by

Dana Kelurahan Terancam Tak Dikucurkan *DPRD Pertanyakan Kesiapan Pemko

TANJUNGPINANG (HK)- Wakil Ketua I DPRD Kota Tanjungpinang, Ade Angga mempertanyakan kesiapan Pemerintah Kota (Pemko) Tanjungpinang dalam mendapatkan kucuran Dana Kelurahan 2019 dari Pemerintah Pusat.

Penyaluran Dana Alokasi Umum (DAU) tambahan untuk Dana Kelurahan sekitar Rp6,3 miliar untuk Pemko Tanjungpinang terancam tidak dikucurkan oleh Pemerintah Pusat tersebur dkarenakan hingga saat ini selain belum selesainya Petunjuk Teknis (Jumnis), ternyata dana tersebut bersifat Matching Grants.

“Sampai saat ini, Dana Aokasi Umum yang berjumlah lebih kurang Rp350 juta untuk satu kelurahan di Tanjungpinang belum dapat dilaksanakan. Selain belum siapnya petunjuk teknis, ternyata dana tersebut bersifat Matching Grants, yakni dana transfer dari Psat yang sifatnya membantu menutupi kekurangan setelah pemerintah daerah menyiapkan sejumlah anggaran untuk suatu program,” jelas Ade Angga.

Dijelaskan Ade Angga, untuk mendapatkan Dana Kelurahan itu, sesuai aturan tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat, Pemko Tanjungpinang harus mengalokasikan 5 persen dari APBD 2019 untuk kelurahan setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK).

“Rumusnya adalah 5 persen dari APBD-DAK. Jadi misalkan, kalau di tahun 2018 dana APBD kita lebih kurang Rp915 miliar dan dikurangi DAK lebih kurang Rp100 miliar. Maka kita harus menyiapkan anggaran lebih kurang Rp40 miliar dan dibagi untuk 18 kelurahan. Artinya, kita harus menyediakan anggaran lebih kurang Rp2,2 miliar untuk tiap kelurahan,” papar Ade.

Terkait hal ini, lanjutnya, Pemko Tanjungpinang harus ada batasan yang jelas untuk segera menyesuaikan penganggaran ini termasuk petunjuk teknis serta kesiapan regulasi di tingkat kota juga harus dipersiapkan sumberdaya di tingkat Kelurahan untuk pengelolaannya.

“Karena batas waktu Juknis dalam bentuk Perwako yang harus disiapkan bulan Juli ini tak kunjung siap. Ya, terancam batal. Begitu kata salah satu TAPD yang tak bisa disebutkan namanya. Tapi sudah kita desak terus. Semoga bisa selesai cepat,” pungkas Ade.

Terpisah, Penjabat Sekretaris Daerah (Pj Sekda) Kota Tanjungpinang Tengku Dahlan menjelaskan bahwa Pemko Tanjungpinang telah mempersiapkan untuk alokasi 5 persen di APBD Perubahan 2019 ini. Karena, kata Tengku, pihaknya baru mengetahui aturan tersebut setelah APBD murni 2019 disahkan.

“Berapa angka-angkanya saya kurang mengetahuinya. Kalau rinciannya bisa ditanyakan ke Bapedalitbang. Yang jelas 5 persen dari APBD kita setelah dikurangi DAK,” terang Tengku.

Dengan demikian, Tengku meminta kesiapan masing-masing Kelurahan karena saat ini sedang menyelesaikan Peraturan Walikota (Perwako) dalam rangka proses pelaksanaan Juknis-nya.
(rco)

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.

News Feed