian, Kasi Penkum Kejati Kepri ini juga belum bisa memberikan penjelasan.

Informasi lainnya, Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi (OP) untuk penjualan bauksid yang selama ini diterbitkan, ternyata tidak bisa dipergunakan untuk menjual barang galian yang bernilai miliaran rupiah tersebut

Diduga adanya terjadi permainan dibalik itu, sehingga timbulah kesepakatan atau konspirasi untuk memberlakukan izin bodong alias fiktif di luar jalur aturan UU yang berlaku dengan modus menjual bauksit-bauksit tersebut ke PT GBA, meski hal itu dilarang sesuai aturan.

Rekayasa dan dugaan pemalsuan dokumen negara yang dibuat berupa izin tersebut, akhirnya menghalalkan segala cara untuk melakukan pengambilan dan penjualan bauksit di Pulau Bintan bernilai sekitar Rp266 miliar (USD 19 X 1.000.000 ton).

Akibatnya terjadilah kerusakan hutan dan mengeruk kekayaan hasil bumi secara besar-besar yang tidak mendasar pada izin pertambangan yang sah alias bodong.

Hal ini diperparah lagi, tidak dikembalikan fungsi hutan seperti semula dengan reklamasi ulang seperti ketentuan aturan, termasuk menghilangkan uang negara melalui pajak bernilai ratusan miliar rupiah, sehingga bisa diartikan telah terjadi tindakan pidana berlapis, memperkaya diri sendiri atau suatu koorporasi. (nel)

(Visited 393 times, 1 visits today)