by

KPK Geledah Rumah Mewah Ajudan Nurdin *Dilanjutkan ke Ruko Kock Meng

BATAM -Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah satu unit rumah berwarna kuning di Perumahan Elite Anggrek Mas 2, di Kelurahan Teluk Tering, Selasa (23/07) pagi. Saat itu, di depan rumah parkir Mobil Camry Plat Merah dengan nomor polisi BP 5 serta satu unit motor yang tertutup selimut motor.

Ternyata rumah bertingkat 3 yang tak jauh dari Gerbang Perumahan Anggrek Mas 2 tersebut,
tercatat sebagai milik Juniarto yang selama ini menjadi ajudan (driver) pribadi Gubernur Kepri, Nurdin Basirun.

Informasi didapatkan, selama Nurdin Basirun aktif menjabat sebagai Gubernur Kepri, Juniarto selalu mendampinginya dari berbagai kegiatan di Batam. Namun tak menduga kalau Juniato tersebut, hanya seorang PNS sebagai ajudan dan supir gubernur kepri.

Ketua RT 03 / RW 19, Agus Wibowo, mengaku si Juniarto tersebut telah 2 tahun lebih tinggal di Perumahan Anggrek Mas 2. Sehingganya ia juga banyak di kenal oleh warga setempat.

“Juniarto seorang PNS, yang saya tahu dia dari Karimun, selain ramah Juniarto dikenal mudah bergaul, maupun bersosialisasi dengan warga sekitar kompleks,” sebut Agus Wibowo, Selasa (23/07) pagi.

Pantauan di TKP, tim KPK dengan pengawalan anggota aparat kepolisian, sekira jam 10.00 WIB pagi tampak mendatangi rumah kediaman Juniarto tersebut, yang berjumlah 5 orang, dengan tim kepolisian.

Terlihat empat unit mobil MPV terparkir tepat di depan rumah Juniarto yang terletak di Blok C Nomor 7, di Hook. Namun ada tak diketahui oleh warga setempat, sehingga terlihat biasa biasa saja.

Ujar Agus hampir 2 jam tim KPK menggeledah kediaman Juniarto tersebut, dengan kawalan petugas kepolisian beseragam dan bersenjata lengkap.

“Sepertinya, tidak ada barang yang disita dari rumah kediaman Juniarto. Koper yang dibawa tim KPK dari rumah Juniarto ialah merupakan peralatan yang mereka digunakan, melakukan forensik,” ungkapnya.

Usai melihat tim KPK tersebut meninggalkan kediamanya, Juniarto yang mengenakan baju berwarna biru muda, langsung saja masuk ke dalam rumahnya, serta mengunci pintu rapat rapat. Meskipun sempat melirik ke wartawan.

Selain melakukan pemeriksaan rumah ajudan Gubernur Kepri (non aktif), HM Nurdin Basirun, Tim KPK itu lansung bergerak menuju Nagoya untuk memeriksa sebuah Rumah Toko (Ruko) milik Kock Meng, pengusaha asal Batam yang diduga sebagai pemilik proyek area reklamasi sesuai izin prinsip pemanfaatan ruang laut di Tanjung Piayu, Kecamatan Seibeduk

“Alamat Kock Meng sendiri, tertulis lengkap di Ruko Komplek Nagoya City Centre, Blok H No. 6 RT 002 / RW 003, Kelurahan Lubukbaja Kota, Kecamatan Lubuk Baja. Dan pemeriksaan Tim KPK tersebut dilakukan sejak pukul 10.00 WIB yang dikawal oleh kepolisian,” ungkap Rahmat,yang diakui oleh Solihin, seorang karyawan di toko ‘Power Teknik’ milik Kock Meng itu.

Tim penyidik KPK juga menggeledah rumah Nurdin di Kabupaten Karimun.
“KPK melakukan penggeledahan di 5 lokasi di 3 kota atau kabupaten di Provinsi Kepulauan Riau,” kata Kabiro Humas KPK Febri Diansyah kepada wartawan, Selasa (23/7).

Selain rumah Nurdin, ada 4 lokasi lain yang digeledah KPK yaitu rumah seorang pihak swasta bernama Kock Meng di Kota Batam, rumah pejabat protokol Gubernur Kepri yang juga berada di Kota Batam, kantor Dinas Perhubungan Pemprov Kepri serta rumah pribadi Kepala Bidang Perikanan Tangkap Pemprov Kepri Budi Hartono. Lokasi kantor Dinas Perhubungan Pemprov Kepri dan rumah pribadi Budi tersebut berada di Kota Tanjungpinang.

“Dari sejumlah lokasi tersebut KPK mengamankan dokumen-dokumen terkait perizinan,” sebut Febri.

Sampai saat ini pukul 13.59 WIB, Febri menyebut penggeledahan masih berlangsung. Dia juga menyampaikan agar siapa pun tidak menghalangi upaya hukum yang sedang dilakukan tim KPK.

“Kami harap pihak-pihak di lokasi dapat bersikap koperatif agar proses hukum ini berjalan dengan baik. Perkembangan kondisi di lokasi akan kami sampaikan lagi,” sebut Febri.

Sementara itu dilansir dari Antara, lokasi rumah pejabat protokol Gubernur Kepri itu digeledah sejak pagi tadi (kemarin) sekitar pukul 10.30 WIB. Informasi itu disampaikan ketua pengamanan kompleks perumahan setempat bernama Zoro Nasution.

“Tim KPK datang sekitar pukul 10.30 WIB dan selesai pukul 12.00 WIB,” kata Zoro sebagaimana dilansir Antara.

Zoro menyampaikan pemilik rumah berinisial J alias Yon. Di sisi lain Ketua RT setempat, Agus Wibowo, menyampaikan Yon berada di lokasi pada saat peristiwa penggeledahan itu.

“Tidak ada barang yang diamankan KPK,” kata Agus.

Total Rp 6,1 Miliar

KPK menyita duit sekitar Rp 6,1 miliar terkait kasus dugaan gratifikasi Gubernur Kepulauan Riau (Kepri) nonaktif Nurdin Basirun. Duit tersebut disita dalam berbagai jenis mata uang.

“Ada dua alat bukti dalam bentuk uang yang pertama yang kami temukan pada saat OTT tersebut lebih dari sekitar Rp 2 miliar seingat saya dalam bentuk valuta asing dan juga rupiah dan juga uang yang kami temukan pada saat penggeledahan di rumah dinas Gubernur,” kata Kabiro Humas KPK Febri Diansyah di gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Selasa (23/7).

Febri juga menjelaskan alasan KPK menggeledah sejumlah kantor dinas di Kepri hari ini, seperti Dinas Perhubungan, Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas ESDM. Dia menyebut penggeledahan dilakukan di dinas tersebut karena ada proses perizinan pada dinas tersebut yang diduga terkait kasus ini.

“Semua proses bisnis yang terkait proses perizinan itu akan menjadi dokumen penting yang akan kami telusuri lebih lanjut,” ucapnya.

Adapun jumlah uang diduga gratifikasi yang telah disita KPK ialah Rp 3.737.240.000, SGD 180.935, USD 38.553, RM 527, SAR 500, HKD 30, EUR 5. Jika ditotal dalam rupiah, maka duit tersebut berjumlah sekitar Rp 6,1 miliar.

Nurdin dijerat KPK sebagai tersangka dugaan suap dan gratifikasi setelah terjaring operasi tangkap tangan (OTT). Selain Nurdin, KPK juga menetapkan Edy Sofyan selaku Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Pemprov Kepri; Budi Hartono selaku Kepala Bidang Perikanan Tangkap DKP Pemprov Kepri; dan Abu Bakar selaku swasta.

Nurdin diduga menerima suap dari Abu Bakar terkait perizinan reklamasi. Abu Bakar diduga memberi suap senilai total Rp 159 juta agar diberikan izin prinsip untuk lokasi reklamasi di Kepri.

Geledah 9 Lokasi

KPK menggeledah sembilan lokasi di Kepulauan Riau. Lokasi yang digeledah dari rumah Gubernur Kepri nonaktif Nurdin Basirun hingga rumah pejabat protokol Gubernur.

“KPK melakukan penggeledahan di sembilan lokasi di tiga kota/kabupaten di Provinsi Kepulauan Riau,” kata Kabiro Humas KPK Febri Diansyah kepada wartawan, Selasa (23/7).

KPK menyita dokumen-dokumen perizinan yang diduga terkait dengan kasus dugaan suap Nurdin. Penggeledahan, menurut Febri, masih berlangsung. Selain itu, KPK memanggil delapan saksi terkait kasus ini besok.

“Dari sejumlah lokasi tersebut, KPK mengamankan dokumen-dokumen terkait perizinan. Penggeledahan masih berlangsung, kami harap pihak-pihak di lokasi bersikap kooperatif agar proses hukum ini berjalan dengan baik. Perkembangan kondisi di lokasi akan kami sampaikan lagi,” ujarnya.

Berikut lokasi yang digeledah KPK:

1. Kota Batam
– Rumah pihak swasta, Kock Meng
– Rumah pejabat protokol Gubernur Kepri
– Dua rumah pihak swasta di Batam yang diduga terkait dengan tersangka;

2. Kota Tanjungpinang
– Kantor Dinas Perhubungan Provinsi Kepri
– Rumah pribadi tersangka BUH (Budi Hartono), Kepala Bidang Perikanan Tangkap Kepri
– Kantor Dinas Lingkungan Hidup
– Kantor Dinas ESDM

3. Kabupaten Karimun
– Rumah Gubernur Kepri.

Kasus yang menjerat Nurdin ini berawal dari operasi tangkap tangan (OTT). KPK kemudian menetapkan empat orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap perizinan reklamasi di Kepri, yaitu:

Diduga sebagai penerima
1. Nurdin Basirun sebagai Gubernur Kepri;
2. Edy Sofyan sebagai Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Pemprov Kepri;
3. Budi Hartono sebagai Kepala Bidang Perikanan Tangkap DKP Pemprov Kepri; dan

Diduga sebagai pemberi
4. Abu Bakar sebagai swasta.

KPK menduga Nurdin menerima suap dari Abu Bakar sebesar SGD 5.000 dan 45 juta pada 30 Mei 2019 dan sebesar SGD 6.000 pada 10 Juli 2019. Bila dijumlahkan dalam pecahan rupiah, totalnya sekitar Rp 159 juta.

KPK juga menjerat Nurdin dengan pasal gratifikasi. Ada uang dalam berbagai pecahan mata uang yang ditemukan KPK dalam tas dengan total lebih dari Rp 666 juta, yang rincian sebagai berikut:
– SGD 43.942 (Rp 456.300.319,3)
– USD 5.303 (Rp 74.557.528,5)
– Euro 5 (Rp 79.120,18)
– RM 407 (Rp 1.390.235,83)
– Riyal 500 (Rp 1.874.985,75)
– Rp 132.610.000.

KPK sebelumnya menyita duit dan dokumen dalam 13 tas dan kardus dari rumah dinas Nurdin. Uang Rp itu senilai Rp 3,5 miliar serta mata uang asing, yakni USD 33.200 dan SGD 134.711.
(vnr/dtc)

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.

News Feed