by

Tim Ahli: Pembongkaran Vihara Bahtra Sasana Salahi Aturan

– 50 Persen Bangunan Cagar Budaya Dirusak

TANJUNGPINANG (HK) – Tim ahli Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) Batusangkar, Sumatera Barat menilai renovasi Cagar Budaya Klenteng Tien Hou Kong atau Vihara Bahtra Sasana, di Jalan Merdeka, Kecamatan Tanjungpinang Kota, Tanjungpinang menyalahi aturan yang tertuang dalam UU Nomor 5 Tahun 1992 tentang cagar budaya dan UU Nomor 11 Tahun 2010 tentang cagar budaya.

Setelah Tim Pengawasan BPCB Batusangkar melakukan peninjauan langsung ke Cagar Budaya tersebut ditemukan 50 persen bangunan Cagar Budaya sudah dibongkar tanpa pendampingan dari tenaga ahli dan bertentangan dengan tata cara pemugaran, sebagaimana diatur dalam pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010.

Hal ini disampaikan oleh Tim pengawasan BPCB, Emir Rosman, didampingi Yusva Hendra Bahar saat ditemui di Kantor Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Diabudpar) Kota Tanjungpinang. Keduanya sepakat bahwa permohonan pemugaran oleh pihak Yayasan Vihara Bahtra Sasana menyalahi aturan yang berlaku.

“Sesuai dengan UU itu, seharusnya sebelum melakukan pemugaran diperlukan study kelayakan, rekomendasi, apakah bangunan ini layak atau tidak dilakukan perbaikan, rekomendasi itu berisi objek yang perlu diperbaiki, diperlukan studi teknis, melalu pola dan bentuk-bentuk melibatkan dari cagar budaya, arkeologi, dan arsitek,” kata Hendra menjelaskan sambil menunjukkan pasal-pasal tersebut.

Kembali dijelaskannya, dalam pemugaran cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan keaslian bahan, bentuk, tata letak, gaya, dan/atau teknologi pengerjaan, kondisi semula dengan tingkat perubahan sekecil mungkin, penggunaan teknik, metode, dan bahan yang tidak bersifat merusak dan kompetensi pelaksana di bidang pemugaran.

“Jadi saat ini kita akan membuat berita acara dari peninjauan tersebut, untuk awalnya kita merekomendasikan penghentian sementara pemugaran cagar budaya tersebut. Dalam upaya menyelamatkan sisa Cagar Budaya yang belum dibongkar, hingga dilakukan study kelayakan dan rekomendasi,” ujarnya.

Tetapi dikatakan Hendra, terkait hal tersebut tentu ada sanksi sesuai aturannya. Ada beberapa poin salah satunya, bisa saja pencabutan status cagar budaya, kemudian meminta kepada pihak pengelola untuk mengembalikan ke bentuk semula. Dalam hal ini, lanjut Hendra akan berkoordinasi dengan pihak kepolisian jika dirasa perlu terkait dugaan pelanggaran pemugaran cagar budaya tersebut.

“Kita akan berkoordinasi dengan pihak kepolisian jika ini dirasa perlu,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Disbudpar Kota Tanjungpinang, Surjadi mengatakan sudah menggelar rapat bersama, BPCB Batusangkar, pihak Yayasan dan Polda Kepri untuk menyelesaikan persoalan pemugaran cagar budaya tersebut.

“Tadi kami sudah koordinasi dengan pihah-pihak terkait, untuk sementara pemugaran kita hentikan, dilanjutkan hingga menunggu hasil study kelayakan BPCB,” pungkas Surjadi, Kamis (12/9/2019). (rco)

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.

News Feed