Sosok Ketua DPRD Natuna Masih Teka-Teki PAN

Anggota DPRD Natuna dari PAN, Daeng Amhar. (haluankepri.com)

Anggota DPRD Natuna dari PAN, Daeng Amhar. (haluankepri.com)

NATUNA (HK) – Figur yang bakal menjadi ketua DPRD Natuna masih menjadi teka-teki di internal Partai Amamat Nasional (PAN), meskipun proses penunjukan figur tersebut sudah berjalan.

Anggota DPRD dari PAN Natuna, Daeng Amhar mengatakan, partainya merupakan partai pemenang Pemilu Legislatif di Natuna pada Pemilu lalu.

“Posisi ketua dewan akan diduduki oleh perwakilan dari PAN, karena kami sebagai pemenang Pemilu,” kata Amhar di ruang kerjanya, kemarin.

Akan tetapi, proses penunjukan ketua dewan itu di internal partainya masih berjalan alot karena terdapat dua versi di dalam organisasi kepartaiannya.

Ia menuturkan, berdasarkan hasil rapat pleno PAN yang digelar beberapa waktu lalu telah diputuskan bahwa calon ketua dewan sebanyak tiga orang. Calon yang berada diurutan pertama adalah Daeng Amhar, kemudan yang kedua, Wan Riccy Syaputra dan yang ketiga, Andes Putra.

Keputusan Pleno ini berdasar pada Peraturan Oganisasi (PO) Partai Amanat Nasional yang mengatur bahwa partai berlambang matahari putih tersebut mengutamakan pengurus dan kader sebagai pimpinan dewan, tidak berdasarkan pada perolehan suara terbanyak.

Dan hasil Pleno ini diakuinya sudah diserahkan ke DPW PAN Provinsi Kepri untuk dilanjutkan ke DPP PAN di Jakarta.

“Tapi setalah sampai di DPW, hasil pleno DPD ini berubah menjadi calon pertama didukui oleh Andes Putra, kedua Daeng Amhar dan yang ketiga Wan Riccy Syaputra,” tutur Amhar.

Dikatakannya, perubahan ini menjadi persoalan karena perubahan itu dinilai terjadi berdasarkan keputusan sepihak oleh DPW PAN Provinsi kepri.

Padahal, kata Amahar, sesuai aturan yang berlaku di partainya dalam kegiatan penunjukan ketua DPRD tingkat II, DPW hanya berfungsi sebagai pemantau dan merekomendasikan hasil keputusan Pleno DPD ke DPP.

“Tapi ini dirubah sendiri oleh DPW. Saya sudah cek ke DPW, katanya perubahan itu tidak dilakukan melalui pleno. Sementara sesuai aturan organisasi, kalau mau merubah hasil Pleno harus dilakukan melalui pleno. Dan dalam pasal penunjukan ketua DPRD Kabupaten ini, DPW tidak dalam fungsi seperti itu,” paparnya.

Diakuinya lagi, persoalan ini sudah disampaikan ke DPP PAN untuk ditindaklanjuti sehingga segera dapat keputusan.

“Tapi respon DPP mengarah ke acuan PO partai. Kami yakin keputusan DPP akan sama dengan hasil Pleno DPD yang sudah kami gelar itu. Harapan kami juga begitu agar proses ini cepat. Biasanya setelah seminggu ada hasil pleno DPD, seminggu kemudian turun keputusan dari pusat. Mudah-mudahan prosesnya di sana juga berjalan lancar,” harap Amhar. (fat)

(Visited 614 times, 1 visits today)