by

Guru Swasta Sebut Kebijakan PPDB Mencederai

BATAM (HK) – Sejumlah Kepala Sekolah (Kepsek) sekolah swasta yang tergabung di Forum Komunikasi Kepala Sekolah Swasta (FKKS) Provinsi Kepri menyebut bahwa kebijakan Gubernur Provinsi Kepri dan Walikota Batam dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun ajaran 2019-2020 mencederai sekolah swasta.

Pasalnya, ada kebijakan yang memperbolehkan adanya penambahan Rombongan belajar (Rombel) dan pembangunan sekolah baru, bilamana jumlah murid yang mendaftar tidak tertampung dengan ruang kelas yang ada.

“Kebijakan Gubernur dan Walikota Batam mencederai kami dari pihak sekolah swasta, kami sekolah swasta ingin dihargai dan ingin dianggap ada,” ujar ketua FKKS Provinsi Kepri, Bambang Royadi kepada awak media, Rabu (24/7), disela-sela acara rapat koordinasi evaluasi PPDB tahun 2019 TK, SD, SMP, SMA dan SMK sekolah swasta se Kota Batam di Hotel Golden View, Bengkong Laut.

Disatu sisi, lanjutnya, banyak sekolah swasta yang kekurangan murid. Sehingga menurutnya secara perlahan kebijakan tersebut akan membunuh sekolah swasta. “Sekolah negeri boleh menerima siswa, baru kemudian membangun ruang kelas baru,” ujarnya.

Lanjutnya, peran dan kontribusi dari sekolah swasta dalam pendidikan juga tidak kalah dengan sekolah negeri. Selain itu sejarah juga tidak boleh dipungkiri bahwa di Kota Batam sebelum adanya sekolah negeri, terlebih dahulu sekolah swasta sudah ada.

Maka diminta sekolah swasta adalah mitra dari pemerintah, bukan dikesampingkan dan pemerintah seharusnya jangan hanya mengambil keputusan saja dalam PPDB tapi juga kebijakan yakni ada juga keberpihakan kepada sekolah-sekolah swasta.

“Kalau pemerintah memaksakan semua calon siswa masuk sekolah negeri maka sekolah swasta tidak akan ada muridnya dan akan mati suri,” ucap Bambang.

Bambang menjelaskan bahwa dalam menyikapi hal tersebut, pihaknya akan melaporkan dan menyurati Ombudsman perwakilan Provinsi Kepri. Hal itu adalah berdasarkan hasil inventarisasi permasalahan PPDB tahun 2019-2020 yang terjadi di Kota Batam.

Temuan pelanggaran yang terjadi itu adalah dilakukan oleh panitia penyelenggara PPDB dalam hal ini adalah Dinas Pendidikan Kota Batam dan Provinsi Kepri.

Pertama, terkait Permendikbud No 51 tahun 2018 dan surat edaran no 3 Tahun 2019. Dimana pihak sekolah swasta melihat pelaksanaan PPDB sangat diskriminatif karena tidak melibatkan sekolah swasta, sehingga dampak yang terjadi banyak sekolah swasta yang kekurangan siswa.

Kedua, pelaksanaan PPDB tidak melalui tahapan yang jelas, yaitu dibuktikan dengan adanya PPDB gelombang 2, 3 dan 4 yang dilaksanakan pada saat jadwal Pengenalan Lingkungan Sekolah (PLS) harusnya sudah selesai. (Pasal 16 Poin 7).

Ketiga, jumlah daya tampung yang sudah ditetapkan melalui surat keputusan no 421/408/Rev.1/DISDIK/KPTS/2019 oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kepri pada pelaksanaanya dilanggar sehingga tidak sesuai dengan data Rombongan Belajar (Rombel) dalam Dapodik. (Pasal 4 poin 4)

Keempat, kebijakan pemerintah daerah yang menjanjikan untuk menerima semua siswa yang mendaftar di sekolah negeri sangat merugikan sekolah swasta.

Kelima, keputusan Dinas Pendidikan Provinsi Kepri untuk menambah Ruang Kelas Baru (RKB) dan Unit Sekolah Baru (USB) sebagai solusi siswa yang tidak tertampung disekolah negeri telah melanggar Permendikbud 51 tahun 2018 pasal 14 Poin 5.

“Seterusnya kami menuntut adanya sangsi yang diberikan kepada penanggungjawab penyelenggara PPDB tahun ajaran 2019-2020 dilingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Kepri,” ungkapnya.

Selain itu juga kami menyatakan sikap, pertama, menolak pendirian USB di Kota Batam, tanpa melalui kajian dan persiapan sarana dan prasarana yang memadai.

Kedua, menolak intervensi Walikota terkait kebiiakan terhadap SMA dan SMK Negeri yang sudah dialih kelolakan ke Provinsi. Ketiga, menuntut Walikota Batam agar bertindak adil dalam melindungi hak hak sekolah swasta dalam hal PPDB.

Keempat, adakan rapat Evaluasi PPDB 2019-2020 yang melibatkan seluruh stakeholder termasuk sekolah swasta. Kelima, hentikan paradigma memfasilitasi kebutuhan pendidikan masyarakat dengan membangun sekolah negeri baru, bangun paradigma kepada masyarakat dengan selalu membuat program dan kebijkakan yang melibatkan sekolah Swasta.

“Semua jajaran staf sekolah swasta serta guru-guru tidak akan mendukung pemimpin daerah yg tidak ada keberpihakan kepada sekolah swasta,” ancamnya.

Sementara ketua FKKS Kota Batam, Latif mengatakan bahwa rata-rata sekolah swasta mengeluh dengan kebijakan dari Gubernur Provinsi Kepri dan Walikota Batam tentang PPDB tahun ini, dimana ada sebagian sekolah hanya mempunyai siswa beberpa orang saja.

“Kami mohon kepada pihak yang berwenang untuk dapat menindaklanjuti laporan yang kami berikan nantinya, agar instansi yang menangani pendidikan dapat diurus oleh orang orang yang bisa menjalankan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” bebernya. (Cw64)

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.

News Feed