Kamis Dilantik, Gaji Anggota DPRD Karimun Lebih Rp30 Juta per Bulan

Bendahara DPRD Karimun, Hera Herma Novianti. (ilham/haluankepri.com)

Bendahara DPRD Karimun, Hera Herma Novianti. (ilham/haluankepri.com)

KARIMUN (HK)-Sebanyak 30 anggota DPRD Karimun periode 2019-2024 terpilih akan dilantik dan diambil sumpahnya di ruang rapat paripurna, Gedung DPRD Karimun, Jalan Canggai Putri, Tebing, Kamis (29/8) lusa. Setelah resmi dilantik, maka anggota dewan Karimun tersebut akan menerima gaji dan haknya.

Bendahara DPRD Karimun, Hera Herma Novianti saat ditemui di ruangan Banmus DPRD Karimun, Selasa (27/8/2019) mengatakan, besaran gaji anggota DPRD Karimun periode 2019-2024 hampir sama dengan anggota DPRD periode sebelumnya. Besaran gaji ditambah tunjangan lebih dari Rp30 juta atau mendekati Rp40 juta per bulan.

“Gaji pokok/representasi anggota DPRD Karimun sebesar Rp1,575 juta ditambah tunjangan jabatan dan keluarga maka besarannya mencapai Rp4,5 hingga Rp5 juta per bulan,” ungkap Hera saat ditemui disela-sela kesibukannya menyiapkan pelantikan 30 anggota DPRD Karimun terpilih.

Kemudian, tunjangan transportasi yang diterima anggota dewan sebesar Rp13 juta per bulan. Menurut dia, tunjangan transportasi anggota DPRD Karimun tidak boleh melebihi tunjangan transportasi anggota DPRD Provinsi Kepri. Sementara, tunjangan perumahan masing-masing menerima Rp6 juta per bulan.

Selain itu, ada juga tunjangan komunikasi insentif (TKI) sebesar Rp14,7 juta per bulan. Besaran TKI ini ditetapkan berdasarkan pengelompokkan kemampuan keuangan daerah atau berdasarkan APBD suatu daerah. Pengelompokkan berdasarkan daerah tertentu, ada yang rendah, sedang dan tinggi. Sementara, Karimun masuk dalam kategori daerah tinggi.

“Kalau diakumulasikan antara gaji pokok/representatif atau tunjangan suami/istri ditambah dengan tunjangan transportasi dan tunjangan tunjangan komunikasi insentif maka gaji yang diterima anggota DPRD Karimun lebih dari Rp30 juta per bulan atau hampir Rp40 juta,” terang Hera.

Hanya saja, kata Hera, tunjangan transportasi tidak berlaku bagi pimpinan DPRD Karimun. Sebab, tiga orang pimpinan masing-masing menerima mobil dinas. Untuk Ketua DPRD Karimun mobil dinasnya jenis Toyota Fortuner, sedangkan untuk dua orang Wakil Ketua DPRD masing-masing menggunakan mobil Toyota Innova,” jelasnya.

Menurut Hera, mobil dinas pimpinan DPRD Karimun tersebut merupakan mobil sama yang dipakai oleh pimpinan DPRD sebelumnya. Sebab, ketiga mobil dinas tersebut masih dalam kondisi baru. Mobil dinas ketiga pimpinan DPRD itu merupakan pengadaan yang dilakukan pada 2018. Jadi, masih sangat layak pakai.

“Untuk anggota DPRD Karimun periode 2019-2024 ini memang tidak disediakan lagi mobil dinas. Kebijakan itu sudah berlaku sejak anggota dewan periode sebelummya. Karena tak ada mobil dinas, maka mereka diberi tunjangan transportasi yang besarannya disesuaikan dengan sewa mobil satu bulan,” terang Hera.

Menurut dia, selain menerima gaji dan tunjangan, anggota dewan juga menerima pakaian sipil resmi, pakaian dinas harian dan pakaian sipil lengkap serta pin. Ketentuan gaji dan tunjangan serta hak anggota DPRD itu sudah diatur berdarakan Peraturan Pemerintah (PP) no.17 tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. (ham)

(Visited 280 times, 1 visits today)