Kebijakan Membuat Sekolah Baru Dinilai Tidak Efektif

Sekretaris Komisi IV DPRD Kota Batam, Udin P Sihaloho. (damri/haluankepri.com)

Sekretaris Komisi IV DPRD Kota Batam, Udin P Sihaloho. (damri/haluankepri.com)

BATAM (HK) – Sekretaris Komisi IV DPRD Kota Batam, Udin P Sihaloho, menilai kebijakan Walikota Batam untuk menambah beberapa Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Batam tidak efektif.

Pasalnya pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) melarang sekolah dan pemerintah daerah (pemda) membuka pengadaan guru honorer, sementara Pemko Batam menambah sekolah baru.

“Siapa yang akan mengajar di sekolah yang ditambah itu. Sementara Kemendikbud sudah melarang untuk merekrut guru honorer,” ujar Udin P Sihaloho kepada Haluan Kepri, Senin (26/8/2019) di ruangan Komisi IV DPRD Kota Batam.

Dikatakannya, salah satu sekolah yang ditambah oleh Pemko Batam itu pada 2019 ini adalah di Kecamatan Bengkong, yakni SMP 62. Sementara itu, sampai saat ini guru yang akan mengajar disitu belum ada dan anggarannya untuk gaji guru honorer itu pun di APBD Kota Batam belum dianggarkan.

Selanjutnya, kalau misalkan para gurunya itu diambil dari sekolah terdekat, seperti yang di Bengkong itu adalah SMPN 30, maka akan timbul lagi persoalan, yaitu jam belajarnya siswa itu berapa lama dalam satu hari, berapa lama per mata pelajarannya.

Kalau misalnya dibuat masuk pukul 07.20 WIB, maka hitungannya satu mata pelajaran itu 40 menit, maka satu rombongan belajar (rombel) itu selesainya sekitar pukul 14.00 WIB.

“Maka Rombelnya keduanya itu adalah SMP 62 itu, maka masuknya jam berapa lagi, kalau masuknya pukul 14.00 WIB maka pulangnya bisa sampai pukul 21.00 WIB, kenyataannya yang terjadi sekarang bagaimana,” tutur Udin P Sihaloho.

Dijelaskannya, solusi yang tepat untuk mengakomodir siswa-siswa yang akan masuk sekolah SMP itu dalam PPDB adalah dengan merangkul sekolah-sekolah swasta agar setiap tahun dalam PPDB tidak bermasalah terus.

Kalau dirangkul sekolah-sekolah swasta itu, selain untuk mengatasi masalah dalam PPDB, sekolah swasta itu juga bakalan hidup dan bisa eksis.

Penekanan yang harus dilakukan adalah apabila semakin banyak muridnya maka dia akan semakin banyak juga menerima dana BOS, tapi kalau muridnya tidak ada maka bagimana dia bisa mendapatkan dana BOS itu.

“Kebijakan yang diadakan oleh pemko Batam itu sudah tidak sehat, ini adalah kebijakan yang kacau. Saya tidak tau ini penyebabnya apa. Silahkan tanya langsung pak Walikota Batam,” bebernya.

Sebelumnya diberitakan, SMP yang di tambah itu ada di beberapa Kecamatan, yakni di Sagulung, Bengkong dan Nongsa. Tujuan penambahan sekolah baru itu untuk mengakomodir calon siswa yang tidak tertampung di sekolah negeri pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2019/2020. (cw64)

(Visited 24 times, 1 visits today)