Dewan Inhil Tiru Tatip DPRD Batam

SUASANA rapat pertemuan DPRD Inhil bersama DPRD Batam. Foto: Damri/Haluan Kepri

BATAM (HK) – Puluhan DPRD Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) Provinsi Riau berkunjung ke DPRD Kota Batam untuk belajar tentang tata tertip dan tata beracara Badan Kehormatan (BK) DPRD Kota Batam, Rabu (9/10/2019).

Wakil ketua III DPRD Indragiri Hilir Provinsi Riau, Andi Rusli mengatakan tujuannya datang ke DPRD Kota Batam adalah untuk melakukan sharing pendapat Panitia khusus (Pansus) I dan III DPRD Kabupaten Indragiri Hilir.

“Pansus I itu adalah terkait dengan kode etik DPRD dan pansus III tentang tata tertip beracara BK DPRD. Yang ikut ini sebanyak 25 orang anggota,” ucap Andi.

Dikatakan Andi, dalam diskusi yang sudah diadakannya bersama dengan DPRD Kota Batam itu dan yang dapat bawa pulang ke DPRD Indragiri Hilir diantaranya adalah tentang kode etik.

Dimana dalam PP 12 tahun 2018 disebutkan pembahasan tentang Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) ditingkat komisi.

“DPRD Kota Batam sudah melakukan hal itu dan untuk pembahasan itu akan kami terapkan juga di DPRD Indragiri Hilir nantinya,” ujarnya.

Sementara itu, anggota komisi IV DPRD Kota Batam, Aman yang menjadi pempinan rapat dalam acara pertemuan itu mengatakan, sebab anggota DPRD Indragiri Hilir itu memilih DPRD Batam untuk berdiskusi terkait itu tata tertip itu adalah dikarenakan tata tertip DPRD Kota Batam sudah selesai melakukan pembahasannya.

“Tata tertip kami sudah selesai pada 19 september 2019 lalu. Tata tertip itu adalah untuk pedoman bagi anggota DPRD dalam beraktifitas untuk menjala kan fungsi DPRD. Oleh karena itulah mereka datang kesini,” ucap anggota Badan Kehormatan (BK) DPRD Batam itu.

Menurut Aman, Beberapa pasal yang diturunkan ke tata tertip itu adalah tentang PP nomor 12 tahun 2018, yaitu tentang pedoman penyusunan tata tertip DPRD Provinsi dan Kota. Dimana hal yang sangat paling terpenting disitu adalah terkait rencana kerja DPRD.

Sebab sebelumnya tidak diataur tentang rencana kerja DPRD, namun dalam PP nomor 12 tahun 2018 itu sudah diatur, dimana dalam setiap alat kelengkapannya harus membuat rencana kerja.

“Yaitu untuk rencana kerja yang akan dalaksanakan dalam jangka satu tahun kedepannya. Intinya pembahansan dalam pertemuan yang dilakukan ini adalah terkait kebutuhan penyusunan tata tertip dan tata beracara untuk DPRD Indragiri Hilir,” ungkapnya. (Cw64)