Harmidi Tidak Sepakat Perda Parkir Direvisi

Wakil ketua komisi I DPRD Batam, Harmidi Umar Husein. (damri/haluankepri.com)

Wakil ketua komisi I DPRD Batam, Harmidi Umar Husein. (damri/haluankepri.com)

BATAM (HK) – Wakil ketua komisi I DPRD Batam, Harmidi Umar Husein, mengatakan, dia tidak setuju dengan rencana Walikota Batam untuk melakukan pengkajian ulang kembali Peraturan Daerah (Perda) Kota Batam nomor 3 tahun 2018 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Parkir.

Hal yang akan dikaji ulang itu adalah mengenai aturan drop off 15 menit atau menurunkan penumpang mobil atau motor pada lokasi parkir khusus, yaitu seperti di mall, bandara dan pelabuhan, dengan alasan Walikota Batam hal itu membuat Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Batam dari retribusi parkir rendah.

“Saya tidak sepakat kalau Perda itu diralat atau dikaji ulang lagi, sebab sebelum membuat Perda itu sudah dilakukan pengkajian terlebih dahulu dan sudah menghabiskan banyak uang pemerintah hingga ratusan juta,” ujar Harmidi kepada Haluan Kepri saat dimintai tanggapannya, Selasa (6/8/2019) sore di ruang kerjanya.

Dikatakannya, membuat Perda itu bukan gampang, selain menghabiskan uang yang banyak juga menghabiskan waktu lebih kurang tiga bulan untuk prosesnya. Belum lagi melakukan kunjungan ke daerah yang sudah mempunyai Perda itu atau kedaerah yang hampir mirip mempunyai perdanya seperti itu.

“Kalau PAD dari retribusi parkir rendah dan tidak sesuai dengan target maka, maka titik-titik parkir itu harus dikelola dengan baik dan bagus, yakni seperti titik parkir yang berada disepanjang jalan yang ada di Kota Batam. Bukan menyalahkan Perda yang sudah dibuat,” ucapnya.

Menurut Harmidi, penghasilan dari titik-titik parkir di pinggir jalan itu tidak sesuai dengan target yang diharapkan.  Hal itu dikarenakan banyak setoran-setoran dari parkir itu tidak jelas, kurang pengawasan dan koordinir dari Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Batam dalam mengeluarkan izinnya.

Salah satu bukti kurangnya pengawasan dari Dishub Kota Batam itu adalah, banyak para juru parkir itu yang tidak memberikan karcis kepada pemilik kendaraan, sehingga diduga setorannya pun tidak jelas.

Selain itu waktunya juga tidak sesuai, dimana pukul 02.00 malam pun juga ada jukir di pingir jalan itu, padahal ketentuan jukir itu dari pagi hingga pukul 22.00 Wib saja.

Dilihat di lapangan yang memegang parkir di pingir jalan itu dikoordinir oleh oknum-oknum tertentu, dimana dalam satu orang itu memegang belasan titik parkir.

“Sementara bagi masyarakat sekitar yang sangat membutuhkan pekerjaan tidak dikasih dan tidak dikeluarkan izinnya, tapi ada juga yang hanya melalui telfon saja izinnya langsung dikelurkan, izin yang dikeluarkan cuma modus saja,” ungkap pria dari praksi Gerindra itu.

Dia mengusulkan, kalau memang pemerintah Kota Batam ingin meningkatkan PAD Kota dari retribusi parkir maka sebaiknya parkir itu tidak dikelola oleh Dishub lagi, tapi harus dikelola oleh salah satu perusahaan swasta dan Pemerintah hanya meminta setoran saja pengelola itu sesuai dengan kesepakatan.

“Kalau masih Dishub yang mengelolanya maka setorannya tidak jelas dan target tidak akan bisa tercapai sebab mengeluarkan izin asalan saja, sehingga setorannya pun juga tidak jelas,” pungkasnya. (cw64)

(Visited 63 times, 1 visits today)