Bahas Pengalihan Aset, KPK Kunjungi BP Batam

Batam(HK) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI yang diwakili Korwil II Koordinasi Supervisi Pencegahan Korupsi (Korsupgah) mengunjungi Kantor Badan Pengusahaan (BP) Batam, Senin (22/7) siang.

Kunjungan tersebut dimaksudkan untuk melakukan validasi data aset serta pemantauan terkait sistem dan tranparansi di lingkungan BP Batam.

Sebelumnya beberapa aset BP Batam sudah diminta untuk dikelola oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepri dan Pemerintah Kota (Pemko) Batam.

Korwil II Korsupgah KPK RI, Abdul Haris menjelaskan bahwa validasi data yang dilakukan oleh timnya untuk memastikan data aset yang telah diajukan.

“Tujuan kedatangan kita hanya untuk meminta penjelasan mengenai aset yang telah diminta untuk dihibahkan, jadi hal ini akan kami bantu fasilitasi, jangan sampai nanti timbul permasalahan baru,” jelasnya.

” Karena masalah hibah aset ini sudah diminta sejak lama, namun hingga kini kita ketahui masih ada beberapa permasalahan sehingga prosesnya masih belum selesai,” ungkapnya.

Abdul Haris berharap agar BP Batam dapat kembali ke fungsi utamanya.

Untuk itu, ia juga akan mengundang Pemko Batam dan Pemprov Kepri untuk memberikan data hibah aset yang masih dalam proses, Rabu (24/7) ini.

“Seperti diketahui, untuk kendala hibah aset ini juga wajib melalui persetujuan dari Kementerian terkait, dimana pengajuan hibah terlebih dahulu harus diajukan ke Kementerian Keuangan,” ucap Abdul Haris.

Karena itu, pihaknya akan membantu mempercepat prosesnya, apabila diperlukan pihaknya akan meminta keterangan dari Kementerian terkait. “Sebab selain tiga hal tadi, fungsi utama kami yang lain adalah menjadi trigger dan mendorong percepatan proses pengajuan pengaliham aset,” katanya.

Lebih jauh, ia menjelaskan bahwa tata kelola Pemerintahan yang baik merupakan tugas yang harus diutamakan untuk dilaksanakan baik di BP Batam, Pemko Batam, Pemprov Kepri, dan juga di seluruh Pemerintahan Kabupaten dan kota di Kepri.

“Dengan tehnologi yang sudah ada saat ini, permasalahan transparansi di tata kelola Pemerintahan dianggap menjadi isu penting yang harus diterapkan oleh sistem Pemerintahan Daerah,” ucap Abdul Haris.

“Masyarakat juga sebenarnya juga sudah capek dengan adanya penangkapan Kepala Daerah, dan sejumlah pejabat. Kami di sini juga sudah ada penangkapan. Penyebabnya karena tidak adanya transparansi pengelolaan Pemerintahan,” katanya.

Abdul Haris berharap tindakan KPK tersebut mendapat dukungan dari masyarakat. Sekecil apa pun, pihaknya tidak pernah memberi peluang. Seperti proses rekrutmen, atau masuk ke sekolah favorit.

Direktur Promosi dan Humas BP Batam, Dendi Gustinandar mengatakan pihaknya telah memaparkan beberapa hal terkait beberapa asset di BP Batam.

“Kami telah menerima beberapa surat dari Pemko Batam dan Pemprov Kepri. Kita berharap ini bisa menjadi bahan untuk fasilitasi beberapa hal yang kurang mulus jalannya. Jadi kita masih menunggu kemajuan dari proses ini, sementara KPK masih mengumpulkan info terlebih dahulu,” ungkapnya.

Ia menambahkan, aset yang dibahas ini ada yang sudah diserah terimakan, ada juga yang dalam proses. Dimana saat ini ada enam surat yang telah selesai yakni, Masjid Raya Batam Center, Kantor Pemko Batam, Pasar Induk Jodoh, Masjid Baiturahman, Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Telaga Punggur.

“Sementara itu, untuk aset yang saat ini dalam proses yakni, lapangan Sepak Bola Sei Harapan dan seluruh Tempat Pemakaman Umum (TPU) di Kota Batam. Ini yang diminta untuk dihibahkan. Jadi hal ini bukan tergantung kita, karena kami harus menyurati Menteri Keuangan,” pungkasnya. (cw63)