Lagi, Buruh ke Jalan, Tolak Revisi UU Ketenagakerjaan

Buruh yang tergabung FPBI Kota Batam demo di depan Kantor Walikota Batam, Selasa (27/8/2019). (damri/haluankepri.com)

Buruh yang tergabung FPBI Kota Batam demo di depan Kantor Walikota Batam, Selasa (27/8/2019). (damri/haluankepri.com)

BATAM (HK) – Buruh di Batam kembali turun ke jalan menyampaikan aspirasinya kepada pemerintah Kota Batam dan DPRD Kota Batam, Selasa (27/8/2019). Buruh menolak rencana pemerintah pusat merevisi Undang-Undang (UU) nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Mereka yang tergabung dalam Federasi Perjuangan Buruh Indonesia (FPBI) Kota Batam melaksanakan demo di depan kantor Walikota Batam.

Ada sepuluh poin tuntutan para buruh, pertama, menolak revisi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang tidak pro terhadap pekerja atau buruh Indonesia.

Kedua, segera diadakan Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) di Kota Batam dan tetapkan UMS Kota Batam Tahun 2019.

Ketiga, wujudkan upah layak nasional, tolak upah murah, cabut PP 78 tentang Pengupahan dan Cabut Kepmen Nomor 15 Tahun 2018 tentang Upah Minimun Sektoral (UMS) yang tidak berkeadilan.

Keempat, tolak sistem kerja kontrak (PKWT), Outsourcing dan Pemagangan. Kelima, lawan kriminalisasi aktivis perburuhan. Keenam, tolak PHK sepihak. Ketujuh, laksanakan Perlindungan terhadap buruh atau pekerja perempuan dan lindungi buruh migran Indonesia.

Kedelapan, laksanakan kebebasan berserikat. Sembilan, berikan pendidikan dan kesehatan gratis untuk seluruh rakyat. Kesepuluh, turunkan harga BBM, tarif listrik dan harga-harga kebutuhan pokok.

Ketua Pimpinan Cabang FPBI Kota Batam, Masmur Siahaan mengatakan, alasan menolak revisi adalah karena sampai saat ini tidak ada dokumen resmi dari pemerintah maupun LKS Tripartit yang menjadi dasar bahwa UU Nomor 13 Tahun 2003 perlu direvisi.

“Rencana revisi yang dilakukan oleh pemerintah pusat itu adalah revisi yang akan merugikan para buruh Indonesia dan hanya berpihak kepada kepentingan pengusaha,” ucap Masmur.

Menurutnya, fakta yang membuat para buruh menilai revisi UU tersebut akan merugikan adalah dimana pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah (PP) 78 tahun 2015 tentang pengupahan.

“Dengan PP itu membuat pengupahan semakin tidak berkeadilan, penentuan upah tidak lagi bedasarkan kondisi ekonomi dimasing-masing daerah. Fungsi dewan pengupahan dikebiri dan banyak lagi yang merugikan kepentingan buruh atau pekerja,” ucapnya. (cw64)

(Visited 137 times, 1 visits today)