Kapling Taman Baloi Butuh Listrik dan Air Bersih

BATAM (HK)- Ratusan Kepala Keluarga (KK) di Kapling Taman Baloi, Kelurahan Kabil, Kecamatan Nongsa, Batam, mengeluhkan ketidaktersediaan sarana air bersih, listrik dan fasilitas umum (Fasum) di lokasi yang telah mereka tempati sejak delapan bulan terakhir.

“Sedikitnya ada 300 KK yang tinggal di Kapling ini yang merupakan bekas warga kawasan Taman Baloi, Batam Centre. Saat ini kami sangat membutuhkan air bersih, listrik dan sarana umum lainnya,” ujar Kuswandi, warga Kapling Taman Baloi, Minggu (21/7), di hadapan segenap Sivitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Batam (UNIBA), yang menggelar Kuliah Kerja Nyata (KKN) di lokasi tersebut.

Menurut pria yang juga merupakan Ketua RT di kawasan Taman Baloi ini, sejauh ini kebutuhan air diperoleh warga dengan membeli pada mobil tangki yang masuk ke perumahan. Sementara untuk listrik, sebagian warga ada yang mengambil jaringan dari kapling sebelah dan sebagian lainnya menggunakan penerangan seadanya.

“Sejauh ini kebutuhan air kami penuhi dengan membeli pada mobil Tangki. Untuk satu drum harganya 15 ribu rupiah, ini sangat memberatkan,” keluh Kuswandi.

Hal senada juga disampaikan Mulyono warga lainnya. Dikatakannya, untuk air bersih saat ini sudah ada komunikasi dengan ATB dan saat ini sudah dipasang saluran air dan penyaluran air ke rumah warga tinggal menunggu komitmen pelunasan biaya penyambungan per KK, sebesar Rp4.000.000.

Sementara untuk sarana listrik dan fasilitas umum lainnya seperti drainase, jalan pemukiman, lapangan terbuka, diakuinya belum ada solusi dari pihak terkait.

Menyikapi keluhan warga, Dekan Fakultas Hukum UNIBA, Dr Idham SH, MKn, mengatakan pihaknya segera menyampaikan permasalahan tersebut kepada pihak terkait.

“Apa yang menjadi keluhan warga, akan kami sampaikan kepada pihak terkait. Terkait fasum kami akan surati walikota, terkait air ke ATB dan masalah listrik, kami akan surati PLN Batam. Permasalahan ini menjadi rekomendasi dan output dari KKN yang digelar hari ini,” tegas mantan anggota DPR RI dari Komisi IV ini.

Penyandang gelar Doktor ilmu hukum bidang pertanahan ini juga menyampaikan, dalam rangka terealisasinya sejumlah permasalahan warga, selain akan terus menindaklanjuti ke pihak terkait, pihaknya juga akan menggandeng lembaga Ombudsman Kepri.

Adapun kegiatan KKN Fakultas Hukum UNIBA, mengambil tema “Penerapan Layanan Publik Secara Konkrit di Tengah Masyarakat” diisi dengan kegiatan sosialisasi dengan menghadirkan pemateri Kepala Ombudsman Kepri, Lagat Siadari SE, MH dan Masna Firles dari Jasa Raharja (Persero) cabang Batam.

Dalam sosialisasi dan diskusi tersebut, warga banyak bertanya seputar mekanisme penyaluran assuransi kecelakaan, masalah legalitas pertanahan serta pungutan dalam penerimaan peserta didik baru serta sejumlah permasalahan pelayanan publik lainnya.

“Tidak ada yang namanya pungutan. Permendikbud No. 44 Tahun 2012 dan Permendikbud No. 75 Tahun 2016 tegas melarang satuan pendidikan melakukan pungutan pendidikan. Kalau ini terjadi laporkan ke Ombudsman,” ujar Lagat.

Kegiatan KKN yang diikuti sebanyak 50 siswa Fakultas Hukum UNIBA angkatan 2015 ini, sebelumnya dilepas oleh Rektor UNIBA, Dr Ir Chablullah MM, Ketua Prodi Hukum, Dr Fadlan SH, MH serta dihadiri segenap dosen Fakultas Hukum UNIBA, di antaranya, Juhrin Pasaribu SH MH, Harry Kurniawan SH MH, Siti Nurkhotijah SH MH, Dr Dian Arianto SH Mkn, Lia Fajriani SH MH, Christiani SH MH, Wan Dharmawan SH MH. (san)

(Visited 7 times, 1 visits today)