PPDB Zonasi Timbulkan Diskriminasi *Belum Memberi Akses Pendidikan Merata

KEGITAN MPLS - Kegiatan MPLS dilakukan pihak sekolah lebih menekankan pada pembentukan karakter siswa sesuai yang diamanatkan dalam Permendkbud. Sekolah sangat menghindari adanya tindakan kekerasan fisik, maupun perpeloncoaan dan tugas-tugas yang memberatkan siswa baru. DOK

BATAM (HK)- Penerapan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) sistem zonasi dirasakan sejumlah orang tua menimbulkan diskriminasi pendidikan, belum memberikan akses pendidikan yang merata. “Dari mana memberikan akses pendidikan merata itu, apa tidak lihat banyak siswa yang tak terakomodir, meski sama-sama masih dalam zonasi,” ujar Rohmat orang tua calon siswa yang anaknya hingga kini belum mendapat kepastian bersekolah di SMA negeri, Minggu (21/7).

Dinilainya, PPDB zonasi merupakan penjaringan siswa yang tidak memiliki dasar yang jelas hanya berdasarkan tempat tinggal calon siswa. Berbeda dengan PPDB sebelumnya, tolak ukur calon siswa diterima itu mengakomodir nilai siswa, kendati ada diterapkan kuota bina lingkungan. “Dari mana tolak ukurnya menilai siswa itu diterima di sekolah tersebut, ini kan hanya patokan tempat tinggal saja,” jelasnya.

Ia juga menduga, bahwa calon siswa diterima pada PPDB zonasi itu tidak murni benar-benar siswa yang bertempat tinggal dekat dengan lingkungan sekolah, karena tidak sedikit calon siswa saat mendaftar hanya berdasarkan surat domisili keterangan dari kelurahan saja. Itupun dibuat saat hendak anaknya mendaftar sekolah. “Kalau mau jujur coba benar-benar cek satu persatu domisili calon siswa yang diterima itu, saya yakin banyak yang memanipulasi data. Karena sejauh ini, Panitia PPDB sendiri tidak selektif menulusuri domisili calon siswa tersebut,” katanya.

Ia menyarankan alangkah baiknya PPDB untuk Batam mengunakan pola lama saja, karena sampai kapanpun kejadian siswa tidak diterima itu akan terulang kembali selama jumlah sekolah negeri di Batam belum merata secara keseluruhan. “Kalau sudah merata sekolah negeri tidak masalah diterapkan PPDB zonasi, ini kan satu kecamatan hanya satu atau dua SMA saja, sedangkan jumlah calon siswa cukup membludak yang lulus SMP itu,” ucapnya.

Sementara pihak sekolah sendiri mengaku tidak setuju bila PPDB zonasi ini diterapkan bila mana jumlah SMA tidak sebanding dengan SMP. ‘Di Kecamatan Batam Kota untuk SMA negeri itu ada SMPN 6, SMPN 10, SMPN 31, SMPN 12, SMPN 43. SMPN 28, SMPN 52, SMPN 42, sedangkan SMA hanya dua SMAN 3 dan SMAN 20, dan SMAN 26 yang tahun ini baru dibuka. Bila mana lulusan SMP negeri diakomodir semuanya tentu tidak akan tertampung karena jumlahnya SMP negeri berbanding dengan jumlah SMA negeri,” jelas Umar Panitia PPDB di SMA negeri.

Sama halnya dengan pihak sekolah swasta yang menyayangkan Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi Kepri yang bersedia mengakomodir semua siswa lulusan SMP masuk ke SMA negeri. Bila polanya seperti ini, sekolah SMA dan SMK swasta akan sepi dari siswa baru.

“Pemerintah hanya memikirkan sekolah negeri saja, bagaimana dengan sekolah swasta. Jangan beralasan sekolah swasta karena mahal, dan lain sebagainya. Harusnya melihat kelangsungan akan sekolah swasta ini, karena tidak semua sekolah swasta itu mahal biayanya masih banyak yang bisa terjangkau oleh masyarakat,” kata Suhendar salah seorang guru sekolah swasta. Seraya ia menyarankan, dalam pelaksanaan PDDB perlu perencanaan yang matang. (men)

(Visited 24 times, 1 visits today)