LPTK Belum Mampu Cetak Guru Profesional *Dibutuhkan untuk Era Revolusi Industri 4.0

Guru di salah satu SD sedang mengajarkan materi PPKn yang menanamkan wawasan kebangsaan. Pengamat pendidikan menilai bahwa sejauh ini pihak LPMP belum mampu mencetak guru profesional yang dibutuhkan di Era Revolusi Industri 4.0. IST

BANDUNG (HK) – Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) belum siap menghasilkan guru profesional yang memenuhi kebutuhan revolusi industri 4.0. Revitalisasi LPTK harus bisa memberi jalan keluar atas kebutuhan itu. Pakar pendidikan Syawal Gultom mengatakan, dari 800 LPTK yang ada di Indonesia saat ini, secara umun belum siap menghasilkan guru profesional sesuai kebutuhan revolusi industri. Hanya satu dua LPTK saja yang sudah siap.

“Kalau guru masih tidak paham soal manajemen informasi, sistem informasi, di era revolusi industri itu berarti bukan guru profesional,” katanya saat menjadi pembicara di Seminar Internasional Professional Teacher Development in Digital Era for Making Indonesia 4.0 yang diselenggarakan di Trans Luxury Hotel, kemarin lalu.

Ia mengatakan, guru yang tidak pernah diajar dengan pembelajaran campuran (blended learning) dan pembelajaran aktif (active learning) akan sulit menerapkan metode itu. Blended learning merupaakan pembelajaran yang menggabungkan antara pertemuan tatap muka dengan pembelajaran online. Metode ini menggabungkan berbagai cara penyampaian, gaya pembelajaran, dan menggunakan berbagai media dalam interaksi dengan peserta didiknya.

Guru Besar Universitas Medan itu mengatakan, revitalisasi LPTK menjadi jawaban untuk mengatasi ketidaksiapan itu. Namun, revitalisasi yang sudah dimulai empat tahun lalu belum menukik ke persoalan. Kondisi LPTK saat ini sangat bervariasi dari segi akreditasi, kelembagaan, bahkan jumlah pengajar.

Dari segi mahasiswa yang diterima pun bervariasi. “Siapa yang menjadi guru? Harus yang berbakat dan berminat. Tapi apakah mahasiswa dites bakatnya? Tidak. Di Malaysia, hanya yang peringkat lima besar yang bisa daftar jadi guru,” tuturnya.

Dengan berbagai kondisi itu, kata Syawal, mustahil melakukan intervensi di tingkatan S1. “Maka seleksi PPG (Pendidikan Profesi Guru) yang harus dikendalikan,” katanya.

Tahapan ujian juga harus diubah. Hanya yang lulus uji pengetahuan yang boleh melaksanakan PPL (Program Pengalaman Lapangan). Hal itu penting, agar mereka tidak menerapkan yang keliru di PPL. “Mungkin kelulusannya akan rendah. Tidak apa-apa,” ujarnya. Ia menambahkan, sejak dini calon guru harus dikenalkan dengan teknologi dan proses online. Semua proses dilakukan secara online.

(Visited 24 times, 1 visits today)