Mahasiswa Tolak Kebijakan Walikota Tanjungpinang

PMII Kota Tanjungpinang - Bintan gelar unjuk rasa didepan Kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperdagin) Kota Tanjungpinang, Rabu (9/10/2019). (rico/haluankepri.com)

PMII Kota Tanjungpinang - Bintan gelar unjuk rasa didepan Kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperdagin) Kota Tanjungpinang, Rabu (9/10/2019). (rico/haluankepri.com)

  • Terkait Kartu Kendali Solar Subsidi untuk Perusahaan Pariwisata

TANJUNGPINANG (HK) – Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kota Tanjungpinang – Bintan gelar unjuk rasa di depan Kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperdagin) Kota Tanjungpinang, Rabu (9/10/2019). Mahasiswa tersebut menolak kebijakan Walikota Tanjungpinang terhadap terbitnya kartu kendali BBM solar bersubsidi untuk perusahaan bus pariwisata.

Aksi unjukrasa yang membawa orang-orang bertuliskan Kadis Perdagin Kota Tanjungpinang dan Kabid Perdagangan Kota Tanjungpinang tersebut sempat guyuran hujan, namun tidak memadamkan api semangat mahasiswa menyampaikan aspirasinya.

“Solar subsidi untuk masyarakat miskin bukan untuk pengusaha pariwisata,” teriak Koordinator Lapangan (Korlap), Samsudin yang juga menegaskan bahwa aksi ini tidak ada yang menungganggi alias murni suara rakyat.

Selain itu, para mahasiswa juga mengangakat pamplet yang mereka bawa.
Berangkat dari polemik di tengah masyarakat bahwa masyarakat konsumen pengguna usaha mikro, usaha perikanan, transportasi dan pelayanan umum yang notabane nya berpenghasilan menengah. Dalam beberapa hari kebelakang semenjak diterbitkannya kebijakan ini, masyarakat menengah kebawah sangat sulit mendapatkan BBM Solar bersubsidi bahkan untuk mendapatkannya butuh antrian panjang di beberapa SPBU yang ada di Tanjungpinang dan ini juga melanggar PERPRES No. 191 tahun 2014 tentang penyediaan, pendistribusian dan harga jual eceran bahan bakar minyak sesuai urutan dan memprioritaskan pada usaha mikro kecil menengah.

Pengurus Cabang PC PMII Tanjungpinang-Bintan sudah melakukan kajian dan analisis terkait persoalan tersebut sehingga melahirkan pernyataan sikap sebagai berikut, Menolak Kebijakan Walikota terhadap terbitnya Kartu Kendali BBM Solar Bersubsidi kepada Perusahan Bus Pariwisata. Meminta penegak hukum untuk memeriksa kadis perdagangan dan perindustrian terkait dugaan bermain mata dengan pihak pengusaha

Ketiga, meminta penegak hukum untuk memeriksa kabid perdagangan karena dugaan main mata dengan perusahaan bus pariwisata. Copot dan penjarakan oknum yang sudah melakukan kolusi dan nepotisme terkait pemberian jalur khusus pengisiam solar bersubsidi untuk perusahaan bus pariwisata. Copot dan nonaktifkan kadis Perindagin Tanjungpinang dan Kabid Perdagangan Tanjungpinang yang telah ngotot membuat kebijakan Jalur anak emas terhadap penyaluran salar bersubsidi, sehingga menimbulkan kekacauan di Tanjungpinang.

Selanjutnya, mosi tidak percaya kepada Walikota Tanjungpinang yang telah mengkhianati kepercayaan rakyat yang dalam janji politiknya akan mengayomi rakyat ternyata lebih memilih mengayomi pengusaha dan
konglongmerat.

“Kalau dalam waktu 3 x 24 jam pernyataan sikap ini tidak diindahkan. Maka kami akan melaksanakan aksi lanjutan,” ujar Samsudin.

Kabid Stabilitas Harga Disperdagin Kota Tanjungpinang, Anik Murtiani yang menemui para mahasiswa menyampaikan bahwa kepala dinas tidak berada di tempat, untuk itu aspirasi yang disampaikan ini ditampung untuk dilanjutkan kepada pimpinan.

“Saat ini bapak kepala dinas sedang mengikuti assesment di Jakarta dan ibu kabid perdagangan juga tidak ditempat. Jadi kami akan tampung dulu, untuk dilanjutkan ke pimpinan,” ungkap Anik.

Mengetahui hal tersebut, koordintaor aksi Samsudin menyampaikan akan menggelar aksi unjukrasa kembali didepan Kantor Walikota Tanjungpinang dengan masa lebih banyak lagi. Karena, katanya, aspirasi yang disampaikan ini tidak diindahkan oleh Disperdagin dan jawaban yang diberikan juga tidak sesuai keingingan dalam tuntutan para mahasiswa.

“Kalau sudah salah, pasti susah untuk menyampaikan kebenaran. Dan hari ini tidak ada solusi yang diberikan Disperdagin. Kami akan kembali aksi yang lebih besar, dan menuntut kepala dinas dan kabid untuk dicopot karena bermain mata dengan pengusaha pariwisata,” ungkapnya yang kemudian para mahasiswa tersebut membubarkan diri. (rco)