Rudi dan Nuryanto Janji Besok Surati Presiden

Wakil Ketua Umum DPP FSP LEM SPSI, Saiful Badri memberikan surat pernyataan sikap buruh Kota Batam kepada Walikota Batam, Muhammad Rudi disela-sela demo yang dilakukannya bersama ribuan buruh Kota Batam, Rabu (21/8/2019) di depan kantor Walikota Batam. (damri/haluankepri.com)

Wakil Ketua Umum DPP FSP LEM SPSI, Saiful Badri memberikan surat pernyataan sikap buruh Kota Batam kepada Walikota Batam, Muhammad Rudi disela-sela demo yang dilakukannya bersama ribuan buruh Kota Batam, Rabu (21/8/2019) di depan kantor Walikota Batam. (damri/haluankepri.com)

BATAM (HK) – Walikota Batam, Muhammad Rudi mengatakan bahwa besok dia akan menyurati Presiden RI. Hal itu berdasarkan permintaan dari ribuan buruh Kota Batam yang telah melakukan Demo di depan Kantor Walikota Batam dan DPRD Kota Batam, Rabu (21/8/2019).

“Aspirasinya akan saya teruskan kepemerintah pusat dan besok langsung saya teruskan kepada Presiden RI,” ujar Rudi dihadapan para buruh yang sedang melakukan demo itu.

Rudi meminta kepada seluruh buruh bahwa Batam adalah milik kita semua oleh karena itu Batam harus dijaga supaya kelangsungan hidup masyarakat Kota Batam betul-betul bisa dinikmati bersama.

Selanjutnya pemerintah Kota Batam hingga saat ini bagaimana supaya perusahaan industri di Batam makin bertambah, yakni semua urusan perizinan tidak lagi dipersulit namun dipermudah dan jalan masuk akan dibangun.

Semua itu adalah guna para pengusaha di Kota Batam bisa lancar dan bertambah, agar masyarakat yang di Batam lowongannya kerja bertambah dan bisa dinikmati.

Kemudian saat ini parawisata di Batam sudah mulai hidup dan kunjungan wisatawan makin bertambah hingga 40 persen, artinya dengan wisata itu bisa menghidupkan perekonomian Batam dan untuk masyarakat.

“Batam ini milik kita, maka tugas kita semua adalah menjaganya dengan baik agar Batam betul-betul bisa kondusif ditangan kita semua,” bebernya.

Ditempat yang sama, Ketua DPRD Kota Batam, Nuryanto juga berjanji dan akan meneruskan semua tuntutan masa aksi itu.

“Seberapa cepat keputusannya, maka seberapa cepat saudara memberikannya kepada saya. Untuk itu lebih cepat lebih baik dan akan langsung dikirimkan kepada pemerintah pusat,” ucap Nuryanto.

Menurutnya, pemerintah pusat harus mendengarkan aspirasi dari pada buruh itu, yang paling penting adalah untuk perbaikan dan kebaikan semua pihak, hukum itu adalah untuk kebaikan rakyat Indonesia.

“Semua masyarakat Batam harus menjaga Batam yang kondusif, aman dan ramah investasi sehingga lapangan kerja makin bertambah,” pungkasnya.

Ditambahnya bahwa terkait adanya beberapa perusahaan yang tutup di Batam maka dia akan memerintahkan Komisi IV DPRD Kota Batam untuk memanggil pihak-pihak terkait, yakni mulai dari pengusaha, BP Batam, Pemerintah Kota Batam melalui Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Kota Batam.

“Kita cari tahu apa persoalannya, apa masalahnya sehingga perusahaan itu tutup, apakan benar disebabkan seringnya para buruh melakukan demo atau gimana, sebab sejauh ini belum ada kajian dan ini perlu didudukan bersama agar ditemukan permasalahan yang sebenarnya,” ucapnya.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Batam, Helmy Hemilton mengatakan pihaknya akan mendukung kebijakan pemerintah pusat yang berpihak kepada buruh, kalau kebijakan yang merugikan maka akan ditolak.

“Kami dari DPRD Kota Batam akan terus mendukung perjuangan rekan-rekan buruh semuanya. Boleh menyampaikan inspirasi tapi harus menjunjung tinggi koridor hukum,” uacpnya. (Cw64)

(Visited 350 times, 1 visits today)