Penerapan Sistem Kridit Semester bagi SMA – Bagian Pertama dari Dua Tulisan

Oleh: Gatot Handoko SPd MM
Wakil Kurikulum SMAN 3 Batam

Sebelumnya dalam opini ini saya ini akan menjelaskan berkaitan dengan Undang-Undang No.20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1, menyatakan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara.

Pasal tersebut secara tegas mengedepankan kepentingan peserta didik sebagai bagian penting dari komponen pendidikan. Dalam kajian filosofisnya, peserta didik dipandang sebagai manusia seutuhnya yang unik, dimana mereka dipandang sebagai manusia yang memiliki hak dan kewajiban. Dalam pendidikan, hak-hak peserta didik haruslah lebih dikedepankan daripada kepentingan lainnya. Peserta didik sebagai individu yang unik memiliki bakat, minat, kemampuan, dan gaya belajar yang berbeda.

Jadi setiap peserta didik harus mendapatkan layanan pendidikan masal untuk peserta didik secara individual (mass education of individual) bukan pendidikan individual bagi peserta didik masal (individual education of the mass) agar dapat berkembang sesuai dengan potensinya masing-masing.

Selanjutnya, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional pendidikan Pasal 19 ayat (1) disebutkan bahwa proses pembelajaran pada satuan pendidikan diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik, dan ayat (2) menegaskan bahwa beban belajar dapat dinyatakan dalam bentuk satuan kredit semester.

Dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 158 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Sistem Kredit Semester pada Pendidikan Dasar dan Menengah pada Pasal 4 menyebutkan bahwa pembelajaran dengan SKS dikelola dalam bentuk pembelajaran yang berdiferensiasi bagi masing-masing kelompok peserta didik yang berbeda kecepatan belajarnya. Untuk itu, harus ada diversifikasi layanan pembelajaran dalam penyelenggaraan SKS.

Dimaksud layanan utuh pembelajaran mengacu kepada konsep pembelajaran tuntas (mastery learning), yaitu strategi pembelajaran yang menggunakan prinsip ketuntasan secara individual yang mempersyaratkan peserta didik menguasai secara tuntas seluruh Kompetensi Inti (KI) maupun Kompetesi Dasar (KD) pada setiap mata pelajaran. Pembelajaran yang demikian memberi kesempatan dan kualitas pengajaran yang berbeda kepada peserta didik.

Sistem Kredit Semester (SKS) adalah bentuk penyelenggaraan pendidikan yang peserta didiknya mampu menentukan jumlah beban belajar yang diikuti dan strategi belajar setiap semester pada satuan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuan/kecepatan belajarnya. 7 (Tujuh) Prinsip pembelajaran dengan sistem SKS adalah:
a. Setiap peserta didik harus diperlakukan dan dilayani sebagai individu yang unik
b. Pembelajaran dikembangkan sebagai proses interaktif
c. Memfasilitasi peserta didik agar mampu mencapai ketuntasan belajar
d. Menggunakan penilaian acuan patokan berbasis kompetensi dan kenaikan kelas atau tugas otomatis
e. Bahan belajar dan pembelajaran menggunakan UKBM ( Unit Kegiatan Belajar Mandiri), modul pembelajaran atau hand out
f. Menggunakan Struktur Kurikulum 2013, tidak boleh ada pemampatan
g. Guru dan Sekolah berperan sebagai fasilitator belajar dan salah satu sumber belajar.

Pelaksanaan sekolah dengan system kredit semester dengan mandate sesuai dengan permendikbud 158 tahun 2014 adalah sebagai berikut:
• Fleksibel: dalam pilihan mata pelajaran dan waktu penyelesaian masa belajar yang memungkinkan peserta didik menentukan dan mengatur strategi belajar secara mandiri.
• Keunggulan: memungkinkan peserta didik memperoleh kesempatan belajar dan mencapai tingkat kemampuan optimal sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuan/kecepatan belajar
• Maju berkelanjutan: memungkinkan peserta didik dapat langsung mengikuti muatan, mata pelajaran atau program lebih lanjut tanpa terkendala oleh peserta didik lain.
• Keadilan: memungkinkan peserta didik mendapatkan kesempatan untuk memperoleh perlakuan sesuai dengan kapasitas belajar yang dimiliki dan prestasi belajar yang dicapainya secara perseorangan
Jadi dalam pelaksanaan sekolah SKS bukan program percepatan sebagaimana dimaksudkan pada program akselerasi yang telah dicabut ijin penyelenggaraannya. (bersambung)

(Visited 15 times, 1 visits today)