Ran Walikota Rangkap Jabatan Kepala BP Batam Diatur PP NO 62 Tahun 2019

KEPALA BP Batam, Edy Putra Irawady. Foto:Boby/haluankepri

BATAM (HK) – Kepala Badan Pengusahaan (BP) Batam, Edy Putra Irawady mengaku sudah mengetahui terkait penandatanganan Peraturan Pemerintah (PP) yang mengatur tentang rangkap jabatan Kepala BP Batam oleh Walikota secara Ex – Officio.

Edy membeberkan bahwa PP yang telah disetujui oleh Presiden Joko Widodo adalah PP Nomor 62 tahun 2019.

Dikatakan, bahwa ia akan kembali pulang ke Jakarta, usai diserahkannya surat tersebut ke pihak BP Batam.

“Setelah itu turun saya akan kembali lagi ke Jakarta,” ungkap Edy, Selasa (17/09/2019).

Namun, untuk pelantikkan Pejabat ex-officio nantinya Edy belum bisa memastikan waktunya kapan.

Ia mengaku hanya menjalankan perintah dari pimpinan, sesuai dengan penugasan awal bahwa Edy ditugaskan untuk mengisi transisi kepemimpinan di BP Batam, sebelum Walikota merangkap jabatan kepala BP Batam secara Ex-officio.

“Saya pernah mengalami hal seperti ini waktu pemulihan ekonomi pasca bom Bali, selesai tugas maka balik kandang. Saya ini kan staf khusus Menko Darmin,” katanya.

Sebelumnya, Sekretaris Menko Perekonomian RI, Susiwidjono membenarkan bahwa Presiden RI Joko Widodo sudah menandatangani rancangan peraturan pemerintah perubahan dari PP No.46 tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) Batam.

Dalam tahapan selanjutnya, direncanakan minggu depan akan ada rapat dewan kawasan dihadiri oleh Ketua Dewan Kawasan yang juga Menko Perekonomian RI, Darmin Nasution dan menteri terkait, beserta anggota untuk menetapkan Walikota merangkap jabatan Kepala BP Batam secara Ex-officio. (Cw63)