6 Saksi Dicecar oleh 10 Anggota KPK

(noviwandra/haluankepri.com)

(noviwandra/haluankepri.com)

  • Semua Diperiksa Secara Paralel Sekaligus

BATAM (HK) – Hingga kini, anggota Komisi pemberantasan korupsi(KPK) masih melakukan pemeriksaan terhadap enam orang saksi, terkait kasus suap, maupun gratifikasi yang menyeret Gubernur Kepri non aktif, HM Nurdin Basirun di Lantai 3 Polresta Barelang, Rabu (24/07). Pemeriksaan dilakukan sejak pukul 09.30 WIB.

Pemeriksaan tersebut terhadap 6 orang saksi yang terdiri dari tiga orang pejabat Pemerintah Provinsi Kepri dan tiga orang pengusaha Kota Batam, secara intensif dan paralel, di ruangan Rupatama Mapolresta Barelang.

Berdasarkan pantuan HK pejabat yang tengah di periksa tersebut, diantaranya Kabiro Hukum Pemprov Kepri, Heri Mokhrizal, Kepala Dinas Perhubungan Kepri, Jamhur Ismail, Abu Bakar, Kadis Pekerjaan Umum Kepri beserta 3 orang dari pihak pengusaha di Batam.

“Pemeriksaan saksi dilakukan oleh 10 orang anggota KPK. Satu diantaranya ialah seorang wanita bersama 9 orang pria lainnya dengan intensif dan paralel,” sebut salah seorang tim yang melakukan penjagaan.

Menjelang Shalat Ashar, tiga pejabat Pemprov Kepri turun untuk shalat, namun tetap tak mau menjawab pertanyaan awak media, meskipun sudah ditunggu sejak pagi.

Usai shalat, ketiganya kembali naik dan masuk keruangan pemeriksaan tersebut, yang dijaga ketat oleh pihak kepolisian.

“Pemanggilan para pejabat Pemprov Kepri dan para pihak pengusaha tersebut, diduga terkait masalah kasus suap maupun gratifikasi dalam perizinan reklamasi dan labuh jangkar,” sebut seorang Akademisi yang turut menghadiri dari pemeriksaan Tim KPK tersebut.

Sampai dengan berita ini unggah adabeberapa pejabat Pemprov Kepri dan juga pihak pengusaha masih menjalani penyidikan oleh KPK di lantai 3 Mapolresta Barelang.

Sementara informasi pihak Kepala Biro Humas Pemprov Kepri yang dihubungi melalui telepon seluler mengatakan terdapat 14 orang pejabat yang menerima surat pemanggilan oleh KPK.

“Pemeriksaan itu dilakukan secara bertahap. Yaitu, mulai hari Rabu, Kamis hingga Jumat,” kata Zul.

Namun, ia mengaku tidak tahu siapa saja yang dipanggil KPK tersebut, karena menyangkut di banyak pihak dan instansi pemerintah daerah.

“Kemungkinan terhadap semua pejabat terkait dalam penerbitan perizinan mulai Kadis, Kabid hingga ajudan, yang dekat dengan si pejabat,” ungkapnya. (vnr)

(Visited 205 times, 1 visits today)