258 Personil Dilibatkan Satgas Penanggulangan Karhutla di Karimun

Kapolres mengecek electric water spray yakni alat pemadam kebakaran ringan saat apel Satgas penanggulangan karhutla di Mapolres Karimun, Senin (12/8). (ilham/haluankepri.com)

Kapolres mengecek electric water spray yakni alat pemadam kebakaran ringan saat apel Satgas penanggulangan karhutla di Mapolres Karimun, Senin (12/8). (ilham/haluankepri.com)

KARIMUN (HK)-Sebanyak 258 personel gabungan dari institusi TNI-Polri dan Pemkab Karimun membentuk satuan tugas (Satgas) penanggulangan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Pembentukan Satgas tersebut antas instruksi Presiden RI kepada seluruh jajaran TNI, Polri dan pemerintah daerah.

“Sesuai dengan instruksi Presiden RI, baik itu jajaran TNI, Polri maupun pemerintah daerah untuk bisa melakukan upaya-upaya pencegahan kebakaran hutan. Upaya yang dilakukan, baik itu preentif, preventif maupun penindakan,” ungkap Kapolres Karimun, AKBP Hengky Pramudya usai apel siapa Satgas Penanggulangan Karhutla di Mapolres Karimun, Senin (12/8).

Kata Kapolres, setelah terbentuknya satgas tersebut, maka seluruh Kapolsek dengan memberdayakan Bhabinkamtibmas sudah bisa bergerak dan bersinergi dengan Babinsa, Lurah dan Camat untuk mengetahui titik-titik mana yang rawan kebakaran. Salah satu contoh kasus kebakaran yang terjadi di Pulau Buru.

“Untuk kasus yang di Buru memang agak sulit, karena lahan yang terbakar disana merupakan lahan gambut dan itu sulit dipadamkan. Karena, untuk memadamkan lahan gambut paling tidak kita membutuhkan air banyak serta selang yang panjang. Sebab, lokasi kebakaran tidak bisa ditempuh roda dua,” jelasnya.

Untuk mengantisipasi kebakaran lahan gambut di Pulau Buru, ujar Kapolres, maka pihaknya telah membangun tiga buah sumur di sekitar lokasi kebakaran. Sumur tersebut sebagai sumber air untuk memudahkan petugas ataupun satgas penanggulangan karhutla untuk memadamkan api.

“Sekarang, kita membangun persepsi bahwa kasus kebakaran merupakan persoalan bersama. Kalau ada pihak-pihak tertentu yang dengan sengaja melakukan pembakaran hutan dan lahan, maka harus dilakukan penindakan. Namun, sampai sejauh ini kami belum melakukan upaya penindakan seperti itu,” ujar Kapolres.

Menurut Kapolres, upaya penindakan terhadap pelaku pembakaran sudah diatur berdasarkan pasal 188 dan 189 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Bagi siapa saja karena kesalahannya menyebabkan kebakaran, maka diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau denda paling banyak Rp4.500.

“Himbauan saya kepada masyarakat, tidak ada lagi yang membakar hutan atau membakar lahan untuk membersihkan. Masih banyak cara-cara yang lain, karena hal tersebut merugikan atau mengganggu masyarakat sekitar. Saya juga menghimbau kepada seluruh elemen masyarakat untuk menyampaikan titik-titik mana yang terjadi titik api,” tuturnya.

Kapolres menyebut, pihaknya juga sudah berkoordinasi dengan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMGK) Kabupaten Karimun terkait penanganan karhutla. Sebab, BMKG memiliki suatu peta yang bisa disambungkan dengan Command Cantre Polres Karimun. Dari Polres, informasi kemudian dilanjutkan kepada pimpinan dan masing-masing Kapolsek untuk segera ditangani.

“Walaupun secara kasat tidak terpantau, karena titik-titik api tersebut berada di lokasi yang sulit dijangkau, tapi ketika terpantau oleh alat yang dimiliki oleh BMKG tersebut dan disambungkan ke Command Centre Polres Karimun, maka langsung dilakukan langkah antisipasi,” pungkasnya. (ham)

(Visited 17 times, 1 visits today)