Dugaan Maladministrasi Seleksi Direksi BUMD, Pj Sekda: Silahkan Gugat!

Walikota Tanjungpinang Syahrul melantik Fahmi dan Irwandy sebagai Direktur Utama dan Direktur PT TMB BUMD Kota Tanjungpinang, Jumat (27/9/2019) lalu. RICO BARINO

TANJUNGPINANG (HK) – Polemik pengangkatan Direksi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT Tanjungpinang Makmur Bersama (TMB) masih terus bergulir. Sejumlah pihak akan melaporkan keputusan Walikota Tanjungpinang ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Tanjungpinang.

Terkait hal tersebut, Ketua Panitia Seleksi (Pansel) Tengku Dahlan yang juga menjabat sebagai Penjabat Sekretaris Daerah (Pj Sekda) Kota Tanjungpinang mempersilakan para pihak yang keberatan menggugat ke PTUN.

“Kalau ada yang merasa keberatan dan menggugat itu haknya mereka. Karena, proses seleksi yang dilakukan oleh Timsel telah dinyatakan selesai dan tidak ada persoalan yang dianggap tidak sesuai dengan peraturan atau perundang-undang yang berlaku,” kata Tengku, Senin (7/10/2019).

Sementara itu, Direktur Utama (Dirut) PT TMB, Fahmi tidak mau berkomentar terkait polemik yang terjadi. Menurut Fahmi, saat ini pihaknya masih berkonsentrasi pada pembenahan internal, yakni restrukturisasi (penataan kembali) organisasi BUMD, pasca dilantik oleh Walikota Tanjungpinang belum lama ini.

“Kalau soal itu, saya no comment dulu. Karena saya belum tau gimana-gimananya. Yang jelas, kita masih fokus restrukturisasi SDM yang ada saat ini,” ujarnya saat dijumpai di Kantor DPRD Kota Tanjungpinang.

Terpisah, Rahmat Putra salah satu peserta seleksi atau mantan calon Direksi BUMD PT Tanjungpinang Makmur Bersama (TMB) menunda laporan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Tanjungpinang, karena sedang melengkapi berkas untuk dilakukan gugatan.

“Kita tetap akan menggugat, terkait Surat Keputusan (SK) Walikota Tanjungpinang tentang pengangkatan Dirut dan Direktur PT TMB yang telah dilantik beberapa waktu lalu. Namun saat ini kita sedang melengkapi berkas untuk membuat laporan ke PTUN Tanjungpinang,” tegasnya.

Dikatakan Rahmat sebelumnya, bahwa pihaknya melaporkan sejumlah kejanggalan yang dialaminya dan diketahuinya dalam proses seleksi calon Direksi BUMD tersebut. Terkait hal tersebut, Rahmat merasa dirugikan atas seleksi yang diduga meluluskan peserta tidak memenuhi persyarataan.

“Saya akan menyampaikan poin-poin apa saja yang menjadi keberatan kita dalam menduga telah terjadi maladministrasi pada proses seleksi direksi BUMD tersebut setelah resmi mendaftarkan gugatan di PTUN,” ungkap Rahmat.

Polemik perekrutan Direksi BUMD Tanjungpinang ini sudah terjadi sejak awal tahapan, dari protes keras yang dilayangkan Komisi II DPRD Kota Tanjungpinang periode 2014-2019, dan juga adanya protes dari Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Dewan Mahasiswa Posko Perjuangan Rakyat (Dema Pospera) Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) hingga ditundanya pengumuman hasil seleksi calon direksi BUMD oleh Tim Panitia Seleksi (Pansel). (rco)