Buruh Minta Walikota Surati Presiden

Ribuan buruh FSP LEM SPSI dan FSP KEP SPSI Kota Batam yang tergabung dalam Gerakan kesejahteraan Nasional (Gekanas) demo di depan Kantor Walikota Batam. Rabu (21/8/2019). (damri/haluankepri.com)

Ribuan buruh FSP LEM SPSI dan FSP KEP SPSI Kota Batam yang tergabung dalam Gerakan kesejahteraan Nasional (Gekanas) demo di depan Kantor Walikota Batam. Rabu (21/8/2019). (damri/haluankepri.com)

BATAM (HK) – Ribuan buruh Kota Batam meminta Walikota Batam dan DPRD Kota Batam untuk menyurati Presiden RI dan DPR RI untuk tidak melakukan revisi Undang – Undang nomor 13 tahun 2013 tentang ketenagakerjaan yang bakal merugikan buruh.

Permintaan itu disampaikan dan juga dengan memberikan surat pernyataan kepada Walikota Batam, Muhammad Rudi, dan Ketua DPRD Kota Batam agar diteruskan kepada pemerintah pusat.

Dikatakan, rencana revisi itu merupakan bentuk perbuatan yang sangat merugikan bagi kelompok buruh Indonesia dan beserta keluarganya. Hal itu disampaikan oleh Wakil Ketua Umum DPP FSP LEM SPSI, Saiful Badri, disela-sela demo yang dilakukannya bersama ribuan buruh Kota Batam, Rabu (21/8/2019) di depan kantor Walikota Batam.

Buruh yang melakukan demo itu ada terdiri dari dua Federasi yakni Federasi Serikat Pekerja Logam Elektronik dan Mesin Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSP LEM SPSI) dan Federasi Serikat Pekerja Kimia Energi dan Pertambangan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSP KEP SPSI) Kota Batam yang tergabung dalam Gerakan kesejahteraan Nasional (Gekanas).

Saiful mengakatan, pihaknya menolak tegas rencana revisi UU nomor 13 tahun 2013 tentang ketenagakerjaan dan keluarganya itu. Diantaranya yaitu penghapusan uang pasangon, menetapkan upah minumun tidak lagi memperhatikan kebutuhan hidup layak dan menghilangkan peran serikat pekerja.

“Kita meminta kepada lembaga eksekutif dan legislatif yakni Walikota Batam dan DPRD Kota Batam untuk menyampaikan aspirasi masyarakat pekerja di Kota Batam untuk menyapaikan aspirasi ini kepada Presiden RI dan DPR RI di Jakarta,” jelasnya.

Ketua DPD FSP LEM Provinsi Kepri, Edwin Narjono mengatakan demo yang dilakukan itu adalah nasional dan juga dilakukan di Jakarta. Demo yang lakukan itu adalah turukur dan dengan cara-cara yang baik tanpa merusak.

“Kami berpesan kepada pemerintah pusat melalui pemerintah daerah agar tidak sewenang-wenang dalam membuat aturan. Kalaupun UU itu direvisi harus melibatkan buruh dan tidak mengurangi kesejahterahaan buruh,” ucap Edwin.

Sementara itu, Ketua DPC FSP LEM SPSI Kecamatan Batu Ampar Batam, Tengku Afka Nasri mengatakan, demo yang dilakukan ini sangat dilakukan dengan matang dan sopan, dimana berkoordinasi dengan perusahaan terkait dan semua Stakeholder yang ada di Batam.

“Jadi demo ini tidak ada membuat para pengusaha akan hengkang dari Batam. Kita komunikasi dengan pemerintah, kepolisian dan pihak-pihak lainnya. Perusahaan bisa jalan dan aksi juga jalan,” ucap Afka. (cw63)

(Visited 161 times, 1 visits today)