Solar Langka Akibat Bus Pariwisata Bertambah

Ahmad Yani, Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disperdagin) Kota Tanjungpinang.

TANJUNGPINANG (HK) – Langkanya Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar yang terjadi di sejumlah titik Stasiun Bahan Bakar Umum (SPBU) di Kota Tanjungpinang diakibatkan volume kendaraan bus pariwisata yang menggunakan solar bersubsidi bertambah.

Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disperdagin) Kota Tanjungpinang, Ahmad Yani yang mengatakan kelangkaan terjadi akibat bertambahnya bus pariwisata, bukan karena mafia solar. Karena Kota Tanjungpinang tengah gencar mendorong sektor wisata seperti yang dicanangkan Walikota Tanjungpinang sehingga, kebutuhan solar bersubsidi oleh bus pariwisata menjadi lebih banyak.

“Saat ini terdapat sekitar 52 unit bus pariwisata yang menggunakan solar subsidi sebab menggunakan plat nomor berwarna kuning. Jadi kalau bus plat kuning dibolehkan memakai solar bersubsidi,” jelas Yani, kemarin.

Menurut Yani, pada tahun sebelumnya tidak terjadi hal demikian dan solar selalu lancar. Pada tahun 2019 ini pemerintah tengah gencar mendorong sektor pariwisata untuk  meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), sehingga kelangkaan baru terjadi pada tahun 2019.

“Peningkatan pariwisata memang tahun ini baru dimulai, saya baru tahu saat rapat kemarin penyebab langka itu adalah penggunaan solar oleh bus pariwisata,” ujar Yani.

Dikatakan Yani, sebelumnya digelar rapat bersama pihak Pertamina dan Asosiasi Transportasi Pariwisata (ATP). Diketahui, kuota solar untuk Kota Tanjungpinang dalam satu tahun sebanyak 25.000 kiloliter atau 25 juta liter per tahun, bisa dihitung per bulan dan perharinya.

“Jadi memang lebih banyak kebutuhan dibandingkan kuota yang diberikan oleh PT Migas (Minyak dan Gas) kepada Pertamina dan disalurkan ke SPBU,” terang Yani.

Dijelaskan Yani, untuk menambah kuota pihak Pertamina juga harus membuat surat, Disperdagin juga telah menyampaikan kepada pihak Pertamina untuk ditambah kuota Tanjungpinang, dan jawaban Pihak Pertamina juga sama bahwa wewenang menambah kuota adalah PT Migas.

“Pertamina hanya ditugaskan oleh PT Migas, masalah ini nantinya akan dibawa ke pusat untuk tambah kuota. Sampai bulan Agustus 2019 penggunaan solar di Tanjungpinang harusnya 17.000 KL namun pihak Pertamina sudah mensuplai sebanyak 19.000 KL, melebihi kuota yang seharusnya,” pungkas Yani. (rco)