APBD 2019 Tpi di Proyeksikan Naik Jadi Rp1,011 Triliun

PIMPINAN DPRD Kota Tanjungpinang bersama Walikota Tanjungpinang Syahrul menandatangi rancangan KUA-PPAS Perubahan APBD tahun 2019, di Kantor DPRD Kota Tanjungpinang, Senggarang, Selasa (13/8). Foto: Rico Barino/Haluan Kepri

TANJUNGPINANG (HK) – Pimpinan DPRD Kota Tanjungpinang bersama Walikota Tanjungpinang Syahrul menandatangi rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD tahun 2019, di Kantor DPRD Kota Tanjungpinang, Senggarang, Selasa (13/8).

Penandatanganan nota kesepakatan rancangan KUA PPAS APBD Perubahan tahun 2019 dilakukan dalam paripurna DPRD Kota Tanjungpinang yang dipimpin oleh Ketua DPRD, Suparno didampingi Wakil Ketua I DPRD, Ade Angga dan Wakil Ketua II DPRD, Ahmad Dani.

Usai paripurna Ade Angga menjelaskan bahwa dalam usulan awal dari struktur APBD murni 2019 yang disampaikan tersebut, pendapatan berjumlah Rp987,43 miliar melalui pembahasan pihaknya fokus di pendapatan dengan memanggil OPD terkait untuk mengira berapa proyeksi pendapatan yang bisa ditambahkan didalam APBD Perubahan ini.

“Dari pembahasan tersebut didapatkan bahwa pendapatan kita bertambah menjadi Rp1.011,58 triliun. Sedangkan belanja daerah bertambah dari Rp1.097,71 triliun menjadi Rp1.121,87 triliun,” ungkap Ade.

Masih dikatakan Ade, dalam pembahasan terjadi peningkatan proyeksi pendapatan diantaranya dari pendapatan pajak daerah sekitar Rp700 juta, dari Rp81,02 miliar menjadi Rp81,72 miliar. Kemudian belanja tidak terduga dikurangi dari Rp5 miliar menjadi Rp4 miliar.

“Dana tidak terduga ini, kami pindahkan karena sampai bulan ini yang terpakai baru Rp600 juta. Dengan ini tidak kita hapus, cuman kita ambil Rp1 miliar untuk masuk kedalam Belanja Langsung, supaya kegiatan-kegiatan masyarakat misalkan, semenisasi, pembangunan drainase itu bisa teranggarkan dengan baik,” jelas Ade.

Selain itu, lanjut Ade ada beberapa penambahan dari dana perimbangan, itu lebih kurang dinaikkan sebesar Rp20 miliar. Dasarnya dari PMK (Peraturan Menteri Keuangan) dengan asumsi yang sudah terealisasi itu sekitar Rp6,5 miliar jadi diproyeksikan sampai dengan Desember 2019 bisa dapat sekitar Rp20 miliar.

“Jadi jumlah pendapatan dana perimbangan bertambah dari Rp754,50 miliar menjadi Rp774.99 miliar. Jadi itu lah perubahan pendapatan. Sedangkan untuk belanja daerah, akan kita bahas lebih detail lagi dari nota keungan yang disampaikan pada Senin pekan depan,” jelas Ade.

Politisi Partai Golkar ini, juga mengatakan struktur APBD Perubahan 2019 masih memungkinkan berubah. Karena Pemko Tanjungpinang masih menunggu informasi dari pusat terkait bantuan melalui DAK yang mungkin disalurkan melalui APBD-P di tahun ini.

“Namun ini masih mungkin berubah karena kita masih menunggu DAK yang masih mungkin masuk melalui APBD-P ini. Selain itu, juga mungkin ada perubahan dari target pendapatan, tetapi memang perlu kerja keras dari OPD terkait menggali dan memaksimalkan potensi yang ada,” ujarnya.

Sementara itu, Ade menargetkan APBD Perubahan 2019 ini dapat disahkan pada 28 Agustus mendatang, sebelum berakhirnya masa jabatan anggota DPRD periode 2014-2019. Dijadwalkan, Senin depan penandatangan nota keuangan KUA-PPAS Kota Tanjungpinang yang kemudian dibahas Banggar bersama TAPD untuk disahkan.

”Hasil konsultasi kami, jika hasil evaluasi Gubernur sesuai ketentuan 14 hari, setelah berakhirnya masa kerja DPRD sebelumnya tidak masalah. Tidak perlu tanda tangan pimpinan DPRD yang nantinya sudah berubah. Jadi nanti cukup tanda tangan kepala daerah saja,” tutupnya. (rco)

(Visited 18 times, 1 visits today)