by

Polisi Tunggu Hasil Auditor Dugaan SPPD Fiktif DPRD Karimun

KARIMUN (HK)-Kasus dugaan penyalahgunaan anggaran Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) fiktif DPRD Karimun tahun anggaran 2016 lebih dari setahun mengendap di Polres Karimun. Kasus itu mulai bergulir sejak awal 2018 lalu. Namun, hingga kini berita acara pemeriksaan (BAP) belum juga sampai ke Kejaksaan Negeri Karimun.

Kapolres Karimun, AKBP Hengky Pramudya ketika dikonfirmasi, Rabu (24/7) mengatakan, hingga kini penyidik di Polres Karimun masih terus mengembangkan kasus yang sempat menghebohkan Karimun itu. Saat ini, pihaknya masih menunggu hasil penghitungan dari auditor di Jakarta.

“Kasus itu sudah ada sejak Kapolres sebelumnya. Sampai sekarang kita masih terus mengembangkannya. Perkembangan terakhir, kami masih menunggu hasil auditor soal berapa besar kerugian negara yang ditimbulkan dari kasus itu. Penyidik sudah beberapa kali ke Jakarta untuk mempertanyakan soal hasil auditor,” ungkap Hengky Pramudya.

Kapolres menyebut, kasus dugaan korupsi dengan modus SPPD fiktif yang membelit DPRD Karimun saat ini berbeda dengan kasus konvensional lainnya. Karena berbeda, maka penangannya juga agak lebih rumit dan teliti. Dia meminta kepada penyidik agar menyidiki kasus tersebut dengan lebih hati-hati, cermat dan mendalam.

“Jujur saja, kasus ini memang berbeda dengan kasus-kasus lainnya. Karena itu, dalam penangannya juga butuh cara-cara yang berbeda pula. Saya tekankan kepada penyidik untuk selalu berhati-hati dalam menangani kasus ini. Saya juga tak mau gegabah, makanya dalam menentukan besaran kerugian negara kami butuh auditor dari Jakarta,” terangnya.

Dalam kasus ini, penyidik Polres Karimun telah memanggil dan memeriksa seluruh anggota DPRD Karimun periode 2014-2019. pemeriksaan seluruh anggota DPRD Karimun itu sudah sesuai dengan progres. Setelah menetapkan satu orang tersangka, maka ada progres dari setiap proses penyidikan yang dilakukan penyidik yaitu dengan meminta keterangan dari seluruh saksi termasuk seluruh anggota DPRD Karimun.

“Kalau target memang ada. Pada intinya, kami melakukan progres, setelah kami menetapkan satu orang tersangka, maka kami lakukan langkah-langkah berikutnya dengan meminta keterangan dari saksi dan seluruh anggota (DPRD Karimun). Kami juga telah meminta keterangan ahli juga,” tuturnya.

Kasus dugaan SPPD fiktif yang terjadi di DPRD Karimun telah berjalan panjang. Bahkan, kantor DPRD Karimun juga telah digeladah aparat Polres Karimun, Senin, 7 Mei 2018 lalu. Penggeledahan sejumlah ruangan kantor tersebut untuk mendalami kasus dugaan korupsi anggaran Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) anggota dewan tahun anggaran 2016.

Penggeledahan berlangsung selama hampir 5 jam sejak pukul 10.00 WIB hingga pukul 15.00 WIB. Ruangan yang digeledah diantaranya bagian keuangan, risalah dan Sekretariat DPRD Karimun. Hasil penggeledahan, polisi membawa delapan kardus berisi dokumen yang berkaitan dengan kasus tersebut ke Mapolres Karimun.

“Salah satu dokumen yang kami sita itu adalah buku kas umum terkait SPj tahun 2016 dan beberapa data lainnya. Dokumen-dokumen yang kami sita itu akan dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu. Kami belum menemukan indikasi kerugian negara dalam kasus ini. Karena, kami masih melakukan penyelidikan dan pemeriksaan kepada saksi ahli, baik dari BPKP maupun BPK,” ungkap Kasat Reskrim AKP Lulik Febyantara yang memimpin langsung penggeledahan tersebut.

Kata Lulik, modus operandi dugaan tindak pidana korupsi ini berupa kegiatan SPPD yang tidak dibayarkan kepada pelaksana kegiatan. Ada dua modus yang terjadi dalam kasus ini, pertama tersangka ikut kegiatan namun tidak dibayarkan penuh. Kemungkinan kedua, memang tidak ikut kegiatan sama sekali, namun dibuat fiktif. Dua kemungkinan itu masih akan terus didalami lagi. (ham)

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.

News Feed